KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 terkait dugaan penyimpangan pengadaan dan dana siap pakai kebencanaan. Penyidik menyita uang sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas. Kaitan perkara dengan anggaran karhutla belum dipastikan.
Program tersebut diikuti oleh 23 bupati dan dua wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan merupakan hasil kolaborasi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Purnomo Yusgiantoro Center, serta Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat vonis tiga eks petinggi Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (eks Dirut), Maya Kusmaya (eks Direktur Pemasaran), dan Edward…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bernama Budiman Bayu Prasojo pada 27 Februari 2026, terkait kasus…
Eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne mengaku harus berbohong kepada putrinya saat ditanya kenapa tidak pernah pulang ke…
Bursok Anthony Marlon adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dikenal vokal mengkritik pimpinan Kementerian Keuangan. Ia baru-baru ini menulis surat terbuka…
Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Manyar, sebagai tersangka korupsi dana hibah Rp400 juta dari Pemprov…
Pernyataan itu merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto di acara Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Malang, 8 Februari 2026, di mana…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, sebagai tersangka dalam kasus suap restitusi pajak. Penetapan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menukar uang miliaran rupiah ke mata uang asing…
