Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang menjadi perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya. Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Perkara itu kemudian melebar dari dugaan tindak pidana ke persoalan keamanan politik. Istana menilai perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada makar, sementara tuduhan mengenai keterlibatan operasi politik atau intelijen belum dapat disimpulkan hanya dari rangkaian dugaan yang beredar.
Nama Sigit kembali menjadi sorotan karena riwayat tugasnya di Solo ketika Jokowi masih menjabat wali kota. Setelah itu, ia disebut pernah menjadi ajudan presiden sebelum diangkat sebagai Kapolri pada 2021. Riwayat hubungan profesional tersebut tidak dengan sendirinya menjadi bukti keterlibatan dalam operasi politik maupun intelijen.
Polemik lain muncul dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026. Acara itu menuai kritik setelah muncul dugaan peserta bayaran yang mengenakan almamater kampus. Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan melakukan evaluasi serta pendalaman.
Kontroversi acara tersebut turut menyeret Raffi Ahmad yang hadir sebagai tamu undangan. Namanya kemudian dikaitkan dengan kegaduhan politik, sedangkan Rayen Pono menilai kehadirannya berisiko menjadikannya tameng dalam polemik dan menyarankan agar ia kembali berfokus sebagai artis.
Dua rangkaian isu itu—perkara dugaan penyadapan dan polemik deklarasi kepemudaan—bertemu dalam pembicaraan tentang peran aparat, operasi intelijen, serta batas antara fakta hukum dan spekulasi politik. Sampai informasi yang disajikan, tuduhan mengenai operasi politik maupun intelijen masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi aparat penegak hukum.
