Pertamina

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat vonis tiga eks petinggi Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (eks Dirut), Maya Kusmaya (eks Direktur Pemasaran), dan Edward Corne (eks VP Trading) dihukum 9-10 tahun penjara pada 26 Februari 2026 atas Korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, rugikan negara miliaran rupiah. Riva dan Maya masing-masing 9 tahun penjara plus denda Rp1 miliar (subsider 190 hari), sementara Edward 10 tahun; hakim anggap terbukti mark-up impor BBM dan kolusi swasta. Terpisah, eks Dirum Pertamina Luhur Budi Djatmiko divonis lebih ringan 1,5 tahun plus denda Rp500 juta pada 24 Februari atas korupsi lahan Kuningan Rp348 miliar.​

Kasus Riva dkk timbul dari audit KPK 2024-2025 soal impor minyak kilang Pertamina (Persero) periode 2021-2023, di mana mereka dituduh fasilitasi VP Trading beri keuntungan Rp5-10 triliun ke perusahaan swasta via kontrak fiktif dan overpricing. Jaksa tuntut Riva 14 tahun (sudah diringankan hakim), klaim perbuatan ini picu kelangkaan BBM subsidi dan inflasi, mirip krisis 2022. Maya dan Edward terbukti kolusi sama, dengan kerugian negara Rp3-5 triliun; hakim pertimbangkan tuntutan berat tapi beri keringanan karena kooperatif.​

Luhur Budi (Dirum 2012-2014) terbukti mark-up pembelian tanah Rasuna Epicentrum untuk Pertamina Energy Tower, rugikan Rp348 miliar via kolusi PT Bakrie Swastika dan PT Superwish; jaksa tuntut 5 tahun tapi hakim ringankan jadi 1,5 tahun karena usia 70 tahun, pengabdian lama, dan belum pernah pidana. Hakim bebankan uang pengganti penuh, ancam lelang harta jika macet, soroti dampak vonis erodasi kepercayaan publik ke BUMN migas.​

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus rencanakan banding karena vonis terlalu ringan dibanding tuntutan, khususnya Riva (9 vs 14 tahun) dan Luhur (1,5 vs 5 tahun), anggap hakim abaikan maksimalisasi kerugian negara. Terpidana juga ajukan kasasi ke MA, klaim bukti lemah dan politisasi KPK di era Prabowo; pengacara Riva sebut putusan "subyektif" tanpa alat bukti kuat. Hingga 1 Maret 2026 malam, sidang banding belum jadwal, tapi kasus ini sensitif pasca-lonjakan BBM Rp400-500/liter akibat krisis Iran, tingkatkan sorotan publik ke tata kelola Pertamina.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga eks petinggi PT Pertamina Patra Niaga dengan hukuman penjara 14 tahun atas Kasus Korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Terdakwa Riva Siahaan (eks Dirut), Maya Kusmaya (eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga), serta Edward Corne (eks VP Trading Operations) dituntut pidana penjara 14 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5 miliar; jika tak bayar, tambahan penjara 7 tahun.

Mereka didakwa melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 UU KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor karena usulkan pemenang tender impor BBM RON 90/92 dan penjualan solar non subsidi secara melawan hukum, rugikan negara hingga miliaran rupiah.

Ahok menjelaskan lapangan Golf sebagai tempat negosiasi bisnis minyak paling efektif, murah, dan sehat saat bersaksi di sidang korupsi tata kelola Pertamina pada 27 Januari 2026. Ia bandingkan dengan klub malam yang mahal dan tak sehat, sehingga rela belajar golf serius untuk dampingi bos Exxon dan Chevron.

Ahok sebut golf ciptakan suasana santai untuk diskusi saham atau harga minyak sambil jalan dan jemur, dengan biaya bayar membership jauh lebih rendah daripada hiburan malam. Saat masuk Pertamina 2019, ia sadar budaya eksekutif migas AS ajak main golf, malu tak bisa ikut, lalu sekolah golf khusus.

Pernyataan ini ungkap saat jadi saksi jaksa untuk 9 terdakwa kasus korupsi minyak mentah dan kilang 2018-2023 yang rugikan negara Rp285,18 triliun di PN Tipikor Jakarta Pusat. Ahok tekankan praktik ini wajar di industri global, terbuka, dan tak langgar aturan.

Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menuntut Kejaksaan Agung periksa Presiden Joko Widodo dan Kementerian BUMN terkait pencopotan Djoko Priyono sebagai Dirut PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) periode 2021-2022. Pernyataan ini disampaikan saat Ahok jadi saksi di sidang kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina di PN Tipikor Jakarta Pusat pada 27 Januari 2026.​

Ahok sebut Djoko sebagai "orang terbaik di KPI" yang dicopot tanpa alasan meritokrasi oleh Kementerian BUMN, indikasikan Nepotisme dan buruknya tata kelola. Ia soroti pola pergantian direksi Pertamina yang tak berdasar prestasi, termasuk Mas'ud Khamid di Pertamina Patra Niaga, hingga laporkan ke Jokowi tanpa respons.

Sidang ungkap dugaan korupsi oplos BBM dan tata kelola minyak mentah Pertamina 2018-2023, di mana Ahok kritik Jokowi tolak usulannya ubah skema subsidi BBM via MyPertamina untuk untung US$6 miliar/tahun. Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina akhir 2023 karena beda pandang politik dengan Jokowi.

Nicke Widyawati, mantan Direktur Utama Pertamina, menyatakan bahwa BUMN Indonesia memiliki misi paling rumit di dunia karena harus menjalankan beragam regulasi dan kebijakan pemerintah secara bersamaan.

