Ada prosedur tambahan yang mulai ditemui konsumen ketika hendak mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. QR Code yang selama ini digunakan untuk mengakses BBM subsidi ternyata tidak selalu menjadi tahapan terakhir sebelum petugas mulai melakukan pengisian.
Perubahan itu mulai terlihat dalam masa uji coba menjelang pertengahan September 2026. Petugas SPBU dapat meminta konsumen menunjukkan dokumen kendaraan setelah barcode dipindai, kemudian memastikan kendaraan yang datang sesuai dengan identitas yang tercatat dalam sistem.
Untuk sementara, konsumen masih berada dalam periode sosialisasi. Namun ketika masa tersebut berakhir, dokumen yang sebelumnya hanya diperiksa dalam tahap transisi akan menjadi bagian penting dalam proses mendapatkan BBM subsidi yang termasuk dalam penerapan kebijakan ini.
Dokumen yang Harus Ditunjukkan Ternyata STNK
Dokumen yang dimaksud adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menetapkan masa transisi, uji coba, dan sosialisasi hingga 14 September 2026. Setelah itu, mulai 15 September 2026, konsumen yang menjadi sasaran kebijakan perlu menunjukkan STNK ketika melakukan pembelian.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menjelaskan bahwa periode sebelum 15 September digunakan agar masyarakat memiliki waktu mengetahui mekanisme baru tersebut. Pertamina juga berencana memasang informasi mengenai prosedur itu di SPBU sebagai bagian dari sosialisasi.
Setelah aturan diberlakukan penuh, membawa QR Code saja tidak cukup apabila petugas perlu melakukan verifikasi. Konsumen yang tidak dapat menunjukkan STNK disebut tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang termasuk dalam kebijakan tersebut setelah masa transisi selesai.
Petugas Akan Cocokkan Kendaraan dengan Data QR
STNK digunakan sebagai pembanding ketika ditemukan ketidaksesuaian antara kendaraan di SPBU dan data yang tampil dalam sistem. Salah satu pemberitahuan yang terpasang di SPBU Lemabang, Palembang, menjelaskan bahwa operator dapat mencocokkan QR dan STNK apabila nomor polisi maupun jenis kendaraan berbeda dengan informasi pada layar EDC.
Artinya, pemeriksaan bukan sekadar meminta pengendara membawa dokumen kendaraan. Mekanismenya diarahkan untuk memastikan QR Code yang digunakan memang berkaitan dengan kendaraan yang sedang melakukan pengisian, sehingga satu identitas kendaraan tidak mudah digunakan dengan cara yang tidak semestinya.
Pertamina menyebut tujuan pengecekan tersebut berkaitan dengan pencegahan pengisian berulang yang dapat berujung pada penyalahgunaan BBM subsidi. Verifikasi STNK juga digunakan untuk mengurangi peluang penggunaan data kendaraan atau QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan yang datang ke SPBU.
Bukan untuk Mengecek Pajak Kendaraan
Ada hal lain yang perlu dipahami konsumen. Pemeriksaan STNK dalam mekanisme ini bukan pemeriksaan untuk menentukan apakah pajak kendaraan sudah dibayar atau belum. Pertamina menegaskan tujuan utamanya tetap pada pencocokan identitas kendaraan dan pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi.
Laporan dari Palembang bahkan mencatat adanya konsumen yang tetap mendapatkan pelayanan meskipun masa pajak pada STNK kendaraannya telah berakhir. Kondisi tersebut memperkuat penjelasan bahwa status pajak bukan parameter yang sedang diperiksa melalui kebijakan ini.
Untuk Sekarang Berlaku pada Biosolar
Meski kerap diringkas sebagai aturan pembelian “BBM subsidi”, cakupan kebijakannya saat ini lebih spesifik. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyatakan pengecekan STNK tersebut diterapkan terhadap Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar.
Pertalite belum termasuk dalam penerapan yang diumumkan untuk tahap ini. Rusminto menyebut mekanisme serupa tidak tertutup kemungkinan diterapkan kemudian pada Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, tetapi hal tersebut masih berupa kemungkinan, bukan ketentuan yang sudah diberlakukan pada 15 September. Sumber: detikSumbagsel.
Belum Berlaku Serentak di Seluruh Indonesia
Kabar mengenai kewajiban menunjukkan STNK juga perlu dilihat berdasarkan wilayahnya. Kebijakan yang dikonfirmasi tersebut berasal dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dan penerapannya telah diberitakan di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan. Karena itu, aturan ini tidak tepat apabila langsung dianggap berlaku serentak di seluruh SPBU Indonesia.
Perbedaan penerapan terlihat dari keterangan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Hingga 3 September 2026, Area Manager Communication Relation & CSR Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto mengatakan pihaknya belum menerima arahan lebih lanjut mengenai kewajiban menunjukkan STNK untuk pembelian BBM subsidi di wilayah tersebut.
Di Regional Sulawesi, mekanisme pembelian yang berlaku saat keterangan tersebut diberikan masih menggunakan barcode Subsidi Tepat untuk kendaraan yang memang diwajibkan menggunakannya. Pengguna kendaraan di wilayah tersebut belum diwajibkan memperlihatkan STNK seperti mekanisme yang sedang diterapkan di Sumbagsel.
Dengan demikian, mulai 15 September 2026, kewajiban menunjukkan STNK yang telah terkonfirmasi saat ini berkaitan dengan pembelian Biosolar dalam penerapan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. STNK digunakan untuk membantu memastikan kendaraan sesuai dengan data QR Code, bukan memeriksa pembayaran pajak, sementara penerapan serupa untuk Pertalite maupun wilayah lain belum dapat dianggap berlaku secara nasional.
