Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp2.725.000. Serikat pekerja itu menilai kenaikan 12,72 persen belum menjawab kebutuhan hidup layak dan mempertahankan tuntutan upah Rp4,8 juta per bulan. Sumber: Bisnis Jogja, JPNN Jogja
Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irawan menyampaikan sikap tersebut melalui keterangan yang diberitakan pada 21–22 November 2026. Ia menilai kenaikan Rp307.505 dibandingkan 2026 masih terlalu rendah jika dihadapkan pada pengeluaran pekerja. Penilaian itu merupakan sikap MPBI, bukan kesimpulan yang disampaikan pemerintah. Sumber: Bisnis Jogja, JPNN Jogja

Serikat pekerja memakai angka kebutuhan hidup layak
MPBI mengaitkan penolakannya dengan pernyataan Pemda DIY bahwa UMP 2027 baru mencapai 56,31 persen dari estimasi kebutuhan hidup layak versi Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, unsur pekerja menyampaikan usulan agar upah minimum mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup layak secara penuh dengan angka sekitar Rp4,8 juta. Sumber: Bisnis Jogja, ANTARA
Menurut MPBI, selisih antara upah minimum yang ditetapkan dan kebutuhan hidup layak menunjukkan persoalan pengupahan yang belum tuntas. Pihak serikat juga menyoroti pengeluaran kebutuhan pokok dan biaya hidup pekerja. Pernyataan tersebut menjadi alasan penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah daerah. Sumber: Bisnis Jogja
Advokasi UMK dan rencana konsolidasi
MPBI menyatakan akan mengawal pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di lima wilayah DIY. Organisasi itu juga berencana memperkuat konsolidasi lintas serikat dan kelompok masyarakat untuk menggelar aksi damai serta mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan pengupahan. Rencana aksi tersebut belum dapat dianggap telah terlaksana. Sumber: Bisnis Jogja, JPNN Jogja
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan UMP Rp2.725.000 merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan yang melibatkan pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Pemerintah menekankan perlunya menyeimbangkan kebutuhan peningkatan upah dengan kemampuan usaha. Sumber: ANTARA




