OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengingatkan masyarakat tentang maraknya praktik jual beli nomor Rekening Bank di media sosial, yang sering terkait Judi Online. Praktik ini ilegal dan membawa risiko hukum tinggi bagi pemilik akun, termasuk potensi penipuan serta pencucian uang.

Pemilik rekening tetap bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang terjadi, meski rekeningnya dipinjamkan atau dijual. OJK menekankan bahwa hal ini melanggar prinsip Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan aturan terkait. Bank bisa membatasi akses fasilitas jika rekening terdeteksi diperjualbelikan, bahkan hingga pidana.

OJK mendorong bank untuk menguatkan Know Your Customer (KYC) dan memantau transaksi mencurigakan. Mereka juga berkoordinasi dengan PPATK serta aparat hukum untuk edukasi dan penindakan. Masyarakat diimbau hindari praktik ini demi lindungi integritas sistem keuangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memang angkat suara terkait gejolak IHSG akibat evaluasi MSCI yang memperingatkan transparansi data saham Indonesia. Ia menilai koreksi pasar sebagai momentum reformasi struktural, bukan alasan panik.

Luhut menekankan peringatan MSCI sebagai "cerminan jujur" area perbaikan BEI, seperti pengawasan perdagangan, demutualisasi bursa, dan naikkan free float saham hingga 15%. Ia dorong perbesar peran investor domestik untuk tebal likuiditas.

Pemerintah akan dukung seleksi transparan pengganti direksi BEI dan pejabat OJK yang mundur, plus adopsi AI untuk deteksi manipulasi. Fokus utama: pasar kredibel berbasis sistem kuat demi daya saing nasional.

Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada kekosongan pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga operasional tetap normal.

​

Friderica Widyasari Dewi ditetapkan OJK sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua per 31 Januari 2026, gantikan Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara yang mundur.

Airlangga, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pastikan transisi lancar tanpa ganggu pengawasan sektor keuangan, sesuai arahan presiden untuk kesinambungan.

Friderica Widyasari Dewi ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner, efektif 31 Januari 2026.

​

Penunjukan ini melalui Rapat Dewan Komisioner OJK hari ini menggantikan Mahendra Siregar (Ketua) dan Mirza Adityaswara (Wakil Ketua) yang mengundurkan diri, untuk jaga kesinambungan pengawasan sektor keuangan.

Sebelumnya, ia menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di OJK, dengan pengalaman panjang di pengaturan perilaku dan perlindungan konsumen.

OJK menegaskan penunjukan ini per Peraturan Dewan Komisioner untuk stabilitas organisasi, sambil pertajam kebijakan guna respons perkembangan sektor keuangan dan perkuat layanan masyarakat.

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengundurkan diri pada 30 Januari 2026 sebagai bentuk tanggung jawab moral terkait dinamika sektor keuangan, khususnya gejolak Pasar Modal.​

Ia menyatakan langkah ini untuk mendukung pemulihan yang diperlukan di sektor jasa keuangan, dilakukan bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Dewan Komisioner terkait (DKTK). Pengunduran diri disampaikan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan, di tengah ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

OJK menegaskan operasional lembaga tetap berjalan normal tanpa gangguan pengawasan atau stabilitas sektor keuangan nasional; tugas sementara dijalankan sesuai UU OJK dan UU P2SK.​ Belum ada pengumuman pengganti resmi Mahendra hingga kini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pengganti Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, yang mengundurkan diri pada 30 Januari 2026, akan segera ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Iman Rachman mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini. Ia menjabat sejak Juni 2022, dengan masa kepemimpinan berakhir Juni 2026.

OJK menghormati keputusan Iman dan menegaskan penunjukan Plt mengikuti anggaran dasar BEI, dari jajaran direksi internal tanpa intervensi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi memastikan proses cepat untuk jaga stabilitas operasional.

Transisi tidak ganggu kegiatan bursa, termasuk pertemuan dengan MSCI Senin depan. OJK akan perkuat reformasi seperti keterbukaan informasi emiten dan demutualisasi BEI.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di SCBD, Jakarta Selatan, pada 23 Januari 2026. Penggeledahan ini berlangsung selama sekitar 16 jam, dari pukul 15.30 WIB Jumat hingga 07.30 WIB Sabtu.

