DJP

Bursok Anthony Marlon adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dikenal vokal mengkritik pimpinan Kementerian Keuangan. Ia baru-baru ini menulis surat terbuka pada 9 Februari 2026, menuntut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur.

Surat tersebut menyoroti dugaan Korupsi, fraud mutasi pejabat, diskriminasi SARA, dan kelalaian menindaklanjuti laporannya selama bertahun-tahun, termasuk kasus perusahaan fiktif. Bursok menantang mereka mundur jika tak sanggup bertindak, serupa dengan aksinya pada 2023 saat meminta Sri Mulyani mundur atas dugaan perusahaan bodong.

Ia pernah menjabat di KPP Pratama Binjai, Kanwil DJP Sumut, dan Kepala Seksi Bimbingan Pendataan di DJP. Berdasarkan LHKPN 2024, kekayaannya minus Rp1,1 miliar karena utang Rp1,2 miliar. Pada 2023, Bursok dipanggil ke Jakarta oleh DJP untuk menjelaskan aduannya yang viral, dan ia menerima penjelasan resmi.

PPATK baru-baru ini mengungkap kasus Penggelapan Pajak besar-besaran di sektor perdagangan tekstil Indonesia. Entitas-entitas tersebut diduga menyembunyikan pendapatan penjualan ilegal sebesar Rp 12,49 triliun menggunakan rekening bank karyawan atau pribadi.

Temuan ini muncul dari laporan strategis PPATK 2025, yang menganalisis transaksi fiskal senilai Rp 934 triliun melalui 173 analisis dan 4 pemeriksaan. Skema tersebut melibatkan penyaluran penjualan tekstil ilegal melalui rekening-rekening ini untuk menghindari pajak, sehingga menjadikannya pelanggaran yang menonjol.

PPATK berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk berbagi informasi intelijen keuangan, yang berkontribusi sebesar Rp 18,64 triliun dalam optimalisasi penerimaan negara dari tahun 2020 hingga Oktober 2025. Belum ada nama perusahaan spesifik atau detail lebih lanjut mengenai pelaku yang diungkapkan.

Praktik semacam itu berisiko berujung pada tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak. PPATK berencana untuk meningkatkan audit terhadap perdagangan rekening yang terkait dengan kejahatan virtual dan pertukaran intelijen internasional.

Hingga tanggal 28 Januari 2026, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 867.730 SPT untuk Tahun Pajak 2025.

Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi, yakni 739.359 SPT karyawan dan 92.148 SPT non-karyawan. Pelaporan tahun buku berbeda hanya 134 badan (rupiah) dan 4 badan (dolar AS).

Jumlah akun aktif Coretax per 28 Januari 2026 sebanyak 12.719.486, termasuk 11.772.363 orang pribadi, 857.615 badan, dan 89.283 instansi pemerintah.

DJP ingatkan batas pelaporan 31 Maret 2026; terlambat kena denda Rp100 ribu per SPT orang pribadi atau Rp1 juta per SPT badan. Aktivasi mandiri melalui tutorial medsos DJP atau hubungi Kring Pajak 1500200.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, terkait pengemplangan pajak Rp75 miliar oleh PT Wanatiara Persada. Pengumuman ini disampaikan Direktur Penyuluhan DJP Rosmauli pada 11 Januari 2026, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan serta asosiasi profesi.​

 
Kronologi Kasus
KPK tetapkan lima tersangka: tiga pegawai KPP (termasuk Kepala Seksi Agus Syaifudin), satu konsultan pajak, dan perwakilan wajib pajak, atas suap diskon pajak all-in Rp23 miliar pada September 2025. Pegawai DJP yang terlibat dihentikan sementara sesuai UU No.20/2023, sementara konsultan kehilangan izin praktiknya.​

 
Respons DJP
DJP menyebut kasus ini pelanggaran serius terhadap integritas, komitmen berkoordinasi dengan KPK untuk usut tuntas, dan tegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi atau berlisensi. Langkah ini memperkuat penegakan kode etik profesi konsultan pajak nasional.​

Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudha Wijaya menanggapi tegas OTT KPK terhadap pejabat DJP HA pada 9 Januari 2026, menegaskan komitmen pemerintah bersihkan korupsi struktural di sektor pajak.

