Bantuan

Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap lambatnya penanganan banjir bandang dan longsor memang bukan sekadar isu darurat alam, tapi juga memicu ingatan traumatis atas sejarah konflik panjang dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Banjir yang melanda Aceh Utara, Pidie, dan sekitarnya akhir-akhir ini—dengan korban jiwa mencapai puluhan dan ribuan pengungsi—menyoroti ketidakefektifan respons pemerintah, yang sering kali terhambat birokrasi dan alokasi anggaran terbatas.

Latar Belakang Sejarah Perjuangan Aceh

Sejarah Aceh penuh dengan resistensi terhadap dominasi pusat:

• Era Daud Beureueh (1950-an): Tokoh ulama ini memimpin Darul Islam/BMI di Aceh, menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi lebih besar. Gerakan ini berakhir dengan rekonsiliasi pada 1962 setelah negosiasi dengan pemerintah Soekarno.
• Gerakan Aceh Merdeka (GAM, 1976): Didirikan Hasan di Tiro, GAM menuntut kemerdekaan karena eksploitasi sumber daya (minyak dan gas di Arun) tanpa imbal balik adil. Konflik berdarah selama 30 tahun menewaskan puluhan ribu jiwa, hingga tsunami 2004 menjadi katalisator damai.
• Perjanjian Helsinki (2005): MoU ini memberi Aceh otonomi khusus, pembagian dana sumber daya alam (70% untuk Aceh), dan pembentukan partai lokal seperti Partai Aceh. Ini membangun kepercayaan, tapi rapuh jika isu kesejahteraan diabaikan.

Para akademisi seperti dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan analis konflik seperti Sidney Jones dari IPAC memang memperingatkan: bencana yang tak tertangani bisa memicu sentimen separatis baru, mirip bagaimana ketidakadilan ekonomi memicu GAM dulu.

Potensi Risiko Sosial-Politik Saat Ini

Jika penanganan banjir berlarut (seperti kini, dengan BNPB kesulitan evakuasi di daerah terpencil), risikonya meliputi:

• Kemarahan sosial: Masyarakat merasa ditinggalkan, terutama pasca-tsunami di mana rekonstruksi cepat membangun legitimasi pusat.
• Politik identitas: Narasi "Jakarta abaikan Aceh" bisa dimanfaatkan kelompok radikal atau oposisi lokal, memicu demo massal seperti 2019 soal RUU KUHP.
• Dampak ekonomi: Kerugian miliaran rupiah dari longsor di pidie memperburuk kemiskinan, yang historis jadi akar konflik.

Data BMKG menunjukkan pola banjir akibat deforestasi dan curah hujan ekstrem La Niña—bukan "kutukan", tapi kegagalan mitigasi jangka panjang.

Pemerintah Jokowi-Prabowo perlu gerak cepat: alokasikan dana cepat tanggap lebih besar, libatkan Qanun Aceh untuk respons lokal, dan transparan via media sosial. Tanpa itu, Helsinki bisa jadi kenangan pudar.

Video: BBC

Korban pertama kali ditemukan oleh Praja IPDN yang sedang berada di lokasi kejadian. Mereka langsung mendekati korban yang terbaring lemas dan meminta Bantuan tambahan.

Evakuasi dilakukan dengan cepat, dan korban segera dibawa ke RSUD Muda Sedia di Aceh Tamiang untuk perawatan medis darurat.

Update Kondisi Terbaru

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan kabar baik melalui media sosial. Korban kini telah pulang ke rumah dan kondisinya stabil pasca-perawatan.

Informasi ini menunjukkan respons cepat dari personel IPDN dan layanan kesehatan setempat, yang krusial dalam situasi darurat seperti ini.

