OTT KPK

Perkara tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pimpinan PN Depok pada 5 Februari 2026 membuktikan semakin variatifnya modus korupsi di ranah peradilan.

KPK menangkap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Bambang Setyawan, jurusita Yohansyah, serta dua pihak swasta dari PT KD terkait suap Rp850 juta untuk mempercepat eksekusi sengketa lahan 6.500 m² di Tapos, Depok. Operasi diwarnai penyerahan uang di lapangan golf, kejar-kejaran tim saat gelap, dan penggeledahan yang sita US$50 ribu.

Kasus ini tunjukkan lahan basah baru di pengurusan eksekusi putusan perdata yang inkrah, di luar gratifikasi perkara pidana biasa, dengan permintaan awal miliaran rupiah "dipotong" jadi ratusan juta via perantara. Mahfud MD tekankan ini soal moral hakim bergaji tinggi, bukan gaji semata. Kelima tersangka ditahan 20 hari di Rutan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua koper besar dan satu dus penuh dokumen dari rumah dinas serta kantor Bupati Pati nonaktif Sudewo pada 22 Januari 2026. Penggeledahan di kompleks Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berlangsung sekitar enam jam sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026.

Tim KPK tiba pukul 09.00 WIB dengan empat mobil hitam, memakai rompi bertanda KPK, dan mengawasi ketat oleh polisi bersenjata. Barang bukti berupa koper biru-merah dan dus bekas air mineral berisi dokumen dibawa keluar pukul 15.15 WIB ke mobil Kijang Innova hitam untuk analisis lebih lanjut.

Sudewo ditetapkan tersangka dugaan pemerasan dan jual beli jabatan calon perangkat desa (caperdes), kini ditahan KPK di Jakarta setelah pemeriksaan di Polres Kudus. Penyidik enggan beri keterangan isi barang bukti, sementara pejabat setempat seperti Asisten Perekonomian mengaku tak tahu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur, pada Senin, 19 Januari 2026. Operasi senyap ini mengamankan total 15 orang, dengan 9 di antaranya termasuk Maidi dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti.​

OTT terkait fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. KPK melakukan penyelidikan tertutup dan akan menentukan status hukum tersangka dalam 1x24 jam ke depan. Detail proyek spesifik belum diungkap secara rinci.​

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penangkapan melalui keterangan tertulis, menekankan OTT sebagai bagian dari upaya penegakan hukum korupsi. Ini menjadi OTT kedua KPK di 2026 setelah kasus sebelumnya. Pemeriksaan intensif direncanakan malam itu juga di Markas KPK.​

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara pada 9-10 Januari 2026, menangkap delapan orang terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.​

Rincian Penangkapan

Empat tersangka adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara, sementara empat lainnya dari pihak swasta perusahaan pertambangan. Penangkapan dilakukan di berbagai lokasi Jabodetabek, dengan barang bukti berupa ratusan juta rupiah, valuta asing, dan logam mulia senilai miliaran.​

Modus Operandi

Kasus melibatkan pengaturan pengurangan nilai pajak di sektor pertambangan, dengan pemeriksaan intensif masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Juru Bicara Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT ini sebagai bagian dari penindakan Suap Pajak.