Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar syarat ijazah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dihapus dari undang-undang. Ia menyampaikan pandangan itu di kawasan Gedung MK, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026, ketika polemik mengenai putusan MK terkait perkara ijazah tengah berlangsung.
Usulan tersebut menyentuh ketentuan administratif yang selama ini menjadi bagian dari persyaratan pencalonan. Dalam aturan Pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden sekurang-kurangnya harus tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sementara bukti kelulusan menjadi bagian dari dokumen pendaftaran.
Jimly beralasan bahwa persyaratan itu dapat menghalangi orang yang tidak memiliki ijazah untuk ikut dalam proses politik nasional. Frasa “kasihan yang tidak punya ijazah” menjadi dasar penjelasan yang dikaitkan dengan usul penghapusan syarat tersebut.

Pernyataan itu muncul setelah MK menangani perkara yang mempersoalkan aturan pendidikan dan bukti kelulusan bagi capres-cawapres. Dalam perkara Nomor 370/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan pengujian terkait syarat pendidikan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang memenuhi syarat.
Selain syarat tingkat pendidikan, perkara lain juga mempersoalkan dokumen yang digunakan untuk membuktikan kelulusan. MK mencatat bahwa ketentuan administratif dapat menggunakan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Perdebatan tersebut menempatkan dua isu dalam satu rangkaian: apakah pendidikan minimal tetap perlu dicantumkan sebagai syarat pencalonan, dan bagaimana keabsahan dokumen pendidikan diverifikasi. Hingga informasi ini diterbitkan, usulan Jimly merupakan pandangan untuk perubahan aturan, bukan perubahan hukum yang telah berlaku.
