Minggu, 22 November 2026
Berita

UMK Kota Yogyakarta 2027 Belum Ditetapkan, Pembahasan Menuju 25 November

UMK Kota Yogyakarta 2027 masih dibahas hingga 22 November. Simak jadwal penetapan dan perbandingan UMK 2026 di lima kabupaten/kota DIY.

Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta 2027 belum ditetapkan hingga Minggu, 22 November 2026. Pemerintah kota menyatakan pembahasan bersama Dewan Pengupahan masih berjalan, sementara jadwal penetapannya diarahkan pada 25 November 2026. Sumber: Harian Jogja

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Sabar Sutrisno, menyebut UMK tahun depan akan mengalami kenaikan. Namun, ia belum menyampaikan nominal baru karena perhitungan dan pembahasan masih berlangsung. Hasilnya akan disampaikan melalui mekanisme pemerintah daerah sebelum diputuskan gubernur. Sumber: Harian Jogja

Ilustrasi linimasa pengumuman UMP pada 21 November, pembahasan daerah, tenggat UMK 25 November 2026, dan keberlakuan mulai Januari 2027.
Ilustrasi linimasa pengumuman UMP pada 21 November, pembahasan daerah, tenggat UMK 25 November 2026, dan keberlakuan mulai Januari 2027.

UMK 2026 lima daerah menjadi titik pembanding

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025, UMK yang berlaku pada 2026 adalah Rp2.827.593 untuk Kota Yogyakarta, Rp2.624.387 untuk Sleman, Rp2.509.001 untuk Bantul, Rp2.504.520 untuk Kulon Progo, dan Rp2.468.378 untuk Gunungkidul. Deretan angka tersebut merupakan UMK 2026, bukan keputusan besaran UMK tahun 2027. Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025

UMP DIY 2027 yang baru ditetapkan sebesar Rp2.725.000 melampaui UMK 2026 di empat kabupaten, yakni Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Sementara itu, angka UMK 2026 Kota Yogyakarta masih lebih tinggi Rp102.593 daripada UMP provinsi untuk 2027. Perbandingan lintas tahun ini tidak boleh dibaca sebagai daftar UMK final 2027. Sumber: Harian Jogja, ANTARA

Tenggat pengumuman dan proses pembahasan

Kementerian Ketenagakerjaan menjadwalkan pengumuman UMK 2027 paling lambat 25 November 2026. Sabar mengatakan para kepala daerah di DIY dijadwalkan bertemu gubernur pada Senin, 23 November, untuk membahas proses penetapan. Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, Harian Jogja

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Setyaji Hermawan meminta penyesuaian upah dinilai dari dampaknya pada kesejahteraan pekerja. Ia juga mengingatkan agar anggapan biaya hidup Yogyakarta lebih murah tidak dijadikan satu-satunya alasan untuk mempertahankan standar upah yang rendah. Pernyataan itu disampaikan ketika pembahasan UMK kota belum menghasilkan angka final. Sumber: Harian Jogja

Sumber: Harian Jogja, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemda DIY
Erniyati Khalida

Penulis

Erniyati Khalida

Penulis tetap di Pewarta Nusantara ( pewartanusantara.com ). Konten spesial Budaya Nusantara.