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir 2025 tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus akses warga terhadap layanan kesehatan vital. Kondisi ini dirasakan langsung oleh Dharma Tafsia, warga Kecamatan Babo, yang kini harus bertahan tanpa obat jantung yang rutin ia konsumsi setiap bulan. Dharma diketahui menderita penyakit jantung bengkak yang memerlukan obat khusus secara berkala. Namun, pasca-banjir bandang, persediaan obat di rumah sakit dan apotek setempat habis tersapu banjir. Dalam keterbatasan, ia terpaksa mengandalkan pengobatan tradisional seperti jambu bol sembari bertahan di tenda pengungsian bersama keluarganya. Bencana banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah Aceh Tamiang, termasuk permukiman dan fasilitas kesehatan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan hingga kini masih menetap di tenda-tenda darurat. Pemerintah daerah pun memperpanjang masa tanggap darurat hingga 6 Januari 2026 guna mempercepat proses pemulihan dan penanganan korban terdampak. Kondisi di lapangan masih memprihatinkan, terutama di Dusun Al-Ihsan yang berbatasan langsung dengan Sungai Tamiang. Saat bencana terjadi, ketinggian air dilaporkan mencapai hingga delapan meter. Dharma berharap situasi segera pulih agar ia dapat kembali menjalani kehidupan normal bersama cucu, anak, dan menantunya, sekaligus memperoleh kembali akses pengobatan yang layak. Di sisi lain, upaya pemulihan terus dilakukan. Pemerintah bersama BUMN telah membangun 204 unit hunian sementara (huntara) yang siap dihuni per 1 Januari 2026. Secara keseluruhan, sebanyak 600 unit huntara direncanakan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski demikian, persoalan kesehatan masih menjadi tantangan serius. Sejumlah warga, termasuk Rukiyah, mengaku kondisi kesehatannya memburuk meski telah menerima Bantuan obat dari relawan. Situasi ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut tempat tinggal, tetapi juga memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga terdampak, terutama mereka yang bergantung pada pengobatan rutin untuk bertahan hidup.

Video: Kumparan

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan update terkini mengenai upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat melalui konferensi pers pada Senin, 29 Desember 2025.[1][2][3]

## Isi Konferensi Pers

Konferensi ini menyoroti kemajuan TNI dalam membangun infrastruktur darurat, termasuk jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi di wilayah terdampak. Jenderal Maruli juga mengungkap dugaan upaya sabotase terhadap jembatan Bailey yang sedang dibangun, yang menghambat proses pemulihan.[5][6][8]

## Progres Pemulihan

Di Aceh, target pembangunan mencapai 50 jembatan Bailey untuk mengatasi kerusakan infrastruktur akibat longsor dan banjir bandang. Upaya ini melibatkan koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah, dengan fokus pada prioritas jalan nasional dan jembatan utama. Kendala lapangan seperti cuaca dan sabotase disebut sebagai tantangan utama.[4][8][9][10]

[1](https://www.instagram.com/reel/DS1bQgxEXOQ/)

[2](https://www.tiktok.com/@detikcom/video/7589134032982609159)

[3](https://www.facebook.com/20detik/videos/ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-menyampaikan-perkembangan-upaya-pemulihan-pasca/879337874871011/)

[4](https://www.antaranews.com/berita/5312776/pimpin-konferensi-pers-mensesneg-sampaikan-pemulihan-aktual-sumatera)

[5](https://www.tvonenews.com/berita/nasional/402244-ksad-ungkap-ada-dugaan-upaya-sabotase-jembatan-bailey-di-tengah-pemulihan-bencana-sumatera-bautnya-dibongkar)

[6](https://www.instagram.com/reel/DS1vkURjl_g/)

[7](https://www.tiktok.com/@detikcom/video/7589144154442091783)

[8](https://www.instagram.com/reel/DS1YJgrkV6c/)

[9](https://www.instagram.com/p/DS1uzKWkhfQ/)

[10](https://www.instagram.com/p/DSzxGwgDJeS/)

Sembilan desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, masih terisolir hampir satu bulan setelah banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 yang merusak tiga jembatan utama. Warga sekitar 700 keluarga terpaksa bertahan hidup dengan strategi darurat, termasuk bergantung pada jembatan sementara berupa sling baja yang memanjang di atas sungai deras untuk akses ke Takengon atau Bener Meriah guna mencari makanan dan berobat.[1][2][5]

