Aceh

Muzakir Manaf, alias Mualem, Gubernur Aceh saat ini memiliki dua istri utama yang dikenal publik, yaitu Marlina Usman (Kak Na) dan Salmawati (Bunda Salma), masing-masing dengan peran penting di bidang sosial dan politik.

Marlina Usman dikenal sebagai First Lady Aceh yang aktif mendampingi suami dalam kegiatan resmi. Ia menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ketua Dekranasda Aceh, Ketua Forikan Aceh, Bunda PAUD Aceh, serta Bunda Literasi Aceh, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, anak, dan program sosial masyarakat. Aktif di media sosial melalui akun Instagram @marlinaausman, ia sering turun langsung ke lapangan saat bencana seperti banjir di Aceh.​

Salmawati menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, mendukung peran politik Muzakir Manaf. Berbeda dengan Marlina yang berfokus sosial, Salmawati aktif di ranah legislatif dan mendampingi suami dalam isu politik Aceh. Kiprahnya menempatkan keluarga Mualem lebih sering disorot publik terkait dinamika pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Aceh, melakukan penggerebekan gudang milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Temuan utama mencakup puluhan ton bantuan logistik untuk korban banjir dan tanah longsor yang menumpuk dan belum disalurkan.​

 
Detail Temuan
Inspeksi mendadak menemukan beras, mie instan, dan barang kebutuhan pokok tersegel dalam jumlah besar, diduga berasal dari donasi pemerintah pusat dan swasta pasca-bencana akhir 2025. Anggota DPRK menyebut gudang kondisinya tidak layak dan bantuan mengalami penumpukan akibat buruknya manajemen distribusi.​

 
Respons Pejabat
Kepala BPBD Bireuen dan Dinsos diminta segera salurkan bantuan dalam 48 jam, dengan ancaman evaluasi kinerja jika terbukti ada penyimpangan. Kasus ini viral di media sosial dan memicu tuntutan transparansi dari masyarakat Bireuen.​

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menurunkan tim ke Desa Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, untuk menyelidiki Gelembung Gas yang muncul pascabanjir pada akhir 2025, yang dikhawatirkan warga sebagai potensi bahaya. Tim dipimpin Kepala BPMA Nasri Djalal pada 6 Januari 2026, didampingi bupati dan aparat setempat, menemukan sekitar 20 titik gelembung di pinggir sungai.

​
Temuan Awal
Pemeriksaan dengan multi gas detector menunjukkan dugaan sementara gas rawa (marsh gas), bukan gas alam berbahaya seperti H2S, meski penelitian lanjutan direncanakan untuk konfirmasi. Lokasi dipasang garis polisi oleh Polsek dan Koramil Darul Makmur demi keamanan.

​
Himbauan
Warga diimbau menjauhi area hingga hasil pasti diumumkan, sementara Pemkab Nagan Raya koordinasi dengan Dinas ESDM Aceh untuk kajian lingkungan dan dampak. Fenomena ini terkait banjir 26 November 2025 yang mengubah kondisi tanah.

Dua Guru di Desa Serampah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, nekat menyeberangi sungai deras menggunakan flying fox darurat demi Mengajar pada hari pertama sekolah pascabencana banjir bandang, Senin 5 Januari 2026.
Kronologi Perjuangan
Jembatan menuju sekolah di wilayah Bah hanyut terbawa banjir, memaksa guru Pendidikan Agama Islam SMPN 44 Takengon, Rahmi Sasmita Sari, dan rekan guru lainnya meluncur berdua di flying fox tanpa pelampung atau alat keselamatan. Aliran sungai masih deras akibat limpahan banjir sebelumnya, membuat akses darat terputus total hingga belum ada jalur alternatif.
Dedikasi dan Respons Publik
Aksi berisiko tinggi ini viral di media sosial, menuai pujian atas dedikasi guru di daerah terpencil pascabencana. Video menunjukkan mereka berhasil menyeberang selamat untuk memastikan belajar-mengajar tetap berjalan di tengah keterbatasan infrastruktur.
Konteks Pascabencana
Banjir bandang di Aceh Tengah merusak akses transportasi menuju sekolah pedalaman, menyoroti urgensi perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah rawan bencana. Belum ada pernyataan resmi pemerintah daerah terkait solusi jangka pendek.

