Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di ruang tahanan Polsek Dompu berujung pada sanksi berat terhadap mantan kapolseknya. Ipda Sarbani diberhentikan tidak dengan hormat setelah dinyatakan terbukti melakukan persetubuhan terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR yang kemudian hamil saat berada di dalam sel.
Perkara ini tidak berhenti pada proses etik kepolisian. Sarbani juga dilaporkan secara pidana oleh keluarga korban, sementara penanganan perkara dilimpahkan ke Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat untuk proses lebih lanjut.

Selain Sarbani, dua anggota Polsek Dompu lainnya turut dijatuhi sanksi. Keduanya dinyatakan terlibat dalam pembiaran dan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Keterangan yang dicantumkan dalam materi perkara menyebut korban mengaku dicekoki minuman keras sebelum peristiwa terjadi. Ia juga menyatakan tidak ada unsur suka sama suka. Klaim itu menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena menyangkut dugaan pemaksaan dan relasi kuasa antara tahanan dengan aparat yang memiliki kewenangan atas dirinya.

Kasus tersebut memperlihatkan dua jalur penanganan yang berjalan beriringan: sanksi internal terhadap anggota kepolisian dan proses pidana yang dilaporkan keluarga korban. Sanksi PTDH mengakhiri status kedinasan Sarbani, tetapi tidak menggantikan proses hukum untuk menguji dugaan pidana secara menyeluruh.
Perkara itu kini berada dalam penanganan Direktorat PPA Polda NTB. Tahapan berikutnya akan menentukan bagaimana laporan keluarga korban diproses dan bagaimana keterangan para pihak diuji dalam mekanisme hukum pidana.
