Gelombang Darah di Iran: Dunia Menuntut Akuntabilitas

Gelombang demo besar-besaran di Iran sejak akhir Desember 2025 menelan korban jiwa dalam skala ribuan, dengan berbagai lembaga HAM menyebut angka tewas mencapai kisaran 3.000–3.400 orang, sementara versi pemerintah Iran hanya mengakui “ratusan” korban. Situasinya digambarkan sangat brutal karena banyak kematian diduga terjadi akibat tembakan langsung aparat, penindakan keras di jalanan, serta penutupan akses komunikasi yang membuat korban terlantar tanpa bantuan cepat.​

Organisasi HAM seperti Iran Human Rights dan HRANA memperkirakan lebih dari 3.000 orang tewas, dengan sebagian besar korban adalah demonstran muda dan warga sipil. Beberapa estimasi ekstrem bahkan menyebut kemungkinan korban mencapai puluhan ribu, meski angka setinggi ini sulit diverifikasi karena pemadaman internet dan pembatasan informasi.​

Pemerintah Iran melalui pejabatnya hanya mengakui korban “ratusan” dan menuduh kelompok oposisi serta organisasi HAM melebih-lebihkan angka kematian.​

Laporan berbagai kelompok HAM menyebut aparat menggunakan peluru tajam, tembakan ke kerumunan, penembak jitu, serta pemukulan brutal terhadap demonstran tak bersenjata di banyak kota. Banyak korban tewas dan luka berat disebut tidak segera mendapat perawatan karena rumah sakit ditekan agar tidak menerima demonstran atau diminta tidak mencatat identitas korban.​

Internet dan jaringan komunikasi diputus hampir total di banyak wilayah, sehingga keluarga sulit mencari anggota keluarga yang hilang dan informasi soal penangkapan maupun kematian tidak transparan. Praktik penahanan massal, penyiksaan dalam tahanan, serta ancaman eksekusi terhadap demonstran juga dikategorikan lembaga HAM sebagai bentuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.​

Dalam berbagai pernyataan publik, pemimpin Iran menetapkan narasi bahwa demonstrasi adalah “kerusuhan” yang didalangi musuh asing dan “perusuh bersenjata”, sehingga tindakan keras dianggap sebagai upaya mempertahankan keamanan nasional dan menjaga sistem Republik Islam. Pihak berwenang menyatakan aparat “terpaksa” menggunakan kekuatan karena ada serangan terhadap fasilitas negara dan pasukan keamanan.​

Sementara itu, pernyataan-pernyataan ini dikritik komunitas internasional dan kelompok HAM karena dinilai mengabaikan fakta bahwa mayoritas korban adalah demonstran sipil dan warga biasa, bukan kombatan, serta tidak diikuti mekanisme akuntabilitas yang independen terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.​

Jika ingin, penjelasan bisa dilanjut ke aspek geopolitik (reaksi PBB, Barat, dan negara kawasan) atau dinamika internal Iran pascakerusuhan.