​Video: Sindonews

BNPB melaporkan 11 daerah di Aceh dan Sumatra Barat masih memperpanjang status tanggap darurat akibat bencana Banjir bandang dan longsor sejak akhir Desember 2025. Status ini berlaku hingga awal Januari 2026 untuk memfasilitasi penanganan darurat, dengan Kabupaten Agam khusus mengalami longsor susulan.
Daftar Daerah

• Sumatra Barat: Kabupaten Agam (hingga 5 Januari 2026, kini transisi pemulihan).
• Aceh:
• Pidie (hingga 5 Januari 2026).
• Pidie Jaya.
• Bireuen (hingga 6 Januari 2026).
• Aceh Utara.
• Bener Meriah (hingga 6 Januari 2026).
• Aceh Timur.
• Aceh Tengah.
• Nagan Raya.
• Gayo Lues (hingga 31 Desember 2025).​
• Aceh Tamiang (hingga 6 Januari 2026).

Risiko Lanjutan
Potensi longsor susulan di Agam dipicu hujan sedang berkepanjangan, sementara Aceh fokus evakuasi dan distribusi logistik.

Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap lambatnya penanganan banjir bandang dan longsor memang bukan sekadar isu darurat alam, tapi juga memicu ingatan traumatis atas sejarah konflik panjang dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Banjir yang melanda Aceh Utara, Pidie, dan sekitarnya akhir-akhir ini—dengan korban jiwa mencapai puluhan dan ribuan pengungsi—menyoroti ketidakefektifan respons pemerintah, yang sering kali terhambat birokrasi dan alokasi anggaran terbatas.
Latar Belakang Sejarah Perjuangan Aceh
Sejarah Aceh penuh dengan resistensi terhadap dominasi pusat:

• Era Daud Beureueh (1950-an): Tokoh ulama ini memimpin Darul Islam/BMI di Aceh, menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi lebih besar. Gerakan ini berakhir dengan rekonsiliasi pada 1962 setelah negosiasi dengan pemerintah Soekarno.
• Gerakan Aceh Merdeka (GAM, 1976): Didirikan Hasan di Tiro, GAM menuntut kemerdekaan karena eksploitasi sumber daya (minyak dan gas di Arun) tanpa imbal balik adil. Konflik berdarah selama 30 tahun menewaskan puluhan ribu jiwa, hingga tsunami 2004 menjadi katalisator damai.
• Perjanjian Helsinki (2005): MoU ini memberi Aceh otonomi khusus, pembagian dana sumber daya alam (70% untuk Aceh), dan pembentukan partai lokal seperti Partai Aceh. Ini membangun kepercayaan, tapi rapuh jika isu kesejahteraan diabaikan.

Para akademisi seperti dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan analis konflik seperti Sidney Jones dari IPAC memang memperingatkan: bencana yang tak tertangani bisa memicu sentimen separatis baru, mirip bagaimana ketidakadilan ekonomi memicu GAM dulu.
Potensi Risiko Sosial-Politik Saat Ini
Jika penanganan banjir berlarut (seperti kini, dengan BNPB kesulitan evakuasi di daerah terpencil), risikonya meliputi:

• Kemarahan sosial: Masyarakat merasa ditinggalkan, terutama pasca-tsunami di mana rekonstruksi cepat membangun legitimasi pusat.
• Politik identitas: Narasi "Jakarta abaikan Aceh" bisa dimanfaatkan kelompok radikal atau oposisi lokal, memicu demo massal seperti 2019 soal RUU KUHP.
• Dampak ekonomi: Kerugian miliaran rupiah dari longsor di pidie memperburuk kemiskinan, yang historis jadi akar konflik.

Data BMKG menunjukkan pola banjir akibat deforestasi dan curah hujan ekstrem La Niña—bukan "kutukan", tapi kegagalan mitigasi jangka panjang.

Pemerintah Jokowi-Prabowo perlu gerak cepat: alokasikan dana cepat tanggap lebih besar, libatkan Qanun Aceh untuk respons lokal, dan transparan via media sosial. Tanpa itu, Helsinki bisa jadi kenangan pudar.

Video: BBC

Korban pertama kali ditemukan oleh Praja IPDN yang sedang berada di lokasi kejadian. Mereka langsung mendekati korban yang terbaring lemas dan meminta Bantuan tambahan.

Evakuasi dilakukan dengan cepat, dan korban segera dibawa ke RSUD Muda Sedia di Aceh Tamiang untuk perawatan medis darurat.
Update Kondisi Terbaru
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan kabar baik melalui media sosial. Korban kini telah pulang ke rumah dan kondisinya stabil pasca-perawatan.

Informasi ini menunjukkan respons cepat dari personel IPDN dan layanan kesehatan setempat, yang krusial dalam situasi darurat seperti ini.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, meluapkan kemarahannya atas insiden pencurian baut Jembatan Bailey di kawasan Teupin Mane, Kabupaten Bireuen. Jembatan darurat tersebut dibangun untuk menopang pemulihan akses transportasi dan logistik warga Pascabencana, sehingga tindakan pencurian dinilai sangat membahayakan keselamatan publik.

