Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang baru saja meresmikan inisiatif bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Davos, Swiss, dan dalam momen itu ia didampingi serta disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Dewan Perdamaian adalah inisiatif baru Trump yang awalnya berangkat dari rencana gencatan senjata dan paket 20 poin untuk Gaza yang kemudian diperluas menjadi forum lebih luas untuk isu perdamaian dan rekonstruksi.
Salah satu mandat utamanya adalah mengawal proses perdamaian dan pembangunan kembali di Jalur Gaza, termasuk mobilisasi dukungan internasional dan koordinasi dengan PBB dan organisasi lain.
Trump berperan sebagai inisiator dan pemimpin Dewan Perdamaian, membuka acara di Davos dan menandatangani terlebih dulu piagam/pakta Dewan tersebut sebelum para kepala negara lain. Prabowo hadir sebagai Presiden RI, duduk di barisan depan panggung bersama para pemimpin dunia, lalu menandatangani komitmen/piagam Dewan Perdamaian yang secara formal menandai masuknya Indonesia ke dalam inisiatif itu.
Dengan penandatanganan oleh Prabowo, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian dan diposisikan sebagai salah satu negara yang diharapkan aktif mendorong percepatan perdamaian di Gaza.
Pemerintah RI (antara lain melalui Kementerian Luar Negeri dan Mensesneg) menjelaskan bahwa pertimbangan bergabung adalah untuk memperkuat peran Indonesia dalam proses perdamaian dan perlindungan warga sipil di Gaza, sejalan dengan garis kebijakan luar negeri pro-Palestina.
Selain Indonesia, peluncuran di Davos dihadiri perwakilan sekitar belasan hingga lebih dari 20 negara, termasuk pemimpin dari negara-negara Arab dan Muslim seperti Uni Emirat Arab, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Turki, Qatar, dan Pakistan. Israel juga disebut telah menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, dengan kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan kesiapan melalui pernyataan resmi.
Bagi Trump, Dewan Perdamaian menjadi panggung untuk menunjukkan klaim bahwa situasi dunia “lebih aman dan damai” dibanding setahun sebelumnya dan bahwa pemerintahannya berhasil mengakhiri sejumlah konflik bersenjata. Bagi Prabowo dan Indonesia, kehadiran di Davos sekaligus pengesahan bergabung ke Dewan Perdamaian memperkuat citra sebagai aktor penting dalam isu Palestina, namun juga berpotensi mengundang perdebatan di dalam negeri terkait format kerjasama baru yang diinisiasi langsung oleh Washington.
