Board of Peace

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP) pasca-serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan Ayatollah Khamenei. Dalam tausiyah resmi bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekjen Amirsyah Tambunan, MUI menilai BoP tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina dan justru melanggengkan pendudukan Israel. Desakan ini menguatkan kritik sebelumnya sejak Januari 2026, di mana MUI menyebut forum inisiatif Trump sebagai "neokolonialisme" karena tidak melibatkan Palestina sementara Israel duduk sebagai anggota.

MUI berargumen bahwa BoP gagal mencegah eskalasi konflik, bukti nyata adalah serangan ke Iran yang memicu penutupan Selat Hormuz dan balasan rudal Iran ke target AS-Israel. Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis sebelumnya menyoroti ketidakadilan forum ini, yang dianggap "perdamaian semu" tanpa mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah. Keterlibatan RI di BoP, yang ditandatangani Prabowo di WEF Davos Januari 2026, dinilai tidak berpihak pada umat Islam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta Pancasila.

Istana merespons desakan awal MUI pada Februari 2026 dengan menjanjikan dialog, seperti disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi yang menekankan BoP sebagai ruang strategis untuk suarakan kemerdekaan Palestina. Pemerintah berjanji berdialog dengan ulama untuk jelaskan urgensi keanggotaan, termasuk iuran komitmen internasional, meski belum ada keputusan mundur hingga eskalasi Iran. Hingga 1 Maret 2026 malam, belum ada tanggapan resmi terbaru dari Istana terhadap desakan pasca-serangan.

Desakan MUI muncul di tengah penawaran Prabowo sebagai mediator AS-Iran, yang dikritik JK sebagai mustahil karena ketidaksetaraan posisi. BoP kini jadi sorotan karena dianggap melemahkan kredibilitas RI di mata dunia Islam, terutama dengan keterlibatan AS dalam serangan ke Teheran. Langkah mundur potensial bisa selaraskan sikap RI dengan sentimen umat, tapi berisiko isolasi dari forum Trump di mana Prabowo aktif.

Pemerintah Israel secara resmi menyatakan tidak akan membayar iuran ke Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, meskipun Israel tercatat sebagai anggota dewan tersebut.

Dewan Perdamaian Gaza adalah forum internasional yang digagas dan dipimpin Donald Trump dengan mandat utama rekonstruksi pascaperang di Jalur Gaza, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik. Anggota negara-negara, seperti Indonesia, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), diminta menyumbangkan dana secara sukarela, dengan angka acuan sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) per negara untuk paket pendanaan awal puluhan miliar dolar.

Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze'ev Elkin, menegaskan bahwa Israel tidak melihat alasan logistik untuk membayar iuran sekitar 1 miliar dolar AS ke BoP. Ia berargumen bahwa Israel adalah pihak yang “diserang” dalam konflik 7 Oktober 2023 dan karena itu menolak ikut membiayai rekonstruksi Gaza. Dalam wawancara dengan radio pemerintah Israel, Elkin menyatakan Israel tidak akan menambah dewan tersebut dan bersedia menanggung biaya rekonstruksi wilayah yang dianggap sebagai sumber serangan terhadap mereka.​

Laporan media Israel dan Timur Tengah menyebut Washington memberikan “lampu hijau” atau persetujuan kepada Israel untuk tetap menjadi anggota BoP tanpa kewajiban membayar iuran rekonstruksi. Artinya, Israel memperoleh: tetap duduk di meja pengambilan keputusan, tetapi dibebaskan dari kontribusi finansial yang dibebankan kepada negara anggota lain. Hal ini kontras dengan Qatar dan UEA yang justru telah menyumbangkan lebih dari 2 miliar dolar AS jika digabung, sementara negara-negara lain seperti Indonesia juga menyisihkan dana belasan triliun rupiah dari APBN untuk penyertaan.​

Keputusan “ogah setor iuran” ini juga dibaca sebagai manuver untuk meredam gejolak internal dalam koalisi pemerintahan kanan Israel. Tokoh garis keras seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich sebelumnya lantang mengkritik keikutsertaan Israel di BoP, terutama karena forum tersebut juga melibatkan negara-negara yang mereka anggap bermusuhan seperti Turki dan Qatar. Dengan memastikan Israel tidak membayar, pemerintah mencoba menyeimbangkan tekanan domestik: tetap dekat dengan Washington dan terlibat dalam rekonstruksi arsitektur, tetapi tidak terlihat “membiayai” Gaza di mata basis pemilih kanan.

