KPK Ingatkan: Laporkan Gratifikasi dalam 30 Hari atau Terancam Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima ribuan laporan Gratifikasi sepanjang 2025 dari pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenggara negara, termasuk yang terkait aktivitas mentorship mahasiswa magang, sebagai bagian dari kewajiban pelaporan berdasarkan UU Tipikor. Total laporan mencapai 5.020 kasus senilai Rp16,4 miliar, naik 20% dari 2024, dengan 67,7% berasal dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG) di instansi pemerintah.

​

Jenis Gratifikasi Umum

Laporan mencakup pemberian dari vendor pengadaan barang/jasa, mitra saat hari raya atau pisah sambut, serta program marketing bank seperti Himbara yang sering dikemas sebagai sponsorship. Gratifikasi ini dianggap suap jika terkait jabatan, termasuk hadiah atau fasilitas dari mentor magang yang berpotensi memengaruhi keputusan pejabat.

​

Dampak dan Respons KPK

Peningkatan laporan mencerminkan kesadaran tinggi ASN, dengan 3.621 barang (Rp3,23 miliar) dan 2.178 uang (Rp13,17 miliar). KPK ingatkan BUMN batasi pemberian dan dorong pelaporan wajib dalam 30 hari untuk hindari Pidana.