Senin, 23 November 2026
Berita

Janji Manis Tanah Empang, Duit Rp70 Juta Jadi Masalah di Barru

Niat membeli tanah empang di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, justru berujung persoalan. Pelapor mengaku telah mengirim uang Rp70 juta. Namun, transaksi batal dan uang tersebut disebut belum dikembalikan.

BARRU – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barru menyelidiki laporan dugaan penipuan dalam transaksi jual beli lahan empang senilai Rp70 juta di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Laporan tersebut disampaikan oleh Syamsu Alam bin Saleh, warga Ballewe, Kecamatan Balusu, pada 9 November 2026.

Perkembangan penanganan perkara itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 15 November 2026 yang diterima pihak pelapor.

Dalam dokumen tersebut, dugaan tindak pidana yang dilaporkan mengacu pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berawal dari Penawaran Lahan Empang

Syamsu Alam mengatakan, persoalan bermula ketika seorang pria bernama Arman Rifai, yang disebutnya menjabat sebagai Kepala Desa Madello, Kecamatan Balusu, mendatangi rumahnya.

Menurut Syamsu, Arman menawarkan sebidang lahan empang di Desa Madello yang disebut milik H. Rate dengan harga sekitar Rp300 juta.

Dalam penawaran tersebut, Syamsu mengaku mendapat informasi bahwa lahan itu berpotensi dibebaskan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai ganti rugi tinggi.

Tertarik dengan informasi tersebut, Syamsu menyepakati pembelian secara bertahap. Pembayaran awal direncanakan sebesar Rp100 juta.

Namun, istri Syamsu telah mentransfer Rp70 juta ke rekening yang diberikan pihak terkait. Sementara itu, sisa pembayaran Rp30 juta direncanakan menyusul.

“Awalnya saya percaya karena yang datang ke rumah dan menyampaikan hal itu adalah kepala desa,” kata Syamsu kepada Pewartanusantara.com, Jumat (20/11/2026).

Syamsu mengaku kemudian memperoleh informasi bahwa lahan empang tersebut dipersoalkan sejumlah ahli waris keluarga H. Rate.

Lahan itu juga disebut belum memiliki sertifikat.

Setelah menerima informasi tersebut, Syamsu memutuskan membatalkan rencana transaksi.

Ia mengatakan H. Rate sempat berjanji mengembalikan uang Rp70 juta yang telah ditransfer. Namun, hingga laporan pengaduan dibuat, uang tersebut belum diterimanya kembali.

Syamsu berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui proses hukum.

“Kami sekeluarga berharap ada kejelasan dan penyelesaian atas uang Rp70 juta yang sudah kami kirimkan, karena dana itu merupakan hasil jerih payah kami bertahun-tahun,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepolisian menangani laporan tersebut secara objektif sesuai ketentuan hukum.

“Saya menaruh harapan kepada pihak kepolisian agar perkara ini dapat diproses secara objektif sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Syamsu.

Menanggapi keterangan pelapor, Kepala Desa Madello Arman Rifai memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026).

Arman membantah dirinya mendatangi rumah Syamsu untuk menawarkan lahan empang tersebut.

“Saya merasa tidak pernah pergi tawarkan empang. Tidak benar itu, dia cuma tanya ke saya bagaimana statusnya itu empang,” kata Arman.

Ia menjelaskan, dirinya hanya memberikan keterangan mengenai status kepemilikan lahan berdasarkan informasi yang diketahuinya.

Menurut Arman, empang tersebut merupakan milik H. Rate berdasarkan surat hibah dari almarhum H. Sulle yang disebut ditandatangani Camat Marrang.

Arman membenarkan bahwa lokasi lahan berada di Desa Madello. Namun, sepanjang pengetahuannya, tidak terdapat sengketa kepemilikan.

Ia merujuk pada surat keterangan dari Pengadilan Agama yang menurutnya berkaitan dengan kepemilikan lahan tersebut.

“Kalau sengketa, saya kira tidak ada, karena ada juga terbit dari Pengadilan Agama surat keterangan kepemilikan,” jelasnya.

Arman juga menyebut Syamsu telah menyerahkan uang panjar sebelum akhirnya membatalkan transaksi jual beli.

Menurutnya, berdasarkan keterangan H. Rate, Syamsu tidak melanjutkan pembayaran.

“Yang saya tahu, Syamsu Alam sudah panjar, tetapi belakangan membatalkan jual belinya. Menurut H. Rate, Syamsu Alam yang tidak mau bayar lagi,” tuturnya.

Arman mengaku belum menerima informasi maupun panggilan pemeriksaan dari penyidik Polres Barru terkait laporan tersebut.

Ia juga menegaskan tidak memperoleh keuntungan dari rencana transaksi jual beli lahan empang itu.

Selain itu, Arman meminta agar ketentuan Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) turut dicermati dalam melihat persoalan transaksi tersebut.

“Tidak pernah (dipanggil penyidik). Tolong didalami Pasal 1464 KUHPerdata. Silakan dilanjut, yang penting saya cuma kasih keterangan terkait kepemilikan tanah itu, saya juga tidak dapat apa-apa terkait jual beli itu,” tutup Arman.

Polisi Masih Melakukan Penyelidikan

Hingga berita ini diturunkan, Satreskrim Polres Barru masih melakukan penyelidikan untuk mendalami keterangan para pihak.

Wartawan telah berupaya menghubungi H. Rate untuk meminta konfirmasi dan tanggapan atas keterangan Syamsu Alam maupun Arman Rifai.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, H. Rate belum berhasil dihubungi.

Keterangan mengenai status kepemilikan lahan, proses transaksi, serta pengembalian uang Rp70 juta masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Hengki

Kontributor

Hengki

Bojes merupakan jurnalis yang aktif dalam kegiatan peliputan dan pemberitaan berbagai peristiwa di daerah. Fokus liputannya meliputi pemerintahan, hukum dan kriminal, kepolisian, politik, pendidikan, sosial, pembangunan, serta investigasi.