Kemendes PDTT
Pewarta Nusantara, Halmahera Utara - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, mengajak desa untuk menggabungkan sistem pelayanan online dan offline dalam upaya memperkuat keberlanjutan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut Taufik, kedua sistem ini memiliki manfaat penting yang berbeda, di mana sistem offline memperkokoh kerukunan sosial dan interaksi antara perangkat desa dan warga.
Sementara sistem online berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui inovasi digital dan promosi potensi desa.
Pada kunjungan kerjanya di Desa Tiowor, Kabupaten Halmahera Utara, Sekjen Taufik menjelaskan pentingnya merawat ikatan kekeluargaan dalam Pelayanan Offline, sehingga menjadikan ruang pertemuan yang bermanfaat untuk memperkuat kohesivitas sosial.
Namun, dalam hal promosi produk dan potensi desa, pemanfaatan ekosistem digital menjadi kunci untuk memperkenalkan desa kepada masyarakat di luar wilayah tersebut.
Dalam era digitalisasi, pelayanan dan pendataan secara online telah menjadi bagian penting dari kehidupan, terutama selama masa pandemi.
Baca Juga; Pemerintah Menegaskan Pentingnya Investasi Pendidikan melalui Beasiswa LPDP
Namun, Taufik tetap menekankan pentingnya tetap melaksanakan pelayanan tatap muka untuk menjaga semangat kekeluargaan dan gotong royong masyarakat desa.
Selain itu, Taufik juga menyoroti penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di desa, agar dapat membantu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan keluarga desa.
Selain memberikan arahan terkait pelayanan dan penggunaan dana desa, Taufik Madjid juga meresmikan gedung BUM Desa Bina Mandiri di Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, dalam kunjungannya tersebut.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi di wilayah desa, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Ternate - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, menekankan bahwa pemerintah tingkat daerah memiliki kontribusi paling besar dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Ia menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan lokal harus terus ditingkatkan agar masalah dalam Pembangunan Desa dapat diselesaikan dengan cepat.
Taufik juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk memperbaiki kondisi di semua tingkatan, mulai dari desa hingga tingkat provinsi.
Dalam kunjungan kerja di Ternate, Maluku Utara, Taufik Madjid mengidentifikasi tiga masalah utama yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di Provinsi Maluku Utara.
Masalah-masalah tersebut meliputi ketimpangan yang masih tinggi, pengangguran yang tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal.
Taufik menekankan perlunya penyelesaian tiga masalah tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Taufik Madjid juga menggarisbawahi peran penting pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sementara pemerintah pusat harus mendukung mereka dengan kebijakan yang tepat dan memfasilitasi gerakan cepat.
Dalam kunjungan tersebut, Taufik Madjid bertemu dengan tokoh desa, tokoh pemuda, dan pemuka agama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, masalah, dan potensi desa atau daerah secara langsung. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Semarang - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI ke XVI yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 13-21 Juli 2023.
Ketua Kontingen Kemendes PDTT, Agus Kuncoro, hadir dalam acara Welcome Dinner yang diadakan di Kawasan Museum Lawang Sewu pada malam Kamis (13/7).
Agus Kuncoro, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan (Pusbanjak) Badan Pengembangan Informasi, menyatakan bahwa Pornas KORPRI merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, acara ini menjadi salah satu kesempatan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara anggota KORPRI. Hal ini dikutip dari keterangan pers Kemendes PDTT.
Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ganjar Pranowo, menyampaikan sambutan selamat datang kepada peserta Pornas di Semarang.
Sumarno juga menyampaikan rasa terima kasih atas penunjukan Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah acara tersebut.
Ia menekankan bahwa KORPRI memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa dan menjadi contoh bagi masyarakat.
Baca Juga; Rekor Ekspor Singkong: Pendapatan Lebih dari 408 Juta Dolar AS dalam 5 Bulan Pertama 2023
Sumarno berharap agar para kontingen, yang merupakan anggota KORPRI, dapat menjunjung tinggi semangat sportivitas dan menikmati kebersamaan di Semarang.
Ketua DPN KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa minat untuk berpartisipasi dalam Pornas semakin meningkat.
Ia percaya bahwa acara olahraga ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dan Jawa Tengah secara keseluruhan.
Zudan juga memberikan pesan kepada anggota KORPRI dalam menghadapi Tahun Politik menjelang Pemilu 2024.
Ia mengungkapkan kesepakatan KORPRI untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta menjaga netralitas ASN dalam konteks tahun politik, dengan tegaskan agar menghindari gratifikasi politik.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan perwakilan kontingen Pornas.
Pornas ke XVI ini melibatkan 6.000 peserta yang akan bersaing dalam 179 nomor pertandingan untuk memperebutkan medali.
Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain Balap Sepeda, Bola Voli, Bola Basket, Bulutangkis, Catur, Futsal, Gateball, Senam KORPRI, Tenis Meja, dan Tenis Lapangan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kemendes PDTT, di bawah kepemimpinan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama enam tahun berturut-turut.
Capaian ini terlihat dalam Laporan Keuangan Kemendes PDTT tahun 2022. Opini WTP diberikan secara simbolis oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan tahun sebelumnya terhadap temuan dalam laporan keuangan tahun ini.
Achsanul Qosasi, anggota III BPK, menjelaskan bahwa laporan keuangan hanya menilai apakah laporan tersebut wajar atau tidak, tanpa memberikan pendapat yang lebih rinci seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Baca Juga; Ariel NOAH dan Melly Mono: Kisah Cinta SMA yang Menyimpan Lagu ‘Yang Terdalam’
Achsanul juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI dalam waktu 60 hari setelah menerima LHP.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengucapkan terima kasih atas dukungan BPK dan BPKP dalam pengelolaan keuangan Kemendes PDTT.
Gus Halim menyatakan niatnya untuk segera menindaklanjuti LHP BPK tersebut guna menangani persoalan dengan cepat dan menghindari penumpukan masalah di kemudian hari.
Ia berharap prestasi WTP ini dapat terus dipertahankan dengan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai Kemendes PDTT. (*Ibs)