Korupsi

Pewarta Nusantara, Nasional - Hasil Survei Terbaru dari lembaga Indikator Politik mengungkapkan bahwa mayoritas warga yang memiliki pendidikan tinggi atau pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi merasa bahwa kondisi pemberantasan Korupsi di Indonesia buruk.

Survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 20-24 Juni 2023 menunjukkan hasil tersebut. Dalam survei tersebut, terungkap bahwa 42,3 persen responden yang berpendidikan tinggi memberikan penilaian buruk terhadap kondisi pemberantasan korupsi.

Sementara itu, 31,9 persen responden menyatakan kondisinya baik, 24,9 persen menganggapnya sedang, dan 1 persen sisanya tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan ia menegaskan bahwa ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

Di sisi lain, mayoritas responden yang memiliki pendidikan rendah justru merasa bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan baik.

Burhan menjelaskan bahwa 47,8 persen responden yang hanya menempuh pendidikan dasar (SD) menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan baik.

Sedangkan 26 persen menyatakan kondisinya sedang, 20,2 persen merasa buruk, dan 6 persen sisanya tidak memberikan jawaban.

Dalam hal ini, terlihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin positif persepsi mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, survei juga menunjukkan pola yang serupa berdasarkan pekerjaan responden dalam melihat upaya pemberantasan korupsi.

Responden yang memiliki latar belakang sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, profesional, wiraswasta, pengusaha, dan mahasiswa mayoritas menganggap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.

Sebagai contoh, mayoritas responden yang berprofesi sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, dan profesional (41,9 persen) menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.

Sedangkan 30,4 persen menyatakan kondisinya baik, 25,6 persen merasa sedang, dan 2,1 persen sisanya tidak memberikan jawaban.

Sementara itu, mereka yang bekerja sebagai petani, peternak, atau buruh kasar cenderung memberikan persepsi yang positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Survei Indikator Politik ini melibatkan responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan pendistribusian yang proporsional.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih kemudian diwawancarai secara tatap muka.

Sebelumnya, Lembaga Transparency International Indonesia (TII) telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 dengan skor 34, mengalami penurunan empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang terlibat dalam indeks tersebut. (*Ibs)

Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:

Pewarta Nusantara, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dilaporkan terlibat dalam dugaan kasus Korupsi dan pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang.

Informasi mengenai harta kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang menjadi tersangka KPK dapat ditemukan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs elhkpn.kpk.go.id pada tanggal 14 Juni. Total kekayaan yang tercatat mencapai Rp 20.058.042.532 atau sekitar Rp 20 miliar.

Syahrul Yasin Limpo memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebanyak 16 bidang yang tersebar di Gowa dan Makassar. Nilai total aset tidak bergerak miliknya adalah Rp 11.314.255.150.

Selain itu, dia juga memiliki berbagai kendaraan, termasuk mobil Toyota Alphard tahun 2004 seharga Rp 350 juta, mobil Mercedez Benz tahun 2004 senilai Rp 250 juta, mobil Suzuki APV tahun 2004 seharga Rp 50 juta, mobil Sedan Mitsubishi Galant tahun 2000 seharga Rp 90 juta, mobil Toyota Kijang Innova tahun 2014 senilai Rp 200 juta, dan mobil Jeep Cherooke tahun 2011 senilai Rp 500 juta. Jadi, total aset bergerak milik Syahrul Yasin Limpo mencapai Rp 1.475.000.000 atau sekitar Rp 1,47 miliar.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga memiliki aset bergerak lainnya senilai Rp 1.149.970.000 dan kas serta setara kas senilai Rp 6.118.817.382. Jadi, total kekayaan Syahrul Yasin Limpo mencapai Rp 20.058.042.532.

Kasus yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur, mengungkapkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tingkat penyidikan.

Baca juga: Darurat Rabies di Kalimantan Barat: 1.931 Kasus Terdaftar, 11 Korban Meninggal Dunia!

KPK juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menjelaskan bahwa pengusutan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang diterima oleh lembaga antikorupsi tersebut.

Namun, Ali belum dapat mengungkapkan secara rinci dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang diteliti. Dia berjanji akan menginformasikan perkembangan kepada publik segera.

Kasus korupsi yang diduga terjadi dalam kurun waktu 2019-2023 ini melibatkan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang, serta masalah penyalahgunaan SPJ yang melibatkan keuangan negara, suap menyuruh, pembantuan, dan perbuatan bersama yang terus berlanjut.