Pernyataan itu disampaikan saat Nicke bersaksi di sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PN Jakarta Pusat pada 20 Januari 2026, terkait kasus yang merugikan negara hingga Rp285,18 triliun.

Pertamina tidak hanya mengelola migas hulu-hilir, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, public service obligation (PSO), keterlibatan UMKM, dan bisnis perintis yang sulit dijangkau swasta.

Terdapat tiga regulasi utama yang membatasi operasional, dituangkan dalam rencana jangka panjang dan visi-misi perusahaan, meski Nicke klaim tetap dijalankan selama kepemimpinannya.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan pada Senin, 12 Januari 2026, di Kalimantan Timur. Proyek strategis nasional ini menelan investasi hingga Rp124 triliun (US$7,4 miliar) dan meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari.​

 
Rincian Proyek RDMP
RDMP mencakup modernisasi kilang terintegrasi, termasuk RFCC Complex untuk produksi BBM Euro 5 (ramah lingkungan), LPG, serta petrokimia seperti propylene dan ethylene yang sebelumnya diimpor.​

Lingkup meliputi pekerjaan awal (infrastruktur dasar), 39 unit proses baru, serta fasilitas penyimpanan minyak 2 juta barel dengan pipa transfer onshore-offshore.

 
Dampak Ekonomi dan Energi
Kilang ini mendukung swasembada BBM, kurangi impor hingga 25%, mendorong hilirisasi petrokimia, dan perkuat ketahanan Energi Nasional sebagai pilar Asta Cita Prabowo.​

Prabowo menyatakan prestasi besar sejak 1994 (era Soeharto resmikan kilang Balongan), mengucapkan terima kasih kepada Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat Balikpapan.​

Sopir mobil Toyota Fortuner berinisial DP (23 tahun) diciduk petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi di Rest Area KM 21B pada Minggu malam (4/1/2026) karena mengangkut 400 liter Solar bersubsidi secara ilegal. Ia tertangkap basah saat mengonsumsi sabu, dengan mobilnya dimodifikasi tangki tambahan untuk modus muter SPBU pakai barcode dan pelat nomor palsu.
Kronologi Penangkapan
Mobil Fortuner bau solar menyengat saat melintas dari Sukabumi ke Depok; petugas temukan tangki di bagasi berisi 400 liter solar, 25 barcode, dan 17 pelat nomor palsu. DP diduga dimodali bos untuk jual ilegal sambil nunggu orderan, langsung diserahkan Polisi untuk penyidikan.
Modus dan Ancaman Hukum
Pelaku keliling SPBU isi 20 liter per pompa otomatis pakai alat colokan tangki, hasil jual non-subsidi untung besar. Disangkakan UU Migas No.22/2001 dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Aceh Tamiang — PT Pertamina (Persero) melakukan pemulihan 12 sumur warga serta perbaikan fasilitas sanitasi air di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai respons atas bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Program pemulihan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas pecinta alam Wanadri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan berlangsung hingga 26 Desember 2025 dan menjadi bagian dari fase pemulihan pasca tanggap darurat bencana.

Pemulihan Sumur Warga

Pertamina berhasil mereaktivasi 12 sumur warga yang tersebar di sejumlah titik di Aceh Tamiang. Salah satu sumur yang dipulihkan berada di Posko Pertamina Peduli. Selain itu, perusahaan juga tengah melakukan pengeboran tiga sumur bor baru sebagai solusi jangka panjang untuk mendukung ketersediaan air bersih di wilayah rawan terdampak. Upaya ini merupakan kelanjutan dari penanganan darurat yang sebelumnya difokuskan pada distribusi air bersih dan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir

Perbaikan Fasilitas Sanitasi

Selain pemulihan sumur, Pertamina melakukan perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan kesehatan. Lokasi tersebut meliputi RSUD Aceh Tamiang, Puskesmas Bandar Pusaka, Puskesmas Tamiang Hulu, dan Puskesmas Rantau.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mereaktivasi fasilitas puskesmas yang sempat terganggu operasionalnya akibat banjir. Perbaikan sanitasi ini dinilai krusial mengingat keterbatasan air bersih menjadi salah satu persoalan utama pascabencana di wilayah tersebut.

Distribusi Air dan Bantuan Lainnya

Sejak awal Desember 2025, Pertamina juga menyalurkan air bersih siap minum yang dipasok dari Medan. Distribusi dilakukan melalui jalur darat hingga udara, termasuk penggunaan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir. Selain air bersih, bantuan logistik darurat seperti bahan makanan dan perlengkapan bayi turut disalurkan secara berkelanjutan. Program bantuan ini menegaskan peran Pertamina tidak hanya sebagai perusahaan energi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat aktif dalam penanganan bencana dan pemulihan sosial.

Pertamina menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi energi andal di posko pengungsian Aceh Tamiang pasca-banjir bandang, dengan 7 paket PLTS berkapasitas 590 Wp per unit dilengkapi inverter 1.000 Wp, baterai 2.000 Wh, dan Solar LED 40 watt.​​
Manfaat Utama
PLTS ini nyalakan penerangan malam hari selama 8 jam, isi daya ponsel untuk komunikasi, dan dukung operasional dapur umum serta relawan, gantikan genset hemat BBM di wilayah terisolir tanpa listrik PLN.​
Implementasi Cepat
Pemasangan oleh relawan Pertamina Peduli selesai dalam 2 jam per unit sejak 13 Desember 2025, bagian program TJSL yang juga salurkan BBM, LPG, dan air bersih untuk puluhan ribu pengungsi.