Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000 per bulan. Nilai itu naik Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495. Penetapan diumumkan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu, 21 November 2026. Sumber: ANTARA
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan keputusan tersebut setelah proses pembahasan Dewan Pengupahan. Forum itu melibatkan perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Besaran UMP 2027 dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026. Sumber: ANTARA, tvOneNews

Kenaikan dua digit setelah beberapa tahun di bawah 10 persen
Besaran kenaikan 2027 lebih tinggi dibandingkan sejumlah penyesuaian sebelumnya. Pada 2024, UMP DIY tercatat Rp2.125.897,61 dan menjadi Rp2.264.080,95 pada 2025. Tahun 2026 angkanya meningkat menjadi Rp2.417.495. Dengan nominal terbaru, kenaikan UMP 2027 mencapai Rp307.505 dalam setahun. Sumber: Ketik.com, ANTARA
Menurut Ni Made, penetapan angka upah tidak hanya menggunakan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga kebutuhan hidup layak serta kemampuan pelaku usaha. Pemerintah menyebut UMP 2027 baru setara dengan 56,31 persen dari estimasi kebutuhan hidup layak yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan. Sumber: ANTARA, Ketik.com
Berlaku mulai 1 Januari 2027
Ketentuan upah minimum 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pemda DIY juga mengeluarkan keputusan mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk bidang akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta kegiatan teknologi informasi. Besaran upah sektoral berbeda dari UMP umum. Sumber: Harian Jogja, ANTARA
Penetapan UMP menjadi acuan bagi tahap berikutnya, yakni pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk lima daerah di DIY. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan batas pengumuman UMK 2027 pada 25 November 2026. Hingga Minggu, 22 November 2026, angka UMK 2027 belum diumumkan secara lengkap. Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, Harian Jogja




