Jumat, 20 November 2026
Berita

RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR, tapi ICW Justru Menolak dan Menyebutnya Versi Palsu

DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026, tetapi ICW bersama koalisi masyarakat sipil justru menyampaikan penolakan. Mereka menilai sejumlah ketentuan berpotensi melemahkan pemulihan aset hasil korupsi serta mengkritik keterbukaan proses pembahasannya.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch atau ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan penolakan terhadap substansi aturan tersebut karena dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Koalisi bahkan menggunakan istilah RUU Perampasan Aset Palsu untuk menggambarkan rancangan yang menurut mereka mengalami pelemahan dibandingkan dengan konsep sebelumnya.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti pihaknya menentang keberadaan aturan perampasan aset.

Sebaliknya, koalisi mendukung pembentukan instrumen hukum yang mampu memulihkan kerugian negara dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Namun, mereka menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan yang dibahas DPR justru berpotensi membatasi efektivitas pelaksanaannya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbukaan proses pembahasan. Koalisi menilai akses publik terhadap dokumen rancangan terbaru, daftar inventarisasi masalah, serta perkembangan pembahasan belum diberikan secara memadai.

Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil telah meminta DPR dan pemerintah membuka dokumen tersebut agar masyarakat dapat mempelajari isi rancangan sekaligus memberikan masukan.

Koalisi juga telah menyampaikan somasi kepada pimpinan DPR terkait tuntutan transparansi proses legislasi.

Selain persoalan prosedur, ICW menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap dapat mempersempit jangkauan perampasan aset.

Salah satunya berkaitan dengan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap seseorang atau non-conviction based asset forfeiture.

Dalam draf yang menjadi perhatian koalisi, ambang batas penggunaan mekanisme tersebut disebut meningkat dari Rp100 juta pada rancangan sebelumnya menjadi Rp1 miliar.

Menurut koalisi, perubahan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemulihan aset dalam perkara yang nilainya berada di bawah batas tersebut.

Koalisi juga mempertanyakan ketentuan mengenai pemberlakuan aturan terhadap perkara sebelumnya serta pengaturan harta kekayaan pejabat negara yang tidak dilaporkan.

Mereka menilai instrumen perampasan aset seharusnya dirancang secara kuat dengan tetap memperhatikan prinsip hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Di sisi lain, DPR menyampaikan pandangan berbeda mengenai tujuan pembentukan undang-undang tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Menurut DPR, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga membutuhkan mekanisme untuk menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan kejahatan.

Pihak DPR sebelumnya turut menyatakan bahwa pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai substansi dan proses pembentukan aturan masih menjadi perhatian.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyatakan membuka kemungkinan menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila ketentuan yang dipersoalkan tetap dipertahankan.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pengesahan sebuah undang-undang tidak serta-merta mengakhiri pembahasan mengenai kualitas dan efektivitas penerapannya.

Ke depan, pelaksanaan aturan perampasan aset akan menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mampu mendukung pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Dwi Anggoro

Pewarta

Dwi Anggoro

seorang mahasiswa di Yogyakarta yang menjalani kesehariannya dengan sederhana. Di sela aktivitas kuliah, Saya kerap menghabiskan waktu di angkringan untuk membaca, Menulis, dan menikmati suasana khas Jogja.