Secara praktis, sikap Israel membuat beban rekonstruksi Gaza bertumpu pada negara-negara lain yang bersedia membayar, terutama negara Teluk dan mitra seperti Indonesia. Di sisi lain, langkah Israel memperkuat kritik bahwa BoP adalah forum yang timpang: Israel menikmati posisi politik dan pengaruh, sementara rakyat Palestina tidak menjadi subjek utama pengambilan keputusan dan justru rekonstruksi pembiayaan negara lain. Bagi negara anggota yang menyetor dana besar, termasuk Indonesia, isu ini memunculkan pertanyaan etis dan politik: apakah adil membayar iuran triliunan rupiah ketika Israel pihak yang dikecam atas operasi militernya di Gaza dibebaskan dari kewajiban finansial.

Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza sebagai bagian dari rencana damai komprehensifnya. Kekuatan ini beroperasi di bawah kerangka Board of Peace, yang ia pimpin, untuk menjaga keamanan, melucuti senjata Hamas, dan mendukung rekonstruksi wilayah tersebut.

Pengumuman dilakukan melalui 20 poin rencana Trump pasca-gencatan senjata Israel-Hamas, dengan dukungan resolusi DK PBB yang melibatkan mitra Arab seperti Mesir, Qatar, dan Turki, serta negara lain seperti Indonesia, Maroko, dan Kosovo. ISF dipimpin Jenderal AS Jasper Jeffers, fokus awal di Rafah untuk demiliterisasi dan pelatihan polisi Palestina baru.

Board of Peace sebagian besar dipimpin pejabat AS termasuk Jared Kushner, mengawasi tata kelola transisi Gaza hingga 2027 melalui komite teknokrat Palestina. Pasukan internasional ini tidak melibatkan tentara AS di darat Gaza, melainkan peran pendukung luar, dengan target 20.000 personel untuk stabilitas jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme bahwa perdamaian sejati, khususnya di Gaza, dapat terwujud di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Washington D.C. pada 19 Februari 2026.

Dewan Perdamaian digagas Trump untuk mengakhiri konflik Gaza melalui stabilisasi dan rekonstruksi. Prabowo menekankan peluang bersejarah ini dalam sambutannya, dihadiri para pemimpin negara lain.

Ia yakin kepemimpinan Trump akan mengakhiri penderitaan panjang di Gaza, dengan Indonesia berperan aktif mendukung upaya damai. Pertemuan bertepatan dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral Indonesia-AS.

Vatikan secara resmi menolak bergabung dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk menangani krisis Gaza dan konflik global, dengan alasan karakter unik Takhta Suci berbeda dari negara lain serta preferensi mandat PBB.

Sekretaris Negara vatikan Kardinal Pietro Parolin sampaikan penolakan pada 17 Februari 2026 usai pertemuan bilateral dengan Italia di Roma, menyebut "beberapa poin membingungkan" dan "aspek kritis belum jelas" dalam BoP.

Status khusus: Vatikan bukan negara biasa, sehingga tak cocok berpartisipasi setara. Mandat PBB: Krisis global seperti Gaza harus ditangani PBB, bukan forum independen BoP.​ Keraguan isi: Biaya keanggotaan US$1 miliar untuk anggota tetap, komposisi sekutu AS, undangan ke Rusia (penyerang Ukraina), dan perluasan mandat di luar Gaza.

Gedung Putih sebut keputusan Vatikan "menyayangkan", tekankan BoP sudah legit dengan 19+ negara anggota (termasuk Indonesia); pertemuan pertama BoP digelar 19 Februari 2026 di Washington. Italia dan UE ikut sebagai pengamat.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (17 Februari 2026) pukul 11.55 waktu setempat, didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta rombongan kepresidenan lainnya. Ia disambut Duta Besar RI Dwisuryo Indroyono Soesilo dan pejabat setempat di Pangkalan Militer Andrews sebelum menuju hotel.