## Kondisi Warga

Warga sering menyeberang sling baja setidaknya seminggu sekali, membawa kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng, sementara listrik masih padam membuat desa gelap gulita. Beberapa bertahan dengan makanan sederhana seperti pisang rebus saat stok habis, dan biaya nyebrang bisa mencapai Rp30.000 per kali. Camat Ketol, Zumara Winni Kutarga, menyebut jembatan rusak meliputi Jembatan Ayun, Jembatan Rawang, dan Jembatan Gajah.[8][1]

## Dampak Bencana

Bencana ini menewaskan 24 orang menurut BNPB, merusak 381 rumah, dan mengisolasi desa-desa seperti Bintang Pepara, Serempah, Bah, serta Burlah. Warga mendesak relokasi dan pembangunan jembatan Bailey darurat untuk normalisasi logistik. Meski akses Takeng-Bireuen dan Takengon-Aceh Utara mulai terbuka, Ketol tetap prioritas perbaikan.[2][3][1]

[1](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy07zdzd3dno)

[2](https://www.youtube.com/watch?v=vMf2YUyuvxM)

[3](https://gayo.tribunnews.com/aceh-tengah/48900/5-kampung-di-ketol-aceh-tengah-terisolasi-warga-desak-pemerintah-segera-relokasi-dan-kirim-bantuan)

[4](https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/posts/warga-di-aceh-tengah-masih-gunakan-jembatan-darurat-satu-bulan-pascabencana-seka/1333139525517491/)

[5](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgqyeevenzo)

[6](https://www.tiktok.com/@bbcnewsindonesia/photo/7588085789255339284)

[7](https://www.instagram.com/reel/DSwf8IsCZ5J/)

[8](https://acehglobalnews.com/foto-warga-aceh-tengah-masih-gunakan-jembatan-darurat-sling-baja-sekali-nyebrang-rp30-000/)

[9](https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/posts/banjir-bandang-akhir-november-lalu-bukan-hanya-memutus-akses-jalan-dan-listrik-t/1333847312113379/)

[10](https://gayo.tribunnews.com/aceh-tengah/49249/kisah-warga-ketol-terpisah-empat-hari-akibat-jembatan-putus-usai-selamatkan-anak-istri?page=all)

Daklan, pengayuh becak berusia 57 tahun dari Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah, mengeluhkan becak listrik Bantuan Presiden Prabowo Subianto yang sempat ditahan BUMDes Mekar Jaya. Ia merasa namanya hanya dimanfaatkan untuk proses penerimaan, meski sudah ikut pelatihan dan pengisian formulir. Setelah viral, becak tersebut akhirnya diserahkan kembali kepadanya beserta dua penerima lain.[1][2][3][4][5][6]

## Kronologi Kasus

Daklan dihubungi Ketua BUMDes Suherman untuk jadi penerima dan hadir di Pendapa Brebes pada 6 Desember 2025 bersama 99 orang lain. Saat membawa pulang, becak ditarik di tengah jalan oleh pihak BUMDes dengan alasan penyimpanan sementara. Daklan, Muhtadi (55), dan Sudrajat (65) merasa kecewa karena tidak bisa langsung digunakan untuk nafkah.[2][3][4][7][1]

## Resolusi Terkini

Pada 18-19 Desember 2025, setelah isu viral, BUMDes Mekar Jaya menyerahkan tiga becak listrik tersebut secara resmi ke penerima. Perwakilan GSN (Garuda Selaras Nusantara) memverifikasi data penerima pada 20 Desember dan memastikan proses sesuai prosedur. Ketua BUMDes Suherman mengonfirmasi becak sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing.[5][6][1]

[1](https://www.youtube.com/watch?v=A_k85IIWN-o)

[2](https://www.detik.com/jateng/berita/d-8266829/becak-listrik-bantuan-presiden-prabowo-di-brebes-ditarik-bumdes)

[3](https://jatim.tribunnews.com/news/527408/daklan-kecewa-bantuan-becak-listrik-yang-didapat-malah-diambil-di-tengah-jalan-bumdes-kita-rawat)

