pemerintah

Pemerintah Indonesia memang menghentikan beberapa program bantuan sosial (bansos) temporer pada 2026 setelah berakhirnya anggaran 2025, meski program utama seperti PKH dan BPNT tetap dilanjutkan.
Daftar Bansos Dihentikan
Berikut 7 bansos yang resmi tidak dilanjutkan di 2026:

• BLT Kesra Rp900.000 (stimulus akhir tahun, berakhir 31 Desember 2025)
• BSU (Bantuan Subsidi Upah) era pandemi
• BLT BBM (kompensasi kenaikan harga BBM)
• Bansos beras untuk 18,27 juta keluarga (Oktober-Desember 2025)
• Bansos minyak goreng (program sementara 2025)
• BLT El Nino (respons cuaca ekstrem)
• BLT Dana Desa parsial (tergantung evaluasi desa)

Alasan Penghentian
Program-program ini bersifat temporer untuk kondisi darurat seperti pandemi, inflasi, atau bencana, dengan evaluasi DTKS yang mencoret penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik.
Program yang Tetap Lanjut
PKH, BPNT/Sembako, PIP, PBI JKN, dan subsidi BBM prioritas nasional dengan mekanisme lebih ketat menggunakan AI verifikasi.

​

Kasus pembongkaran rumah Kushayatun (65) di Kelurahan Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, terjadi pada 1 Oktober 2025 tanpa putusan pengadilan. Pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah melakukan pembongkaran dengan melibatkan Satpol PP, camat, dan lurah, meski keluarga Kushayatun mengklaim telah menempati rumah tersebut secara turun-temurun sejak 1887. Sertifikat tanah atas nama pihak lain muncul pada 2004, diikuti somasi pada 2024, tapi proses hukum tidak dijalankan.[1][2][3]

## Kronologi Kejadian

Rumah diratakan sehari setelah somasi terakhir, tanpa kesempatan memindahkan barang. Camat Teti Kirnawati mengklaim kecamatan hanya menjaga kondusifitas dengan meminta pengamanan Satpol PP, serta menawarkan kompensasi hingga Rp50 juta atau rumah alternatif yang ditolak Kushayatun. Keluarga Kushayatun melaporkan ke polisi, Wali Kota Tegal, dan DPRD.[2][4][1]

## Update Hukum Terkini

Kushayatun melapor ke Satreskrim Polres Tegal Kota pada 6 Oktober 2025. Pada 29 Desember 2025, polisi memeriksa pekerja pembongkar, lurah Kraton, dan camat Tegal Barat. Kuasa hukum Agus Slamet dari LBH FERARI menekankan pelanggaran hukum karena pengosongan paksa tanpa eksekusi pengadilan.[5][6][7][1]

## Persamaan Kasus Lain

Kasus ini mirip dengan Nenek Elina di Surabaya, di mana pembongkaran dilakukan tanpa proses pengadilan. Sorotan publik menyoroti perlunya prosedur hukum yang ketat untuk lindungi lansia dan warisan turun-temurun.[8][9][1][5]

[1](https://sumsel.tribunnews.com/news/1001554/mirip-kasus-nenek-elina-kisah-nenek-kushayatun-rumah-di-tegal-dibongkar-tanpa-putusan-pengadilan)

[2](https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1238839/mirip-kasus-nenek-elina-di-surabaya-rumah-kushayatun-di-tegal-mendadak-dibongkar-ganti-kepemilikan)

[3](https://indonesiaonline.co.id/tragedi-kushayatun-rumah-leluhur-rata-tanah-tanpa-palu-hakim/?amp=1)

[4](https://puskapik.com/49082/tegal/fakta-baru-kasus-pembongkaran-rumah-di-jalan-salak-tegal-camat-dan-satpol-pp-klarifikasi-peran-mereka/)

[5](https://www.instagram.com/p/DS3v5ZZEuu2/)

