Pemerintah Israel secara resmi menyatakan tidak akan membayar iuran ke Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, meskipun Israel tercatat sebagai anggota dewan tersebut.
Dewan Perdamaian Gaza adalah forum internasional yang digagas dan dipimpin Donald Trump dengan mandat utama rekonstruksi pascaperang di Jalur Gaza, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik. Anggota negara-negara, seperti Indonesia, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), diminta menyumbangkan dana secara sukarela, dengan angka acuan sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) per negara untuk paket pendanaan awal puluhan miliar dolar.
Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze’ev Elkin, menegaskan bahwa Israel tidak melihat alasan logistik untuk membayar iuran sekitar 1 miliar dolar AS ke BoP. Ia berargumen bahwa Israel adalah pihak yang “diserang” dalam konflik 7 Oktober 2023 dan karena itu menolak ikut membiayai rekonstruksi Gaza. Dalam wawancara dengan radio pemerintah Israel, Elkin menyatakan Israel tidak akan menambah dewan tersebut dan bersedia menanggung biaya rekonstruksi wilayah yang dianggap sebagai sumber serangan terhadap mereka.
Laporan media Israel dan Timur Tengah menyebut Washington memberikan “lampu hijau” atau persetujuan kepada Israel untuk tetap menjadi anggota BoP tanpa kewajiban membayar iuran rekonstruksi. Artinya, Israel memperoleh: tetap duduk di meja pengambilan keputusan, tetapi dibebaskan dari kontribusi finansial yang dibebankan kepada negara anggota lain. Hal ini kontras dengan Qatar dan UEA yang justru telah menyumbangkan lebih dari 2 miliar dolar AS jika digabung, sementara negara-negara lain seperti Indonesia juga menyisihkan dana belasan triliun rupiah dari APBN untuk penyertaan.
Keputusan “ogah setor iuran” ini juga dibaca sebagai manuver untuk meredam gejolak internal dalam koalisi pemerintahan kanan Israel. Tokoh garis keras seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich sebelumnya lantang mengkritik keikutsertaan Israel di BoP, terutama karena forum tersebut juga melibatkan negara-negara yang mereka anggap bermusuhan seperti Turki dan Qatar. Dengan memastikan Israel tidak membayar, pemerintah mencoba menyeimbangkan tekanan domestik: tetap dekat dengan Washington dan terlibat dalam rekonstruksi arsitektur, tetapi tidak terlihat “membiayai” Gaza di mata basis pemilih kanan.
Secara praktis, sikap Israel membuat beban rekonstruksi Gaza bertumpu pada negara-negara lain yang bersedia membayar, terutama negara Teluk dan mitra seperti Indonesia. Di sisi lain, langkah Israel memperkuat kritik bahwa BoP adalah forum yang timpang: Israel menikmati posisi politik dan pengaruh, sementara rakyat Palestina tidak menjadi subjek utama pengambilan keputusan dan justru rekonstruksi pembiayaan negara lain. Bagi negara anggota yang menyetor dana besar, termasuk Indonesia, isu ini memunculkan pertanyaan etis dan politik: apakah adil membayar iuran triliunan rupiah ketika Israel pihak yang dikecam atas operasi militernya di Gaza dibebaskan dari kewajiban finansial.
