Memori Konflik dibalik Penanganan Bencana Aceh

Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap lambatnya penanganan banjir bandang dan longsor memang bukan sekadar isu darurat alam, tapi juga memicu ingatan traumatis atas sejarah konflik panjang dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Banjir yang melanda Aceh Utara, Pidie, dan sekitarnya akhir-akhir ini—dengan korban jiwa mencapai puluhan dan ribuan pengungsi—menyoroti ketidakefektifan respons pemerintah, yang sering kali terhambat birokrasi dan alokasi anggaran terbatas.

Latar Belakang Sejarah Perjuangan Aceh

Sejarah Aceh penuh dengan resistensi terhadap dominasi pusat:

• Era Daud Beureueh (1950-an): Tokoh ulama ini memimpin Darul Islam/BMI di Aceh, menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi lebih besar. Gerakan ini berakhir dengan rekonsiliasi pada 1962 setelah negosiasi dengan pemerintah Soekarno.
• Gerakan Aceh Merdeka (GAM, 1976): Didirikan Hasan di Tiro, GAM menuntut kemerdekaan karena eksploitasi sumber daya (minyak dan gas di Arun) tanpa imbal balik adil. Konflik berdarah selama 30 tahun menewaskan puluhan ribu jiwa, hingga tsunami 2004 menjadi katalisator damai.
• Perjanjian Helsinki (2005): MoU ini memberi Aceh otonomi khusus, pembagian dana sumber daya alam (70% untuk Aceh), dan pembentukan partai lokal seperti Partai Aceh. Ini membangun kepercayaan, tapi rapuh jika isu kesejahteraan diabaikan.

Para akademisi seperti dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan analis konflik seperti Sidney Jones dari IPAC memang memperingatkan: bencana yang tak tertangani bisa memicu sentimen separatis baru, mirip bagaimana ketidakadilan ekonomi memicu GAM dulu.

Potensi Risiko Sosial-Politik Saat Ini

Jika penanganan banjir berlarut (seperti kini, dengan BNPB kesulitan evakuasi di daerah terpencil), risikonya meliputi:

• Kemarahan sosial: Masyarakat merasa ditinggalkan, terutama pasca-tsunami di mana rekonstruksi cepat membangun legitimasi pusat.
• Politik identitas: Narasi "Jakarta abaikan Aceh" bisa dimanfaatkan kelompok radikal atau oposisi lokal, memicu demo massal seperti 2019 soal RUU KUHP.
• Dampak ekonomi: Kerugian miliaran rupiah dari longsor di pidie memperburuk kemiskinan, yang historis jadi akar konflik.

Data BMKG menunjukkan pola banjir akibat deforestasi dan curah hujan ekstrem La Niña—bukan "kutukan", tapi kegagalan mitigasi jangka panjang.

Pemerintah Jokowi-Prabowo perlu gerak cepat: alokasikan dana cepat tanggap lebih besar, libatkan Qanun Aceh untuk respons lokal, dan transparan via media sosial. Tanpa itu, Helsinki bisa jadi kenangan pudar.

Video: BBC