Berita
Pemerintah Tegaskan Pasal 218 KUHP Bukan Alat Bungkam Demokrasi, Hanya Berlaku Delik Aduan Eksklusif
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Pasal 218 KUHP baru mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukan alat untuk membungkam demokrasi atau kebebasan…