Dokumen yang memuat angka belanja hingga Rp14,69 miliar dan dikaitkan dengan perusahaan milik Raffi Ahmad menjadi perbincangan di media sosial. Informasi tersebut ramai disorot setelah beredar unggahan yang menyebut adanya sejumlah pengeluaran untuk kegiatan promosi atau keterlibatan influencer sejak 2024.
Dalam gambar yang beredar, terlihat rincian beberapa pos anggaran yang berkaitan dengan aktivitas publikasi dan keterlibatan influencer. Sejumlah nominal yang tercantum mencapai miliaran rupiah, dengan total keseluruhan sekitar Rp14.696.955.002. Angka tersebut kemudian memicu pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran, tujuan kegiatan, serta pihak yang menerima pembayaran.
Perbincangan semakin ramai karena pengeluaran tersebut dikaitkan dengan dana APBN dan perusahaan yang diasosiasikan dengan Raffi Ahmad. Warganet mempertanyakan besarnya biaya promosi yang tercantum, terutama ketika penggunaan uang negara selalu berkaitan dengan tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban.
Penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah menunjukkan bahwa terdapat delapan paket kontrak yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Pekerjaan tersebut meliputi penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara sebesar Rp2,52 miliar, serta publikasi melalui TikTok senilai Rp144,42 juta. Totalnya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar. Pengadaan tersebut mencakup jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar pada 2025, promosi pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar pada tahun yang sama, serta publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
Dengan demikian, total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Perlu dicatat, angka ini merupakan nilai kontrak pengadaan melalui perusahaan, bukan berarti seluruhnya merupakan pendapatan pribadi Raffi Ahmad.
ICW menyoroti sejumlah persoalan dari pengadaan tersebut. Di antaranya adalah konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, keterbukaan manfaat belanja jasa influencer, kewajaran harga, persaingan dalam proses pengadaan, serta kemungkinan konflik kepentingan. ICW juga mempertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar berkaitan dengan tugas dan kebutuhan strategis masing-masing kementerian.
Sorotan ini menjadi perhatian karena pemerintah sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. ICW menilai belanja jasa influencer bernilai miliaran rupiah perlu dievaluasi agar sejalan dengan kebijakan penghematan tersebut.
ICW turut meminta agar pemerintah menjelaskan urgensi setiap paket pekerjaan, dasar penentuan nilai kontrak, serta hasil yang diperoleh dari penggunaan jasa influencer. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pengeluaran tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang digunakan.
Temuan ini tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam pengadaan. Namun, besarnya nilai kontrak dan keterkaitan perusahaan dengan figur publik membuat proses pengadaan tersebut layak mendapatkan penjelasan dan pengawasan lebih lanjut.Perdebatan mengenai belanja influencer pemerintah pun kembali mengemuka: sejauh mana penggunaan figur populer efektif untuk mendukung program kementerian, dan bagaimana memastikan uang negara digunakan secara transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan?