[4](https://www.youtube.com/watch?v=_7gZkcAdDD8)

[5](https://www.detik.com/jateng/berita/d-8269794/sempat-ditarik-bumdes-daklan-terima-becak-listrik-bantuan-presiden-prabowo)

[6](https://ketik.com/berita/kontroversi-becak-listrik-bantuan-prabowo-di-brebes-bumdes-mekar-jaya-akhirnya-serahkan-ke-penerima)

[7](https://www.detik.com/jateng/berita/d-8267696/dalih-bumdes-di-brebes-tarik-becak-listrik-bantuan-presiden-prabowo)

[8](https://www.youtube.com/watch?v=C1BXaCbxiuY)

[9](https://www.facebook.com/jogya/posts/pengayuh-becak-bernama-daklan-57-warga-desa-padakaton-kecamatan-ketanggungan-kab/1298782025606970/)

[10](https://www.facebook.com/KOMPAScom/photos/pihak-badan-usaha-milik-desa-bumdes-mekar-jaya-desa-padakaton-kecamatan-ketanggu/1393302019492575/)

Warga Sumatra Barat telah memasak 2,5 ton rendang sebagai bentuk solidaritas untuk korban banjir dan longsor di tiga provinsi, yaitu Sumatra Barat sendiri, Aceh, serta Sumatra Utara. Inisiatif ini dipimpin oleh Harneli Mahyeldi, Ketua TP-PKK Provinsi Sumatra Barat, melibatkan puluhan wanita di Padang yang memasak selama enam hari tanpa henti, dengan rendang yang tahan hingga enam bulan tanpa pengawet. Bantuan ini dikirim ke posko bencana di Medan dan Aceh, disertai kebutuhan lain seperti pakaian, Al-Qur'an, dan kasur, di tengah korban jiwa mencapai lebih dari 1.000 orang.youtube+2​

Detail Distribusi

Rendang dibagi menjadi 1 ton untuk Aceh, 500 kg untuk Sumatra Utara, dan 1 ton untuk Sumatra Barat, memanfaatkan sifat rendang yang awet dan siap saji. Total sekitar 2 ton 60 kg dari berbagai sumber, termasuk donasi Dharmasraya yang memasak 2 ton tambahan menjadi 4.000 bungkus.padangkita+2​

Dampak Bencana

Banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra telah menewaskan 1.030 jiwa dengan 206 hilang, memicu aksi kemanusiaan lintas daerah seperti ini.cnnindonesia​

1. https://www.instagram.com/reel/DSqs-lLArs7/
2. https://www.youtube.com/shorts/uwiESY0orZc
3. https://www.youtube.com/shorts/ceg-EpSicgU
4. https://padangkita.com/25-ton-rendang-untuk-korban-bencana-di-aceh-sumut-sumbar-resmi-dikirim-dari-ranah-minang/
5. https://www.tiktok.com/@kompastv.indonesia/video/7587740532315622677
6. https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/videos/warga-sumatra-barat-memasak-25-ton-rendang-untuk-dibagikan-kepada-para-korban-be/1876410689902434/
7. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251222151820-24-1309561/25-ton-rendang-dimasak-di-padang-untuk-korban-banjir-dan-longsor
8. https://www.tiktok.com/@bbcnewsindonesia/video/7587465600000232722
9. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq603nzjpjpo
10. https://megapolitan.antaranews.com/berita/474832/dharmasraya-masak-dua-ton-rendang-untuk-masyarakat-terdampak-bencana-sumatera

Video: CNNIndonesia

Pada minggu keempat pasca-bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang, pengungsi di tenda pemerintah menghadapi krisis serius akses air bersih. Juliani, seorang pengungsi, terpaksa mencuci baju dengan genangan air tercemar yang juga digunakan untuk mandi dan buang air, sementara Bantuan air bersih diprioritaskan untuk minum. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit kulit seperti jamur dan gatal-gatal di kalangan pengungsi.[1][2][3][4]

