Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara sebesar Rp14.696.955.002 untuk jasa influencer yang dikontrak melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Nilai itu tercatat dalam paket pengadaan dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.
Persoalan utamanya bukan hanya besaran anggaran, melainkan tujuan dan mekanisme belanja tersebut. Data yang dirujuk menunjukkan kontrak mencakup promosi melalui sejumlah kanal digital serta kehadiran Raffi Ahmad dalam acara, sehingga memunculkan pertanyaan tentang manfaat publik dan prioritas pengadaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Rincian pengadaan menunjukkan Kemendikbud Ristek, melalui Museum dan Cagar Budaya, memiliki lima paket pada 2024. Paket itu meliputi penayangan video di YouTube Rans Entertainment, Instagram Reels dan Story akun Raffinagita1717, kehadiran dalam acara, serta penayangan TikTok.
Lima paket tersebut bernilai Rp452.698.902 untuk YouTube, Rp205.893.300 untuk Instagram Reels, Rp575.655.000 untuk Instagram Story, Rp2.521.329.200 untuk event attendance, dan Rp144.423.600 untuk TikTok. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026. KKP mencatat kontrak influencer engagement senilai Rp3.596.955.000, influencer engagement untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
ICW mempertanyakan kesesuaian belanja itu dengan agenda efisiensi dan pemangkasan anggaran transfer ke daerah serta dana desa. Organisasi tersebut juga menyoroti ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang disebut dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, dan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad disebut sebagai Utusan Khusus Presiden.
Rincian kontrak dan kritik ICW menempatkan transparansi pengadaan sebagai isu utama. Penggunaan uang publik untuk jasa promosi melalui figur populer, menurut ICW, perlu dijelaskan dasar kebutuhannya, proses pemilihannya, serta pertanggungjawaban manfaatnya kepada masyarakat.
