KPPU

Seka one

2 bulan yang lalu

KPPU Tegas: Tak Pernah Konsultasi Soal Pengadaan Chromebook

News

Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap bantahan resmi KPPU terkait klaim konsultasi dalam pengadaan Chromebook era Kemendikbudristek, yang menjadi sorotan dalam sidang dugaan korupsi senilai Rp2,18 triliun.

Majelis hakim membacakan siaran pers KPPU Nomor 039/KPPU/PR/IV/2025 yang tegas menyatakan lembaga tersebut tidak pernah memberikan konsultasi atau masukan terkait pengadaan Chromebook, bertentangan dengan narasi yang disebutkan saksi Fiona Handayani (mantan staf khusus Nadiem Makarim). Dokumen ini sudah dimasukkan jaksa sebagai alat bukti penting, karena menunjukkan tidak ada keterlibatan formal KPPU dalam proses pengadaan laptop dan CDM (Chrome Device Management) tahun 2019–2022.

Sidang lanjutan pada 5 Februari 2026 menggali ketidakjelasan rekomendasi lembaga negara lain; Fiona mengaku tidak tahu soal rekomendasi Jamdatun, keterlibatan LKPP, atau konsep suggested retail price dalam pembentukan harga. Jaksa menyoroti percakapan internal yang khawatir soal monopoli, tapi tidak ada bukti permintaan pendapat resmi ke KPPU sebelum kebijakan dijalankan.

Kasus ini melibatkan Nadiem Makarim dan tiga terdakwa lain (Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih), dengan kerugian Rp1,56 triliun dari harga Chromebook kemahalan dan Rp621 miliar dari CDM yang dinilai tidak diperlukan. Hakim menekankan bantahan KPPU memperlemah pembelaan bahwa pengadaan sudah dikawal berbagai instansi untuk hindari konflik kepentingan atau monopoli.

Baca Selengkapnya

Ardi Sentosa

2 tahun yang lalu

Kesenjangan Ekonomi Membesar di Indonesia: Orang Kaya Semakin Kaya, Orang Miskin Tertinggal

Nasional

Pewarta Nusantara, Jakarta - KPPU soroti kesenjangan ekonomi yang membesar di Indonesia, kekayaan orang kaya meningkat, orang miskin tertinggal. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin membesar menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah, menyoroti bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung persaingan usaha yang adil, dengan pelaku usaha besar dan dominan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan kekayaan orang kaya juga jauh melampaui pertumbuhan orang miskin, mengkhawatirkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, juga mencatat adanya peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia, meskipun secara tipis. Data indeks gini ratio yang mengukur Kesenjangan Ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks gini ratio sebesar 0,381, yang menunjukkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Baca juga: KPU Batasi Usia Maksimal 50 Tahun bagi Anggota KPPS Pemilu 2024: Upaya Cegah Risiko Kesehatan Mahfud menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan ini, karena ketika indeks gini ratio mencapai 0,500, negara dapat menghadapi tantangan yang serius dalam stabilitas sosial dan politik. Perhatian terhadap kesenjangan ekonomi ini juga penting dalam konteks pandemi COVID-19 dan tantangan lain yang dihadapi Indonesia, seperti krisis pangan global, oligarki, dan aktivitas merger dan akuisisi lintas negara. Diperlukan langkah-langkah yang konkret dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua rakyat Indonesia. (*IBs) Baca Selengkapnya