[6](https://www.youtube.com/watch?v=BrOPUdwFcvo)

[7](https://puskapik.com/54521/tegal/kasus-kushayatun-di-tegal-disebut-mirip-nenek-elina-surabaya-lurah-dan-camat-dipanggil-polisi/2/)

[8](https://regional.kompas.com/read/2025/12/30/064345478/mirip-kasus-nenek-elina-rumah-nenek-kushayatun-di-tegal-dibongkar-tanpa?page=all)

[9](https://puskapik.com/54521/tegal/kasus-kushayatun-di-tegal-disebut-mirip-nenek-elina-surabaya-lurah-dan-camat-dipanggil-polisi/)

[10](https://tegal.inews.id/read/646168/penjelasan-camat-soal-pembongkaran-dan-pemagaran-rumah-di-jalan-salak-kota-tegal)

[11](https://www.tiktok.com/@kompascom/photo/7589478321084288274)

[12](https://www.facebook.com/framingntv/posts/ada-lagi-rumah-warga-tegal-dibongkar-tanpa-putusan-pengadilan-mirip-kasus-nenek-/10215276620306396/)

[13](https://www.facebook.com/radartegalofficial/posts/penghuni-rumah-di-tegal-kushayatun-65-tahun-yang-kehilangan-tempat-tinggal-yang-/1293263706147972/)

[14](https://puskapik.com/54521/tegal/kasus-kushayatun-di-tegal-disebut-mirip-nenek-elina-surabaya-lurah-dan-camat-dipanggil-polisi/3/)

Pemerintah Indonesia dan DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengatur aset kripto secara spesifik.

​
Tujuan Revisi
Revisi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih kuat, dengan menempatkan aset kripto di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian resmi sektor keuangan nasional. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa aturan ini bukan membatasi industri, melainkan meningkatkan tata kelola, transparansi transaksi, dan mengurangi risiko hack atau scam.

​
Dampak bagi Industri
Pengaturan naik dari level POJK ke undang-undang diharapkan perkuat pasar domestik melalui konsolidasi likuiditas dan penguatan order book lokal. Pelaku industri menyambut positif karena menciptakan ekosistem lebih akuntabel dan kredibel.

Rencana perubahan lebih dari 32.000 hektar zona inti Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi zona pemanfaatan menuai kontroversi besar. Aktivis lingkungan menentangnya karena khawatir mengancam ekosistem dan habitat satwa endemik seperti gajah Sumatera.[1]

## Latar Belakang Rencana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merencanakan konversi ini untuk mendukung skema perdagangan karbon, wisata premium, dan rehabilitasi hutan rusak melalui mekanisme seperti ARA (Avoided Reforestation, Afforestation, and Reforestation). Zona inti seluas sekitar 59.000 hektar akan dikurangi hingga 53%, sementara zona pemanfaatan diperluas secara signifikan, tanpa mengubah status TNWK sebagai taman nasional.[5][7][1]

## Penolakan Aktivis

Kelompok seperti Walhi Lampung menilai rencana ini merugikan karena memungkinkan aktivitas manusia yang berpotensi menyebabkan deforestasi, fragmentasi habitat, dan konflik manusia-satwa. Mereka menyebut perdagangan karbon sebagai solusi semu yang lebih menguntungkan korporasi daripada konservasi jangka panjang.[1]

## Dampak Potensial

Perubahan zonasi berisiko mempersempit ruang gerak satwa kunci seperti badak dan gajah, serta mengganggu keragaman genetik ekosistem rawa gambut TNWK. Pemerintah menjamin pengawasan ketat, tapi aktivis ragu efektivitasnya.[7][1]

[1](https://regional.kompas.com/read/2025/12/15/130106778/aktivis-tolak-32-ribu-hektar-zona-inti-way-kambas-dijadikan-zona)

[2](https://video.kompas.com/rolls/1899470)

