Toba Pulp Lestari
Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari, Akhiri Konsesi 167 Ribu Hektare
Presiden Prabowo Subianto secara tegas mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU/TPL) sebagai bagian dari 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra pada 20 Januari 2026.
Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Prabowo secara daring dari London pada 19 Januari 2026, berdasarkan laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk via Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Saran pencabutan juga datang dari Luhut Binsar Pandjaitan akibat kerusakan lingkungan masif yang ditimbulkan perusahaan.
PT Toba Pulp Lestari beroperasi sejak 1983 di Sumatra Utara dengan konsesi seluas 167.912 hektare untuk produksi pulp, namun terbukti melakukan pelanggaran seperti deforestasi ilegal yang berkontribusi pada banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Pencabutan mencakup 22 perusahaan kehutanan dengan total lahan 1.010.592 hektare, termasuk afiliasi APRIL Group, untuk menertibkan usaha sumber daya alam demi perlindungan lingkungan.
Luhut Bantah Punya Saham di Toba Pulp Lestari
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menunjukkan kekesalannya atas tuduhan memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU), perusahaan bubur kertas di Sumatera Utara yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Ia membantah keras melalui video di Instagram pribadinya pada 12 Januari 2026, menegaskan hanya memiliki saham di PT Toba Sejahtera (termasuk PT Kutai Energi untuk tambang batu bara sejak 2003-2004), bukan di TPL.
Luhut menantang penuduh untuk tunjukkan bukti sahamnya, menyebut tuduhan tersebut menyakiti harga diri dan dignity-nya, serta menyebutnya "kampungan" jika tanpa dasar. Ia justru mengaku pernah menolak operasional TPL lebih dari 20 tahun lalu saat jadi Menteri Perindustrian era Gus Dur (sekitar 2001), usul suspend karena keluhan masyarakat atas pencemaran Danau Toba, meski akhirnya dibuka lagi akibat lobi kuat.
Isu ini muncul terkait banjir dan kerusakan lingkungan di Tapanuli Utara, di mana WALHI menyoroti aktivitas TPL; pemilik saham utama sebenarnya Allied Hill Limited (92,54%). Jubir Luhut sebelumnya juga membantah afiliasi apa pun pada Desember 2025.