​

Lokasi penggeledahan adalah District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit A, B, dan J, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Penyidik menyita barang bukti fisik seperti dokumen keuangan, pembukuan, kontrak kerja sama, kebijakan internal, serta sertifikat hak milik dan hak guna bangunan dari agunan macet; barang bukti elektronik mencakup data transaksi dari CPU dan mini PC.

Kasus ini melibatkan Penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan elektronik, pembukuan palsu, dan pencucian uang (TPPU). DSI diduga menghimpun dana masyarakat melalui proyek fiktif menggunakan data borrower eksisting, menyebabkan gagal bayar hingga Rp 2,4 triliun. OJK sebelumnya memberi sanksi pembatasan usaha karena indikasi fraud sejak Mei 2025.

PT DSI, fintech P2P lending syariah berizin OJK sejak 2021, mulai gagal bayar pada 2025, dengan 4 laporan polisi dari Jakarta melibatkan 99 lender. Kasus kini tahap penyidikan setelah sebelumnya penyelidikan. Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Dirtiipideksus, mengonfirmasi penggeledahan terkait fraud pembiayaan proyek properti fiktif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengembalikan dana senilai Rp161 miliar kepada 1.070 korban penipuan keuangan atau scam melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Penyerahan simbolis dilakukan pada 21 Januari 2026 di Gedung AA Maramis, Jakarta, melibatkan sinergi OJK, kementerian, lembaga, dan perbankan.

Sejak 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC terima 432.637 laporan dengan kerugian total Rp9,1 triliun dari 721.101 rekening mencurigakan, di mana 397.028 rekening diblokir dan dana diamankan Rp436,88 miliar. Modus utama meliputi penipuan belanja online (73.743 kasus), investasi bodong, impersonasi, tawaran kerja palsu, serta love scam yang kian tren.

Korban terbanyak dari Jawa (Jabar, DKI, Jatim, Jateng, Banten), dengan scam lintas negara yang kompleks seperti jaringan kerah putih canggih. Pengembalian Rp161 miliar baru 5% dari total, tapi setara capaian global; OJK tandatangani MoU dengan Bareskrim untuk laporan online cepat.

OJK tekankan lapor segera via IASC agar dana diblokir dini, karena keterlambatan jadi biang kerok sulit pulihkan dana. Perbankan seperti BCA, Mandiri, BRI ikut blokir rekening pelaku.

PT Dana Syariah Indonesia (DSI), perusahaan pinjaman online syariah, gagal mengembalikan dana lender senilai Rp2,4 triliun akibat dugaan praktik fraud oleh manajemen, yang terungkap melalui penyelidikan OJK, Bareskrim Polri, dan PPATK pada Januari 2026. DSI menghimpun total Rp7,48 triliun dari lender selama 2021-2025, tapi hanya Rp6,2 triliun yang dikembalikan, dengan sisanya dialirkan ke afiliasi, operasional, dan pembayaran macet.​

Manajemen DSI diduga memalsukan laporan, gunakan rekening perusahaan boneka, salurkan dana ke entitas terkait (Rp796 miliar), dan pindahkan ke perorangan (Rp218 miliar). PPATK blokir 33 rekening dengan sisa Rp4 miliar saja, sementara aset DSI diklaim Rp450 miliar tapi tak likuid.​

OJK siapkan pemeriksaan khusus hingga Maret 2026, pembekuan aset, dan gugatan perdata untuk restitusi; Bareskrim lidik kasus pidana ekonomi; Paguyuban 14.000 lender laporkan kerugian Rp1,47 triliun per Januari. Korban mayoritas individu kecil yang terpancing imbal hasil tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri sepakat memperkuat kolaborasi dalam menangani pengaduan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PRJ-1/EP.1/2026 dan PKS/3/I/2026, ditandatangani pada 14 Januari 2026 di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, oleh Friderica Widyasari Dewi (OJK) dan Komjen Pol Syahardiantono.​

Kolaborasi mencakup penanganan laporan pengaduan masyarakat, laporan polisi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan infrastruktur untuk percepatan penegakan hukum dan pengembalian dana korban. Masyarakat kini dapat melapor secara terintegrasi via IASC.ojk.go.id dengan dokumen pendukung, mendukung Satgas PASTI dalam memerangi scam daring seperti transfer ilegal, e-wallet, dan kripto.​

Kerugian scam mencapai Rp9 triliun, dengan Rp402,5 miliar dana terselamatkan; sinergi ini diharapkan tingkatkan kepercayaan publik dan efek jera. OJK imbau korban laporkan segera dan waspadai tawaran investasi mencurigakan.