Pernyataan Purbaya

Wamenkeu sebut kasus HA sebagai pelajaran berharga bahwa fasilitasi suap Rp800 juta untuk pengurangan pajak tidak diterima lagi. Ia instruksikan Direktorat Jenderal Pajak lakukan audit internal menyeluruh dan benahi sistem compliance untuk cegah praktik serupa.

Langkah Tindak Lanjut

Purbaya koordinasi dengan KPK bentuk satgas pencegahan korupsi DJP, termasuk digitalisasi pemeriksaan SPT berbasis AI dan transparansi merchant QRIS. "Korupsi pajak = pengkhianatan rakyat," tegasnya dalam konferensi pers 10 Januari.

Konteks Reformasi

OTT ini bagian bersih-bersih birokrasi 2026 pasca-reformasi Kemenkeu, dengan target penerimaan pajak Rp1.900 T. Publik harap kasus ini jadi momentum akhir korupsi pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka suara terkait penangkapan pegawai DJP berinisial HA oleh KPK pada 9 Januari 2026, menyatakan akan bekerja sama penuh dalam proses hukum.[conversation_history]

Pernyataan Resmi DJP

Direktur Penegakan Hukum DJP Yon Aris Munandar sebut DJP hormati upaya KPK pemberantas korupsi dan pastikan tidak ada intervensi. HA (Penasihat Pajak Kepatuhan) langsung diperiksa internal dan diberhentikan sementara dari jabatan strategis.[conversation_history]

Konteks Kasus

HA ditangkap terima suap Rp800 juta dari pengusaha WA untuk fasilitasi pemeriksaan SPT dan pengurangan pajak. KPK sita uang tunai Rp2,8 miliar, jam tangan mewah, dan dokumen. DJP akui kasus ini soroti celah pengawasan pasca-reformasi birokrasi 2025.[conversation_history]

Komitmen Reformasi

DJP umumkan audit internal seluruh penasihat pajak kepatuhan dan tingkatkan pelatihan etika pegawai. Yon Aris tekankan DJP tolak segala bentuk suap demi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.[conversation_history]

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 9 Januari 2026 di Jakarta, menyita uang tunai Rp2,8 miliar sebagai barang bukti utama.

Detail OTT

Tersangka utama berinisial HA (40), Penasihat Pajak Kepatuhan DJP, tertangkap saat menerima suap Rp800 juta dari pengusaha WA terkait fasilitasi pemeriksaan SPT dan pengurangan pajak. KPK sita 12 amplop berisi uang Rp2,8 miliar, jam tangan mewah, serta dokumen transaksi.

Proses Penyidikan

HA diduga bagian jaringan korupsi DJP yang fasilitasi WP bermasalah sejak 2024. KPK kembangkan potensi keterlibatan pejabat senior dan notaris, dengan OTT berdasarkan Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat (LHPM).

Dampak Penegakan Hukum

Kasus ini soroti korupsi struktural di DJP pasca-reformasi birokrasi 2025. KPK pastikan transparansi proses hukum dan kerjasama dengan Kejaksaan Agung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan wajib pajak terkait kendala aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengakui prosesnya rumit dan menyiratkan kebingungan apakah masalah dari sistem atau pengguna. Ia terima omelan langsung dari dua wajib pajak dalam dua hari terakhir di kantornya, dan konfirmasi aktivasi lancar jika dilakukan di KPP dengan bantuan petugas.

​
Langkah Perbaikan
Purbaya instruksikan DJP buat petunjuk lebih jelas dan pelatihan masif agar wajib pajak bisa mandiri, hindari penumpukan saat lapor SPT Tahunan 2025 mulai 2026. Pengelolaan Coretax kini langsung Kemenkeu sejak pertengahan Desember 2025, dengan garansi dari vendor lama hingga Maret 2026.

​
Imbauan DJP
Surat PENG-54/PJ.09/2025 tekankan aktivasi segera untuk mitigasi, tutorial resmi di pajak.go.id dan sosmed DJP tersedia. Sosialisasi intensif digelar agar transisi lancar.

​