Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace, yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.
MUI menilai dewan ini tidak berpihak pada Palestina karena melibatkan PM Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota setara, tanpa Palestina, dan berpotensi melanggengkan penjajahan. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis juga menyoroti iuran keanggotaan US$1 miliar yang “aneh” bagi Indonesia.
Indonesia bergabung pada 22 Januari 2026, dengan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam di Davos, Swiss, untuk stabilisasi Gaza pascakonflik. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyebutnya neokolonialisme yang menggeser fokus dari keadilan ke manajemen konflik.
MUI menghargai niat kontribusi perdamaian Indonesia tapi ingatkan risiko legitimasi skema merugikan Palestina. PBNU dikabarkan punya sikap berbeda, meski detailnya menekankan perbedaan pendekatan terhadap dewan ini.
