PBB

Pewarta Nusantara, Internasional - Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) melaporkan pada Senin (24/7) bahwa jumlah orang yang telah melintasi perbatasan dari Sudan ke Ethiopia akibat konflik telah mencapai lebih dari 68.000 orang.

Perpindahan penduduk ini telah berlangsung sejak awal krisis di Sudan pada pertengahan April tahun ini. Dari total kedatangan, sekitar 49 persen adalah warga Etiopia yang kembali ke negaranya, sementara 30 persen merupakan warga negara Sudan.

Meskipun penyeberangan terus berlanjut melalui berbagai titik masuk, jumlah kedatangan menunjukkan penurunan dalam seminggu terakhir.

Selain itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesenjangan dalam penanganan arus orang dari Sudan ke Ethiopia.

Tantangan transportasi selanjutnya, akses terbatas ke layanan penyelamatan jiwa seperti makanan, barang non-makanan, air, sanitasi, kebersihan, dan layanan kesehatan menjadi beberapa permasalahan yang dihadapi.

Baca Juga; Korea Utara ‘Mainkan Aksi Teror’ Saat Kapal Selam AS Tiba di Korea Selatan, Meningkatkan Tegangan Politik Regional

Hujan lebat juga menyulitkan kondisi dan medan bagi pekerja bantuan untuk memberikan bantuan tepat waktu. Situasi ini menimbulkan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan di daerah tersebut.

Krisis di Sudan yang terjadi sejak pertengahan April telah menyebabkan bentrokan bersenjata antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter di ibu kota Khartoum dan daerah lainnya.

Kedua belah pihak saling menuduh memulai konflik, dan situasi tersebut telah berdampak pada migrasi penduduk di wilayah tersebut.

UNOCHA dan IOM berupaya memberikan bantuan dan penanganan krisis bagi para pengungsi yang melintasi perbatasan, namun tantangan lingkungan dan medan yang sulit menambah kompleksitas dalam memberikan bantuan tepat waktu dan memadai bagi mereka yang membutuhkan. (*Ibs)

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai kampanye komunikasi yang ambisius untuk menggalang dukungan publik global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kampanye ini diluncurkan menjelang KTT PBB yang akan digelar pada bulan September, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali percakapan dan komitmen terhadap SDGs.

PBB berharap agar semua orang, termasuk pembuat keputusan dan warga negara, merasa terinspirasi untuk bergabung dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Kampanye ini mengajak masyarakat untuk mengambil tindakan konkret melalui inisiatif ActNow PBB, yang memberikan langkah-langkah praktis untuk mempercepat kemajuan SDGs.

Baca Juga: Kontroversi Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Analisis Opini Publik dan Potensi Kerusakan Lingkungan

Selain itu, kelompok influencer dari berbagai bidang, seperti hiburan dan olahraga, juga turut berpartisipasi dalam kampanye ini untuk menggerakkan komunitas media sosial mereka dengan jangkauan yang mencapai lebih dari 80 juta orang secara global.

Dengan upaya bersama ini, PBB berharap agar para pembuat keputusan merasakan urgensi dan mendukung tindakan sekarang demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. (*Ibs)

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Internasional - Pada hari Selasa (04/7), Israel melaksanakan salah satu operasi keamanan terbesarnya sejak tahun 2022 di Jenin, Tepi Barat, dengan partisipasi beberapa ratus tentara.

Menurut Maria Michelson, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), "Skala operasi sangat sulit untuk diukur, tetapi dalam hal jumlah pasukan yang terlibat, hal ini tidak terjadi sejak tahun 2002.

Operasi tersebut melibatkan beberapa ratus personel militer dari berbagai dinas dan unit, termasuk tentara IDF, perwira khusus, pasukan polisi perbatasan (Yamam), dan lainnya."

IDF menyatakan bahwa pasukan keamanan Israel menyerang markas yang digunakan oleh militan lokal di Jenin untuk merencanakan serangan teroris terhadap Israel.

Baca Juga: Pemimpin Palestina Sebut Serangan Terbaru Israel sebagai Kejahatan Perang Baru

Konflik antara Palestina dan Israel telah memburuk sejak tahun 1948. Palestina memperjuangkan pengakuan diplomatik sebagai negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur (sebagian dikendalikan oleh Israel), dan Jalur Gaza.

Namun, Pemerintah Israel enggan mengakui Palestina secara diplomatik sebagai entitas politik independen dan terus membangun pemukiman di wilayah yang menjadi sumber konflik, meskipun adanya keberatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peristiwa-operasi tersebut menunjukkan eskalasi ketegangan yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Konflik tersebut telah memakan korban jiwa dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius.

