OTTKPK
Publik Sorot PN Depok, KPK Bongkar Praktik Suap Eksekusi Lahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua Bambang Setyawan (BBG) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 5 Februari 2026, terkait Suap Rp850 juta untuk mempercepat eksekusi lahan. Keduanya ditetapkan tersangka bersama Juru Sita Yohansyah Maruanaya (YOH), Dirut PT Karabha Digdaya Trisnadi (TRI), dan Kepala Hukum Perusahaan Berliana Tri Kusuma (BER).
PT Karabha Digdaya ajukan eksekusi lahan 6.500 m² sejak Januari 2025, mandek hingga negosiasi fee Rp1 miliar direduksi jadi Rp850 juta dari faktur fiktif. Penyerahan dilakukan di Emerald Golf, Tapos, Depok, pukul 19.00 WIB; EKA keluarkan penetapan pengosongan 14 Januari 2026, diikuti eksekusi YOH.
Mahkamah Agung (MA) izinkan penahanan keduanya; Wakil Ketua MA riil memberhentikan sementara dari jabatan. KPK sita Rp850 juta dan barang bukti; motif percepat bisnis PT KD di lahan sengketa.
KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap Impor Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka dalam Kasus Suap dan gratifikasi terkait proses impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026 di Lampung dan Jakarta, yang mengamankan 17 orang. Penetapan tersangka diumumkan Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu pada 5 Februari 2026 malam di Gedung Merah Putih KPK.
Tersangka RZL, SIS, ORL disangkakan Pasal 12 UU Tipikor jo. pasal KUHP terkait penerimaan suap untuk memanipulasi jalur merah impor agar lolos pemeriksaan fisik. Sementara JF, AND, DK sebagai pemberi suap rutin bulanan, disangkakan Pasal 605-606 KUHP. KPK menahan lima tersangka (5-24 Februari 2026) dan menyita uang miliaran rupiah serta emas 3 kg; penyidikan berlanjut dengan penggeledahan rumah dan kantor.
Purbaya Akan Rotasi 50 Pegawai Kemenkeu Usai OTT
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merotasi 50 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat, 6 Februari 2026, sebagai langkah cegah korupsi usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait suap restitusi pajak di Banjarmasin.
Rotasi ini bagian reformasi internal Kemenkeu, menyusul perombakan 30 pejabat DJBC sebelumnya, untuk tutup celah penyimpangan karena PNS tak bisa dipecat sembarangan. Purbaya sebut jumlah bisa bertambah bertahap, dengan penempatan di posisi minim pengaruh bagi yang terindikasi bermasalah.
Upaya ini perkuat pengawasan dan akuntabilitas DJP, dukung penegakan hukum KPK, serta tingkatkan penerimaan pajak tanpa PHK massal.