DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, dengan seluruh fraksi menyatakan setuju.
Pengesahan tersebut menjawab penantian panjang sejak rancangan aturan ini mulai diinisiasi pada 2008. Pokok penting yang disorot ialah kemungkinan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, dengan batas nilai aset minimal Rp1 miliar sebagaimana diringkas dalam materi pembahasan.
Mekanisme itu dapat digunakan dalam keadaan tertentu, antara lain ketika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Pelaksanaannya tetap menjadi bagian dari kerangka hukum yang harus mengatur pembuktian, kewenangan, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan.

Cakupan aturan tidak berhenti pada perkara korupsi. Materi yang menyertai pengesahan menyebut narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta bentuk penipuan digital seperti investasi bodong dan judi online sebagai tindak pidana yang dapat masuk dalam jangkauan undang-undang.
Undang-undang tersebut juga dirancang membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset. Pada saat yang sama, pihak ketiga yang beriktikad baik disebut memperoleh perlindungan agar aset yang sah tidak ikut terdampak oleh proses perampasan.
Pengesahan itu tidak berlangsung tanpa kritik. Indonesia Corruption Watch menilai aturan tersebut dapat melemahkan pemberantasan korupsi karena ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar disebut dihapus dan proses pembahasannya dinilai minim transparansi. ICW menyatakan akan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga pengujian terhadap substansi undang-undang masih menjadi perkembangan berikutnya.
