Hak Asasi Manusia

Mbah Kirno, seorang pria berusia 60 tahun dari Dusun Gombak, Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, dikurung keluarganya dalam kandang besi selama sekitar 20 tahun karena dianggap sebagai ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang berbahaya.

Kandang besi berukuran sempit—lebar 0,5 meter, tinggi 1 meter, panjang 2 meter—ditempatkan di ruang belakang rumah adiknya, sehingga Mbah Kirno tidak pernah menyentuh tanah dan hanya duduk atau selonjor. Keluarga memberi makan tiga kali sehari melalui jeruji, tapi tidak pernah melepaskannya demi alasan keamanan.

Menurut adiknya, Sarti, Mbah Kirno dikerangkeng karena sering mengancam bunuh dan menganiaya anggota keluarga saat muda, setelah mempelajari ilmu kesaktian Jawa tingkat tinggi yang ternyata belum kuat kebatinannya. Keluarga percaya ia punya ilmu sakti atau kebal (seperti kebal api), sehingga takut membawanya ke medis biasa.

Kasus ini viral akhir Januari 2026; polisi Sawoo (AKP Tutut Ariyanto) turun tangan, dan ia direncanakan dirawat di Pondok Rehabilitasi Mental Yayasan Berkah Bersinar Abadi di Lamongan oleh Ipda Purnomo. Keluarga berterima kasih atas bantuan ini setelah puluhan tahun mengurungnya

Pengungsi Rohingya di Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa pada 19 Januari 2026 untuk menuntut peningkatan bantuan biaya hidup dari pemerintah Indonesia dan lembaga terkait seperti IOM.​

​

Aksi berlangsung di Jalan M Jamil, kawasan Bandar Serai, Pekanbaru, Riau, dengan ratusan pengungsi termasuk pria, wanita, dan anak-anak turun ke jalan. Mereka membentangkan spanduk sambil berdemonstrasi damai di depan kantor IOM.

​

Bantuan bulanan dinilai terus menurun dan tidak mencukupi kebutuhan dasar seperti kontrakan, kesehatan, dan makanan di tengah kenaikan biaya hidup Pekanbaru. Nominal saat ini mencakup Rp1,05 juta untuk individu, Rp1,7 juta untuk keluarga, serta Rp2,3 juta untuk keluarga dengan satu anak.

Tuntutan Utama

• Bantuan medis yang mendesak dan memadai.
• Peningkatan dukungan tunai agar cukup untuk hidup layak.
• Akses pendidikan bagi anak-anak Rohingya.
• Tempat tinggal yang layak dan perbaikan kondisi hidup.
• Kemudahan transportasi ke layanan publik.

Gelombang demo besar-besaran di Iran sejak akhir Desember 2025 menelan korban jiwa dalam skala ribuan, dengan berbagai lembaga HAM menyebut angka tewas mencapai kisaran 3.000–3.400 orang, sementara versi pemerintah Iran hanya mengakui “ratusan” korban. Situasinya digambarkan sangat brutal karena banyak kematian diduga terjadi akibat tembakan langsung aparat, penindakan keras di jalanan, serta penutupan akses komunikasi yang membuat korban terlantar tanpa bantuan cepat.​

Organisasi HAM seperti Iran Human Rights dan HRANA memperkirakan lebih dari 3.000 orang tewas, dengan sebagian besar korban adalah demonstran muda dan warga sipil. Beberapa estimasi ekstrem bahkan menyebut kemungkinan korban mencapai puluhan ribu, meski angka setinggi ini sulit diverifikasi karena pemadaman internet dan pembatasan informasi.​

Pemerintah Iran melalui pejabatnya hanya mengakui korban “ratusan” dan menuduh kelompok oposisi serta organisasi HAM melebih-lebihkan angka kematian.​

Laporan berbagai kelompok HAM menyebut aparat menggunakan peluru tajam, tembakan ke kerumunan, penembak jitu, serta pemukulan brutal terhadap demonstran tak bersenjata di banyak kota. Banyak korban tewas dan luka berat disebut tidak segera mendapat perawatan karena rumah sakit ditekan agar tidak menerima demonstran atau diminta tidak mencatat identitas korban.​

Internet dan jaringan komunikasi diputus hampir total di banyak wilayah, sehingga keluarga sulit mencari anggota keluarga yang hilang dan informasi soal penangkapan maupun kematian tidak transparan. Praktik penahanan massal, penyiksaan dalam tahanan, serta ancaman eksekusi terhadap demonstran juga dikategorikan lembaga HAM sebagai bentuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.​

Dalam berbagai pernyataan publik, pemimpin Iran menetapkan narasi bahwa demonstrasi adalah “kerusuhan” yang didalangi musuh asing dan “perusuh bersenjata”, sehingga tindakan keras dianggap sebagai upaya mempertahankan keamanan nasional dan menjaga sistem Republik Islam. Pihak berwenang menyatakan aparat “terpaksa” menggunakan kekuatan karena ada serangan terhadap fasilitas negara dan pasukan keamanan.​

Sementara itu, pernyataan-pernyataan ini dikritik komunitas internasional dan kelompok HAM karena dinilai mengabaikan fakta bahwa mayoritas korban adalah demonstran sipil dan warga biasa, bukan kombatan, serta tidak diikuti mekanisme akuntabilitas yang independen terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.​

Jika ingin, penjelasan bisa dilanjut ke aspek geopolitik (reaksi PBB, Barat, dan negara kawasan) atau dinamika internal Iran pascakerusuhan.