Kunjungan ini mencakup rapat perdana Board of Peace (Dewan Perdamaian) pada Kamis (19 Februari), serta pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump untuk tandatangani perjanjian dagang timbal balik guna perkuat hubungan ekonomi RI-AS. Selain itu, ada agenda KTT perdamaian dan penguatan rantai pasok industri dalam negeri.​

Ini bagian dari diplomasi aktif Prabowo pasca-pelantikan, dengan fokus perdagangan dan stabilitas global; Sekkab Teddy Indra Wijaya sebut tujuannya tingkatkan produktivitas nasional.

Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa anggota Board of Peace, inisiatifnya untuk perdamaian global, telah berjanji menyediakan lebih dari USD 5 miliar untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

Trump menyampaikan klaim ini via Truth Social pada 15 Februari 2026, menyebut pertemuan 19 Februari di Donald J. Trump Institute of Peace, Washington DC. Selain dana, negara anggota (hampir 20) juga komit ribuan personel untuk International Stabilization Force dan polisi lokal Gaza.

Dewan ini dibentuk Januari 2026 setelah rencana Trump diadopsi PBB, fokus demiliterisasi Gaza pasca-konflik Israel-Hamas. Pertemuan awal di Davos bulan lalu; Trump desak Hamas demiliterisasi penuh. Anggota termasuk Jared Kushner dan tokoh seperti Ajay Banga dari World Bank.

Benjamin Netanyahu mengumumkan memerintahkan penggantian cap paspor "Negara Palestina" menjadi "Dewan Perdamaian" untuk warga Gaza yang keluar melalui perbatasan Rafah, sebagai bagian dari rencana administratif pasca-perang. Langkah ini muncul dalam diskusi kabinet Israel setelah pejabat keamanan mencatat penggunaan dokumen Otoritas Palestina masih berlanjut.

Usulan melaporkan Yedioth Ahronoth pada awal Februari 2026, saat Rafah dibuka terbatas setelah penutupan berbulan-bulan; hanya 397 warga yang lolos dari 1.600 jadwal. Netanyahu menolak keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza, dengan "Board of Peace" Merujuk pada badan yang diusulkan dalam kerangka perdamaian Trump.

Ini dianggap sebagai upaya untuk mendefinisikan ulang identitas Gaza, menghalangi kemerdekaan Palestina, dan terkait dengan upaya perjalanan kemanusiaan. Pergerakan dibatasi untuk pasien medis; 18.500 orang butuh evakuasi, 1.600 orang mati menunggu. Media Indonesia seperti Republika, CNN Indonesia, Viva, dan Sindo meliput sebagai tindakan sewenang-wenang; belum ada respon resmi Palestina atau internasional.

Majelis Tanwir Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden AS Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan Prabowo dengan pimpinan ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, di Istana Negara pada 2 Februari 2026.

Muhammadiyah menilai keanggotaan ini selaras dengan komitmen umat Islam Indonesia untuk perdamaian Gaza dan Palestina melalui two-state solution, stabilisasi, serta rehabilitasi pascakonflik. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menegaskan langkah strategis Prabowo memungkinkan Indonesia berperan aktif di pengambilan keputusan global tanpa mengorbankan prinsip pro-Palestina.

Prabowo mengundang ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan lainnya untuk menjelaskan pertimbangan gabung Dewan Perdamaian, termasuk konsultasi dengan Group of New York. Menlu Sugiono menambahkan ini peluang bersejarah bagi suara Indonesia di forum internasional.

Istana berencana mengajak dialog Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas kontroversi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP).

​

MUI mendesak Indonesia mundur dari BoP—forum perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump—karena dianggap tidak berpihak pada Palestina, melibatkan Israel, dan membebankan iuran keanggotaan. Indonesia bergabung melalui penandatanganan Presiden Prabowo di Davos pada 22 Januari 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati aspirasi MUI dan akan jelaskan strategi diplomasi BoP untuk dorong pengakuan kemerdekaan Palestina via dialog internasional. Dialog dijadwalkan segera untuk hindari kesalahpahaman, dengan BoP dilihat sebagai komitmen multilateral.