Jumat, 20 November 2026
Berita

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR Hari Ini, Langkah Baik untuk Atasi Korupsi di Indonesia

DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026 setelah proses panjang sejak 2008. Aturan ini membuka kemungkinan perampasan aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu dan mencakup korupsi, narkotika, terorisme, hingga penipuan digital. UU tersebut juga membentuk dua lembaga baru serta melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik, tetapi dikritik ICW karena dinilai menghapus aturan kekayaan tidak wajar dan dibahas tanpa

DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, dengan seluruh fraksi menyatakan setuju.

Pengesahan tersebut menjawab penantian panjang sejak rancangan aturan ini mulai diinisiasi pada 2008. Pokok penting yang disorot ialah kemungkinan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, dengan batas nilai aset minimal Rp1 miliar sebagaimana diringkas dalam materi pembahasan.

Mekanisme itu dapat digunakan dalam keadaan tertentu, antara lain ketika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Pelaksanaannya tetap menjadi bagian dari kerangka hukum yang harus mengatur pembuktian, kewenangan, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan.

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19/11/2026 setelah tertunda 18 tahun. UU ini membolehkan negara merampas aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana, misalnya bila pelaku kabur atau meninggal. Jangkauannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, dan penipuan digital. ICW mengkritik UU ini karena aturan kekayaan tidak wajar dihapus dan pembahasannya tertutup.

Cakupan aturan tidak berhenti pada perkara korupsi. Materi yang menyertai pengesahan menyebut narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta bentuk penipuan digital seperti investasi bodong dan judi online sebagai tindak pidana yang dapat masuk dalam jangkauan undang-undang.

Undang-undang tersebut juga dirancang membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset. Pada saat yang sama, pihak ketiga yang beriktikad baik disebut memperoleh perlindungan agar aset yang sah tidak ikut terdampak oleh proses perampasan.

Pengesahan itu tidak berlangsung tanpa kritik. Indonesia Corruption Watch menilai aturan tersebut dapat melemahkan pemberantasan korupsi karena ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar disebut dihapus dan proses pembahasannya dinilai minim transparansi. ICW menyatakan akan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga pengujian terhadap substansi undang-undang masih menjadi perkembangan berikutnya.

Sumber: @bushcoo
Erniyati Khalida

Penulis

Erniyati Khalida

Penulis tetap di Pewarta Nusantara ( pewartanusantara.com ). Konten spesial Budaya Nusantara.