## Latar Belakang Bencana

Banjir bandang dan longsor melanda Aceh Tamiang sejak akhir November 2025, merusak ribuan rumah, infrastruktur, dan 439 sekolah. Wilayah ini berubah seperti "kota mati" dengan desa luluh, jalur terputus, dan ribuan warga mengungsi. Bencana hidrometeorologi ini juga memutus akses layanan kesehatan dasar.[5][6]

## Dampak Sanitasi

Pengungsi seperti Suwarno harus berjalan jauh melalui lumpur untuk buang air besar karena kurangnya toilet memadai, meski darurat toilet mulai dibangun pada minggu keempat. Genangan air sisa banjir menjadi andalan untuk kebutuhan non-minum, memperburuk sanitasi. Hal ini memicu kekhawatiran lonjakan penyakit pascabencana.[7][2][8][1]

## Upaya Penanganan

Pemerintah daerah berupaya bangun hunian sementara dan toilet darurat, sementara tim medis seperti EMT Unismuh Makassar dikerahkan hingga akhir Desember 2025. Mendagri Tito Karnavian menekankan perhatian khusus untuk Aceh Tamiang karena kerusakan lumpur yang unik dibanding daerah lain. Bantuan air bersih terus ditingkatkan, tapi tantangan infrastruktur tetap besar.[2][8][9][5]

[1](https://www.instagram.com/reel/DSj0g7KDIaT/)

[2](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c07525gj2j0o)

[3](https://www.instagram.com/p/DSer35vAalk/)

[4](https://www.youtube.com/shorts/0er7vo_Wgtc)

[5](https://news.unismuh.ac.id/2025/12/21/aceh-tamiang-diterjang-banjir-dan-longsor-rektor-unismuh-makassar-lepas-tim-medis-tanggap-bencana-gelombang-ii/)

[6](https://spab.kemendikdasmen.go.id/web/berita-439-sekolah-di-aceh-tamiang-rusak-akibat-banjir.html)

[7](https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/posts/pengungsi-di-kabupaten-aceh-tamiang-salah-satu-wilayah-terdampak-paling-parah-ak/1328480995983344/)

[8](https://www.youtube.com/watch?v=KgS2sB8pcZM)

[9](https://ambon.antaranews.com/berita/308857/mendagri-penanganan-bencana-di-aceh-tamiang-perlu-perhatian-khusus)

[10](https://www.youtube.com/watch?v=RhOSvHdf1Cs)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnaviantelah mengklarifikasi bahwa Bantuan 30 ton Beras yang sempat ditolak Pemkot Medan bukan dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), melainkan dari organisasi kemanusiaan The Red Crescent, setara Palang Merah di UEA.

Latar Belakang Kasus

Bantuan tersebut awalnya dikembalikan karena kesalahpahaman soal sumbernya, tapi Tito menegaskan setelah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar UEA bahwa itu murni dari NGO non-pemerintah. Kini, beras tersebut sudah diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk disalurkan ke korban banjir di Medan.

Pernyataan Resmi Tito

Dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma pada 19 Desember 2025, Tito menyatakan: "Yang diberikan bantuan 30 ton berasal bukan dari pemerintahan UEA, tapi dari Red Crescent, bulan sabit merah semacam PMI." Penjelasan ini meredam kontroversi penolakan bantuan asing sebe

lumnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) memang merencanakan pemberian jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Rincian Bantuan Jadup

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusulkan jadup Rp10.000 per individu per hari selama 3 bulan, disesuaikan jumlah anggota keluarga—misalnya Rp50.000/hari untuk keluarga 5 orang—setelah huntara atau hunian tetap tersedia. Nominal ini masih usulan berdasarkan indeks 2020 dan akan disesuaikan kondisi lapangan via koordinasi Kemenko PMK.

Paket Bantuan Lengkap

Selain jadup, setiap keluarga dapat Rp3 juta untuk pengisian perabot rumah, Rp5 juta pemberdayaan ekonomi, santunan kematian Rp15 juta, serta luka berat Rp5 juta. Total rencana bantuan per keluarga mencapai Rp8,05 juta, dengan Rp100 miliar+ sudah disalurkan hingga 17 Desember 2025.