Sri Mulyani

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juni 2023 yang tetap menunjukkan kestabilan dan kinerja yang baik.

Total pendapatan negara hingga saat itu mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari total target pendapatan negara tahun ini.

Meskipun pertumbuhan pendapatan negara sebesar 5,4 persen mengalami penurunan dari angka double digit pada tahun sebelumnya, Menkeu menilai kondisi ini masih relatif normal.

Dari sisi belanja negara, hingga semester pertama tahun 2023, capaian telah mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari target APBN tahun ini.

Hasilnya, posisi APBN pada periode tersebut tercatat surplus sebesar Rp152,3 triliun atau 0,71 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini memberikan keyakinan bahwa defisit tahun ini masih dapat dijaga bahkan diturunkan, serta keseimbangan primer juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa

Meskipun APBN dalam kondisi solid, tetap ada beberapa aspek yang perlu diwaspadai, terutama dari sisi perekonomian global yang mengalami perlemahan.

Negara-negara seperti Amerika, Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan Korea, yang sebelumnya memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan perdagangan dunia, mengalami perlambatan.

Namun, beberapa negara termasuk Indonesia, masih dapat bertahan pada posisi ekspansi akselerasi. Meski begitu, penurunan permintaan terhadap barang ekspor dan harga komoditas yang mengalami koreksi berdampak pada nilai ekspor dan impor Indonesia.

Menkeu juga menyampaikan beberapa indikator kinerja APBN lainnya yang menunjukkan optimisme dalam perekonomian Indonesia, seperti faktor permintaan dalam negeri, indeks penjualan ritel yang tumbuh tinggi, dan kinerja pasar surat berharga negara yang tetap terjaga berkat likuiditas domestik yang baik.

Meskipun terdapat tantangan di tingkat global, Indonesia masih berada dalam posisi yang menguntungkan dan tetap berupaya menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. (*Ibs)

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Nasional - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang luar biasa sebesar Rp 478,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana cadangan tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian tahun 2023.

Dengan SAL yang signifikan ini, pemerintah berharap dapat mengatasi dampak kelesuan perekonomian global dan koreksi harga komoditas yang diperkirakan terjadi.

SAL yang cukup besar ini diharapkan menjadi penyangga fiskal yang ampuh dan akan digunakan untuk pemenuhan pembayaran utang serta kewajiban pemerintah.

Dari total SAL sebesar Rp 156,9 triliun yang akan digunakan pada tahun ini, sebagian besar akan dialokasikan untuk penurunan pembiayaan utang sebesar Rp 100,9 triliun.

Baca Juga; Gus Imin Silaturrahmi ke Pengasuh Pesantren Baitul Kilmah dan Mensuport Kesiapan Acara Halaqah Pendidikan Politik Santri

Selain itu, sebesar Rp 56 triliun akan digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah, termasuk kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi pupuk, dan kompensasi energi.

Dengan adanya cadangan dana yang besar, diharapkan pemerintah dapat menjaga kestabilan fiskal dan mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin timbul pada tahun ini. (*Ibs)

Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara, Jakarta - Kemenkeu Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun Melalui Perubahan Pola Kerja. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki target ambisius untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,12 triliun melalui pengimplementasian pola kerja baru. Menurut Menkeu Sri Mulyani, langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi yang telah dijalankan memungkinkan tercapainya target tersebut. Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi ini dicapai melalui berbagai upaya, seperti pengendalian belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat, penggunaan ruang kerja bersama (shared workspace), konsolidasi pengadaan laptop melalui e-Katalog, dan digitalisasi proses bisnis. Selama periode 2019 hingga 2023, anggaran belanja birokrasi di Kementerian Keuangan mengalami penurunan meskipun total anggaran belanja secara keseluruhan meningkat secara signifikan akibat dampak pandemi. Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya efisiensi telah dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk saat Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah acara internasional seperti pertemuan G20 dan dalam mendukung tim ad-hoc seperti Satgas BLBI yang memerlukan dukungan anggaran. Kolaborasi antarunit juga menjadi faktor penting dalam efisiensi anggaran, di mana sarana prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal dan dibagikan bersama, memberikan keuntungan inklusivitas dan efisiensi yang lebih besar. Selain itu, kebijakan negatif pertumbuhan jumlah SDM di Kementerian Keuangan selama lima tahun terakhir juga berperan dalam mencapai efisiensi anggaran. Fokus pada penggunaan teknologi dan implementasi pola kerja baru telah memberikan penekanan pada kualitas dan kompetensi, bukan hanya jumlah sumber daya manusia. Baca juga: MenPAN RB Umumkan Rencana Rekrutmen 1 Juta CPNS Tahun Ini untuk Membangun Aparatur Negara yang Berkualitas Selama presentasi tersebut, Menkeu Sri Mulyani juga menyoroti dukungan Kemenkeu terhadap berbagai Proyek Prioritas Nasional. Ada 26 Proyek Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp4,95 triliun, termasuk pembangunan sistem perpajakan inti dan dukungan pembangunan Infrastruktur Kunci Nasional (IKN). Kemenkeu juga memberikan dukungan terhadap 76 Proyek Unggulan, yang merupakan proyek-proyek turunan dari undang-undang strategis seperti Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SK) serta Undang-Undang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD). (*Ibs) Baca Selengkapnya

Pewarta Nusantara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (30/05/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, selaku Ketua Panitia Seleksi, menyampaikan bahwa pansel bertemu dengan Presiden untuk melaporkan hasil seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan undang-undang.

Menkeu menjelaskan bahwa seleksi dilakukan untuk mengisi dua jabatan baru dalam Dewan Komisioner OJK, yaitu Kepala Eksekutif (KE) pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta Kepala Eksekutif (KE) pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto.

Proses seleksi dimulai pada tanggal 29 Maret 2023 dengan pembukaan pendaftaran calon secara terbuka. Dari 1.345 pendaftar, sebanyak 118 orang memenuhi persyaratan dan berhasil lolos ke tahap seleksi selanjutnya.

Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, delapan orang calon terpilih untuk mengikuti tahap wawancara. Dari delapan calon tersebut, enam nama diantaranya, yaitu Agusman, Adi Budiarso, Budi Santoso, Hasan Fawzi, Erwin Haryono, dan Mardianto Eddiwan Danusaputro, direkomendasikan oleh pansel kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden akan memilih empat dari enam nama tersebut yang akan diserahkan kepada DPR untuk melalui tahap fit and proper test dalam waktu maksimal 45 hari.

Diharapkan bahwa kedua Kepala Eksekutif OJK ini akan dipilih dan dilantik pada tanggal 11 Agustus 2023, sesuai dengan harapan Sri Mulyani. (*Ibs)

Baca Selengkapnya