[3](https://www.instagram.com/reel/DS1lRPskvbq/)

[4](https://www.facebook.com/KOMPAScom/posts/lebih-dari-32000-hektar-zona-inti-taman-nasional-way-kambas-tnwk-direncanakan-ba/1401534425336001/)

[5](https://www.facebook.com/hariankompas/posts/pemerintah-mau-kurangi-53-persen-luas-zona-inti-taman-nasional-way-kambas-sebali/1289132973248554/)

[6](https://www.youtube.com/shorts/pqWnCWVnk-I)

[7](https://lampung.idntimes.com/news/lampung/32-ribu-hektare-hutan-tn-way-kambas-akan-diubah-zona-pemanfaatan-00-5h6fh-c8b4yq)

[8](https://video.kompas.com/rolls/1899476)

[9](https://regional.kompas.com/read/2025/12/15/131313478/alasan-perubahan-zona-inti-tn-way-kambas-jadi-zona-pemanfaatan-kondisi)

[10](https://auriga.or.id/resource/reference/ekuilibrium_konservasi_menjaga_keseimbangan_di_taman_nasional_way_kambas.pdf)

Video: kompas

Upaya pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh Tamiang terus dilakukan untuk mengatasi dampak bencana. Pada 18 Desember 2025, operator Telekomunikasi seluler memperbaiki Site KRB106 yang rusak parah, dengan pendampingan Tim Balai Monitoring (Balmon) Medan.[1][5]

## Konteks Pemulihan

Kerusakan infrastruktur telekomunikasi ini terkait pascabencana di Aceh, di mana Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menginstruksikan percepatan pemulihan di wilayah seperti Aceh Tamiang yang cakupannya masih di bawah 50%.[4][9]

## Dukungan Tambahan

Pemulihan juga melibatkan bantuan genset dan alat telekomunikasi untuk mempercepat layanan di Aceh Tamiang, Bener Meriah, serta Gayo Lues. Tim Balmon Medan berperan mendampingi perbaikan langsung di lapangan.[3][6][7]

[1](https://www.tiktok.com/@gprtv.id/video/7585808659196693768)

[2](https://www.tiktok.com/@gprtv.id/video/7584440427483319570)

[3](https://www.instagram.com/reel/DSeHxcOkVm1/)

[4](https://www.facebook.com/indonesiagoid.official/posts/upaya-pemulihan-infrastruktur-telekomunikasi-pascabencana-di-aceh-terus-menunjuk/1175686291415109/)

[5](https://www.facebook.com/indonesiagoid.official/videos/telekomunikasi-seluler-melaksanakan-perbaikan-site-krb106-di-wilayah-aceh-tamian/871913345201454/)

[6](https://x.com/detikcom/status/2002979977705521641)

[7](https://www.instagram.com/reel/DSeT0Qgku-W/)

[8](https://www.tiktok.com/@gprtv.id/video/7585375917313248530)

[9](https://www.instagram.com/p/DSemH3cke0Z/)

[10](https://www.youtube.com/shorts/i-DJA-ZSvJY)

Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirim surat resmi ke UNDP dan UNICEF pada 14 Desember 2025 untuk meminta bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi akibat banjir dan longsor akhir November 2025. Kedua lembaga PBB itu langsung merespons positif dengan memulai peninjauan kebutuhan. Situasi darurat masih berlanjut hingga akhir Desember 2025.​
Respons UNDP dan UNICEF
UNDP menerima surat tersebut dan sedang meninjau dukungan untuk pemulihan dini (early recovery) bagi tim nasional serta masyarakat terdampak. UNICEF fokus menelaah prioritas seperti kesejahteraan anak, dengan tim lapangan sudah diperkuat keahlian teknis di Aceh. Kedua lembaga berkomitmen bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia.​
Dampak Bencana
Bencana hidrometeorologi melanda hampir seluruh kabupaten di Aceh, terutama Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah, dengan ribuan rumah rusak, lahan pertanian tenggelam, serta korban jiwa mencapai ratusan. Pemicu utama curah hujan ekstrem dari siklon tropis, diperburuk sedimentasi sungai dan kerusakan lingkungan. Status Tanggap Darurat diperpanjang hingga 25 Desember 2025 untuk evakuasi dan rehabilitasi.​
Dukungan Pemerintah
Pemerintah pusat alokasikan dana tambahan Rp20 miliar per provinsi dan Rp4 miliar per kabupaten/kota dari APBN. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terbuka terhadap bantuan internasional kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto tekankan kapasitas nasional masih mampu, meski terima tawaran dari negara lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi kesiapan mengalihkan Rp60 triliun dari efisiensi belanja kementerian/lembaga di APBN 2026 untuk pemulihan bencana hidrometeorologi di Sumatera. Dana ini melebihi estimasi kebutuhan Rp51,82 triliun yang diajukan BNPB dan Kementerian PUPR, mencakup tanggap darurat Rp2,72 triliun dan rehabilitasi Rp49,10 triliun. Alokasi per provinsi: Aceh Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun, Sumatera Barat Rp13,52 triliun.​
Sumber Dana Tambahan
Untuk 2025, BNPB ajukan Rp1,6 triliun yang disetujui, plus sisa Rp1,3 triliun tersedia. Efisiensi anggaran K/L jadi andalan utama, sesuai arahan Presiden untuk percepatan pemulihan. Pemerintah tekankan dana APBN mencukupi tanpa beban tambahan.​
Konteks Bencana
Bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lumpuhkan Aceh, Sumut, Sumbar, dengan infrastruktur rusak parah dan ribuan warga terdampak. Inisiatif ini lengkapi respons Aceh ke UNDP-UNICEF serta bantuan pusat Rp20 miliar per provinsi. Pemulihan fokus rehabilitasi ekonomi dan infrastruktur.

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PSE dalam Perlindungan Anak, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Saat ini masih dalam masa transisi dengan persiapan bersama platform besar.​​
Mekanisme Pembatasan
Pembatasan akan disesuaikan dengan tingkat risiko setiap platform, termasuk penundaan akses akun untuk anak di bawah usia tersebut. Pemerintah sedang melakukan uji coba survei di Yogyakarta untuk mengumpulkan umpan balik dari anak-anak.​
Sanksi dan Tujuan
Platform yang tidak patuh akan dikenai sanksi administratif, denda, hingga pemutusan akses, melalui Peraturan Menteri yang akan segera diterbitkan. Tujuannya melindungi kesehatan mental anak dari paparan berlebih, mengikuti tren global seperti Australia.

Sumber: balikpapanku

Bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, terjadi pada akhir November 2025, menyebabkan puluhan korban jiwa, infrastruktur rusak parah, dan banyak desa terisolasi. Warga mengalami kesulitan akses listrik, air bersih, serta pasokan makanan karena jalan putus dan jembatan hancur.

Dampak Utama

Korban tewas di Bener Meriah mencapai 29 orang per awal Desember 2025, dengan 23 lainnya hilang; secara keseluruhan bencana Sumatra 2025 tewaskan 1.016 jiwa.

Lebih dari 35 ribu warga kesulitan kebutuhan dasar, 59 desa masih terisolasi hingga pertengahan Desember, dan 8.000 orang mengungsi.

Stok BBM menipis, mengancam evakuasi dan distribusi logistik.

Upaya Pemulihan

Relawan antar genset dan bantuan melalui galang dana seperti Ferry Irwandi, membantu warga tersenyum kembali setelah gelap gulita dan kelaparan.

Pemerintah kabupaten status darurat, kerahkan TNI-Polri, helikopter, dan BPBD untuk evakuasi serta logistik via jalur udara.

Doa dan donasi terus dibutuhkan untuk pemulihan Sumatera yang cepat.