Jembatan Bailey dikenal sebagai infrastruktur sementara yang dipasang secara cepat untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak bencana, seperti banjir atau gempa bumi. Hilangnya baut-baut besi penyangga berpotensi mengganggu stabilitas struktur jembatan dan meningkatkan risiko ambruk, terutama bagi warga yang setiap hari melintas untuk beraktivitas maupun menyalurkan bantuan.

Dalam pernyataannya di Banda Aceh pada 30 Desember 2025, Mualem secara terbuka mengecam pelaku pencurian. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan tidak bermoral karena memanfaatkan kondisi sulit masyarakat demi keuntungan pribadi, dengan menjual besi bekas dari fasilitas umum yang vital.

Gubernur Aceh menegaskan jembatan tersebut dibangun untuk kepentingan orang banyak dan menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Ia menyerukan agar pelaku segera sadar dan menghentikan aksi serupa, seraya meminta aparat keamanan meningkatkan pengawasan terhadap infrastruktur darurat.

Kasus pencurian ini menambah daftar panjang vandalisme dan pencurian fasilitas publik pascabencana di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah Aceh diperkirakan akan memperketat patroli dan pengamanan untuk memastikan infrastruktur darurat tetap aman dan dapat berfungsi optimal bagi masyarakat terdampak.

Status Gunung Burni Telong (juga disebut Bur Ni Telong) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dinaikkan menjadi Level III (Siaga) pada 30 Desember 2025 pukul 22.45 WIB oleh PVMBG Badan Geologi ESDM. Peningkatan ini disebabkan lonjakan kegempaan vulkanik, termasuk 7 gempa terasa, 14 gempa vulkanik dalam, dan 7 gempa vulkanik dangkal, berpotensi erupsi freatik atau dipicu gempa tektonik.

​​
Evakuasi Warga
BPBD Bener Meriah telah mengevakuasi warga dari dua desa di radius 5 km: Rembune dan Pantan Pediangan, Kecamatan Timang Gajah. Warga lain di zona rawan seperti Desa Kenine, Fajar Harapan, dan sekitarnya diarahkan ke enam titik evakuasi, termasuk Kampus USK II Lampahan dan SDN Simpang Layang.

​
Peringatan dan Langkah Antisipasi
Masyarakat dilarang mendekati radius 4-5 km dari kawah, hindari area solfatara saat hujan karena gas vulkanik berbahaya. Pemerintah daerah siapkan logistik, koordinasi lintas sektor, dan imbau warga tenang serta ikuti info resmi.

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir 2025 tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus akses warga terhadap layanan kesehatan vital. Kondisi ini dirasakan langsung oleh Dharma Tafsia, warga Kecamatan Babo, yang kini harus bertahan tanpa obat jantung yang rutin ia konsumsi setiap bulan. Dharma diketahui menderita penyakit jantung bengkak yang memerlukan obat khusus secara berkala. Namun, pasca-banjir bandang, persediaan obat di rumah sakit dan apotek setempat habis tersapu banjir. Dalam keterbatasan, ia terpaksa mengandalkan pengobatan tradisional seperti jambu bol sembari bertahan di tenda pengungsian bersama keluarganya. Bencana banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah Aceh Tamiang, termasuk permukiman dan fasilitas kesehatan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan hingga kini masih menetap di tenda-tenda darurat. Pemerintah daerah pun memperpanjang masa tanggap darurat hingga 6 Januari 2026 guna mempercepat proses pemulihan dan penanganan korban terdampak. Kondisi di lapangan masih memprihatinkan, terutama di Dusun Al-Ihsan yang berbatasan langsung dengan Sungai Tamiang. Saat bencana terjadi, ketinggian air dilaporkan mencapai hingga delapan meter. Dharma berharap situasi segera pulih agar ia dapat kembali menjalani kehidupan normal bersama cucu, anak, dan menantunya, sekaligus memperoleh kembali akses pengobatan yang layak. Di sisi lain, upaya pemulihan terus dilakukan. Pemerintah bersama BUMN telah membangun 204 unit hunian sementara (huntara) yang siap dihuni per 1 Januari 2026. Secara keseluruhan, sebanyak 600 unit huntara direncanakan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski demikian, persoalan kesehatan masih menjadi tantangan serius. Sejumlah warga, termasuk Rukiyah, mengaku kondisi kesehatannya memburuk meski telah menerima Bantuan obat dari relawan. Situasi ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut tempat tinggal, tetapi juga memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga terdampak, terutama mereka yang bergantung pada pengobatan rutin untuk bertahan hidup.

Video: Kumparan