Upaya untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian yang adil antara kedua belah pihak terus menjadi tantangan besar.

Kondisi di Tepi Barat dan Gaza terus menjadi sorotan internasional, dengan berbagai upaya diplomasi dan advokasi yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional untuk mencari jalan keluar yang berkelanjutan dan stabil bagi kedua negara. (*Ibs)

Baca Juga: China Batasi Ekspor Chip untuk Keamanan Nasional saat AS Pertimbangkan Pembatasan Logam Langka

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Internasional - Qu Dongyu telah terpilih kembali sebagai direktur jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam sesi ke-43 Konferensi FAO yang sedang berlangsung.

Qu, yang merupakan warga negara Tiongkok, pertama kali terpilih sebagai direktur Jenderal FAO pada Juni 2019, menjadikannya warga negara Tiongkok pertama yang menduduki posisi tersebut.

Melalui kepemimpinannya yang aktif, Qu telah memimpin FAO dalam menghadapi berbagai tantangan terkait ketahanan pangan global dan berkontribusi pada pembangunan pangan dan pertanian di semua negara, terutama negara-negara berkembang.

Usahanya yang gigih dan hasil yang dicapai telah diakui secara luas oleh negara-negara anggota FAO. Sebagai badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945 dan berkantor pusat di Roma, Italia, FAO memiliki peran yang penting dalam kerja sama global di bidang pangan dan pertanian.

Organisasi ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertukaran kebijakan, penetapan standar, pengumpulan informasi, dan statistik terkait pangan dan pertanian di tingkat global.

Dalam upaya untuk mencapai keamanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, FAO bekerja sama dengan negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan keadilan dalam sistem pangan global.

Dengan Qu Dongyu yang kembali terpilih sebagai direktur jenderal, FAO dapat melanjutkan upayanya dalam menghadapi tantangan kompleks terkait pangan dan pertanian di era yang terus berubah.

Tantangan seperti perubahan iklim, kelaparan, ketimpangan pangan, dan kerentanan sistem pangan menjadi fokus utama FAO dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Keberlanjutan dan keadilan dalam produksi pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sistem pertanian menjadi bagian dari visi FAO di bawah kepemimpinan Qu. (*Ibs)

Baca Juga: Generasi Milenial Mendominasi Pemilih Pemilu 2024: KPU RI R

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencatat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasukan Keamanan Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengungkapkan laporan yang menyoroti kejadian-kejadian tersebut. Dalam laporan tersebut, terdokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk penghilangan paksa, yang sebagian besar dilakukan oleh otoritas penegak hukum atau Angkatan Bersenjata Ukraina.

Laporan tersebut juga mencatat kekhawatiran serius terkait penangkapan warga sipil yang terlibat dalam distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah yang "diduduki" oleh Federasi Rusia.

Tindakan penahanan dan penyiksaan terhadap mereka yang terlibat dalam upaya kemanusiaan semakin mengkhawatirkan situasi yang sedang berlangsung di Ukraina.

Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan adanya ruang penyiksaan yang diduga dibuka oleh Dinas Keamanan Ukraina (SBU) dengan tujuan untuk memperoleh kesaksian dari mereka yang bekerja sama dengan pihak berwenang Rusia saat kota tersebut berada di bawah kendali Rusia.

Beberapa orang dilaporkan meninggal akibat penyiksaan di ruang tersebut, dan tindakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan kebenaran tentang kematian mereka.

Pada bulan Oktober, sebagian wilayah Kherson dan Zaporozhye di Ukraina yang dikuasai oleh Rusia digabungkan ke dalam Rusia setelah referendum.

Pasukan Rusia menarik diri dari tepi kanan Sungai Dnepr di Wilayah Kherson, yang kemudian diikuti oleh masuknya pasukan Ukraina ke Kherson.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan serius terkait pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan yang terjadi dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

Laporan PBB ini menyoroti kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia yang kuat dan penegakan hukum yang adil di Ukraina.

Kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia harus diteliti dengan seksama, dan pelaku yang bertanggung jawab harus diadili sesuai dengan hukum internasional.

Upaya internasional untuk mendorong dialog damai dan mencapai solusi politik yang berkelanjutan juga harus terus diperjuangkan untuk mengakhiri konflik dan mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap warga sipil. (*Ibs)

Baca Selengkapnya