JK

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyatakan bencana banjir besar yang melanda Aceh pada 26 November 2025 memiliki dampak yang dinilai lebih parah dibanding tsunami 2004, jika dilihat dari luas wilayah terdampak. Meski tingkat kerusakan rumah tidak selalu hancur total, skala bencana kali ini dinilai jauh lebih menyulitkan proses pemulihan.

Menurut JK, terdapat perbedaan mendasar antara tsunami 2004 dan banjir besar 2025. Tsunami meratakan rumah dan infrastruktur hingga nyaris tak tersisa, sementara banjir kali ini meninggalkan lumpur tebal, pasir, kayu, dan material dari pegunungan yang menutup permukiman serta lahan produktif. Kondisi tersebut membuat pembersihan dan rehabilitasi menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lama.

Banjir bandang disertai longsor dilaporkan melanda sedikitnya 18 kabupaten dan kota di Aceh, di antaranya Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Data sementara menunjukkan korban jiwa mencapai ratusan orang, sementara ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam atau tidak lagi layak huni. Sejumlah desa terisolasi karena rusaknya jalan dan jembatan, sehingga distribusi bantuan sempat mengalami keterlambatan.

Kerusakan juga terjadi pada sektor vital lainnya. Lahan persawahan dan perkebunan terendam lumpur, mengancam mata pencaharian warga dan ketahanan pangan daerah. Infrastruktur publik seperti fasilitas kesehatan dan sekolah turut terdampak, menambah beban penanganan pascabencana.

Dalam perbandingannya dengan tsunami 2004, JK menilai tantangan pemulihan banjir 2025 lebih rumit karena wilayah terdampak tidak hanya Aceh, tetapi juga meluas hingga Sumatra Utara dan Sumatra Barat. “Dulu air datang dari laut, sekarang dari gunung, membawa lumpur dan kayu dalam jumlah besar,” ujar JK dalam salah satu kunjungannya.

JK sendiri meninjau langsung lokasi terdampak di Gampong Keude Bungkaih, Aceh Utara. Ia mendorong percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan dan membuka peluang dukungan internasional jika diperlukan. Sementara itu, sejumlah koalisi masyarakat sipil mengkritik lambannya distribusi logistik dan sulitnya akses ke daerah terisolasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban masih berpotensi bertambah seiring pendataan yang terus dilakukan. Pemerintah pusat dan daerah bersama PMI serta relawan kini berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban, memulihkan akses, dan memulai rehabilitasi di tengah luasnya dampak bencana yang disebut JK sebagai salah satu yang terberat dalam sejarah Aceh pascatsunami.