MUI
Baca
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP) pasca-serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan Ayatollah Khamenei. Dalam tausiyah resmi bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekjen Amirsyah Tambunan, MUI menilai BoP tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina dan justru melanggengkan pendudukan Israel. Desakan ini menguatkan kritik sebelumnya sejak Januari 2026, di mana MUI menyebut forum inisiatif Trump sebagai "neokolonialisme" karena tidak melibatkan Palestina sementara Israel duduk sebagai anggota.
MUI berargumen bahwa BoP gagal mencegah eskalasi konflik, bukti nyata adalah serangan ke Iran yang memicu penutupan Selat Hormuz dan balasan rudal Iran ke target AS-Israel. Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis sebelumnya menyoroti ketidakadilan forum ini, yang dianggap "perdamaian semu" tanpa mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah. Keterlibatan RI di BoP, yang ditandatangani Prabowo di WEF Davos Januari 2026, dinilai tidak berpihak pada umat Islam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta Pancasila.
Istana merespons desakan awal MUI pada Februari 2026 dengan menjanjikan dialog, seperti disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi yang menekankan BoP sebagai ruang strategis untuk suarakan kemerdekaan Palestina. Pemerintah berjanji berdialog dengan ulama untuk jelaskan urgensi keanggotaan, termasuk iuran komitmen internasional, meski belum ada keputusan mundur hingga eskalasi Iran. Hingga 1 Maret 2026 malam, belum ada tanggapan resmi terbaru dari Istana terhadap desakan pasca-serangan.
Desakan MUI muncul di tengah penawaran Prabowo sebagai mediator AS-Iran, yang dikritik JK sebagai mustahil karena ketidaksetaraan posisi. BoP kini jadi sorotan karena dianggap melemahkan kredibilitas RI di mata dunia Islam, terutama dengan keterlibatan AS dalam serangan ke Teheran. Langkah mundur potensial bisa selaraskan sikap RI dengan sentimen umat, tapi berisiko isolasi dari forum Trump di mana Prabowo aktif.
MUI memang menekankan pentingnya label halal pada barang impor, termasuk dari AS, untuk menjaga kepatuhan syariah bagi umat Muslim. Pernyataan ini muncul dalam konteks pengawasan produk makanan dan kosmetik yang beredar di Indonesia, di mana tanpa sertifikasi halal dari BPJPH-MUI, produk tersebut berisiko tidak memenuhi standar kehalalan. Saran MUI sederhana: hindari membeli agar terlindung dari bahan haram seperti alkohol atau turunan babi. Ini sejalan dengan regulasi domestik yang mewajibkan sertifikasi halal sejak 2019, meski produk impor masih sering lolos tanpa label jelas.
Istana–MUI Gelar Dialog Soal Kontroversi Board of Peace
Baca Caption!
Istana berencana mengajak dialog Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas kontroversi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP).
MUI mendesak Indonesia mundur dari BoP—forum perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump—karena dianggap tidak berpihak pada Palestina, melibatkan Israel, dan membebankan iuran keanggotaan. Indonesia bergabung melalui penandatanganan Presiden Prabowo di Davos pada 22 Januari 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati aspirasi MUI dan akan jelaskan strategi diplomasi BoP untuk dorong pengakuan kemerdekaan Palestina via dialog internasional. Dialog dijadwalkan segera untuk hindari kesalahpahaman, dengan BoP dilihat sebagai komitmen multilateral.
MUI Desak Indonesia Mundur dari Dewan Perdamaian Gaza
Baca Caption!
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace, yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.
MUI menilai dewan ini tidak berpihak pada Palestina karena melibatkan PM Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota setara, tanpa Palestina, dan berpotensi melanggengkan penjajahan. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis juga menyoroti iuran keanggotaan US$1 miliar yang "aneh" bagi Indonesia.
Indonesia bergabung pada 22 Januari 2026, dengan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam di Davos, Swiss, untuk stabilisasi Gaza pascakonflik. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyebutnya Neokolonialisme yang menggeser fokus dari keadilan ke manajemen konflik.
MUI menghargai niat kontribusi perdamaian Indonesia tapi ingatkan risiko legitimasi skema merugikan Palestina. PBNU dikabarkan punya sikap berbeda, meski detailnya menekankan perbedaan pendekatan terhadap dewan ini.
Peran Sentral Da'i dalam Membangun Pemilu yang Damai
Baca Caption!
Pewarta Nusantara, Jakarta - Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zubaidi, meminta para dai untuk aktif berperan dalam mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung dengan damai.
Menurut Zubaidi, para ulama, dai, dan masjid memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pemilu yang damai. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi perpecahan di masyarakat.
Zubaidi juga mengungkapkan bahwa pemilu-pemilu sebelumnya telah memberikan pelajaran penting dalam membaca dinamika demokrasi.
Konflik yang timbul akibat perbedaan suara masih berkecamuk dan sesekali terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, kontribusi para dai sangatlah penting.
Zubaidi mengingatkan tentang pentingnya strategi dakwah wasathiyah dalam menghadapi permasalahan. Pendekatan dakwah wasathiyah ini menekankan pada jalan tengah dalam menghadapi persoalan, yang akan menjadi perekat bagi hubungan masyarakat.
Selain itu, MUI juga menekankan pentingnya kesiapan dan manajemen dakwah yang matang. Dari sinilah para dai dan pihak masjid dapat berkolaborasi secara efektif dan terarah.
Zubaidi menyatakan, "Untuk menjalankan dakwah secara efektif, para dai dan masjid harus bekerja sama dan berkolaborasi. Jangan sampai keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang baik."
Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, juga pernah mengungkapkan hal serupa. Ia menyatakan bahwa organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah suasana politik.
Zainut mengingatkan bahwa suksesi kepemimpinan harus berjalan dengan damai, santun, beretika, dan bermartabat, serta tidak terjebak dalam politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa.
Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip moderasi dalam berpolitik kepada seluruh warga negara, sehingga perbedaan pilihan tidak menjadi sumber perpecahan.
Baca juga: Sejumlah Petugas Rutan KPK Diganti Setelah Ditemukan Praktik Pungli
Dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa, peran sentral dari para dai, ulama, dan organisasi keagamaan menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemilu yang damai dan menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia. (*Ibs)