Minggu, 22 November 2026
Berita

Satu Wapres Dinilai Belum Cukup, Ketua DPD RI Usulkan Indonesia Punya hingga Tiga Wakil Presiden

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan Indonesia memiliki dua hingga tiga wakil presiden demi memperkuat pemerataan pembangunan dan keterwakilan wilayah. Gagasan tersebut disampaikan dalam detikcom Awards 2026. Namun, penerapannya memerlukan perubahan UUD 1945 karena konstitusi saat ini menetapkan satu wakil presiden.

Wacana perubahan struktur kepemimpinan nasional kembali mencuat setelah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden.

Tidak tanggung-tanggung, Sultan mengusulkan jumlah wakil presiden dapat ditambah menjadi dua atau bahkan tiga orang untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Gagasan tersebut disampaikan Sultan dalam acara detikcom Awards 2026 yang berlangsung di The Westin Jakarta, Kamis malam, 19 November 2026.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. Menurutnya, luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan perlu menjadi pertimbangan dalam pembagian kepemimpinan nasional. Ia menilai gagasan tersebut juga berkaitan dengan pemerataan keterwakilan wilayah dan keadilan politik.

Menurut Sultan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah geografis yang sangat luas. Kondisi tersebut membuat setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan pembangunan, dan tantangan yang berbeda.

Ia menilai kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan dan keadilan politik agar pembangunan dapat berjalan lebih merata.

Dalam pandangannya, keberadaan lebih dari satu wakil presiden berpotensi membantu presiden memperkuat koordinasi pembangunan dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah di berbagai wilayah.

Sultan memberikan gambaran bahwa Indonesia dapat memiliki wakil presiden yang bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan wilayah tertentu, seperti kawasan barat, tengah, dan timur.

Dengan pembagian perhatian berdasarkan wilayah, ia berharap persoalan pembangunan daerah dapat lebih cepat mendapatkan respons dari pemerintah pusat.

Sultan juga menyampaikan bahwa gagasan penambahan jumlah wakil presiden sebenarnya bukan usulan baru.

Menurutnya, wacana tersebut telah lama menjadi salah satu pemikiran yang berkembang di lingkungan DPD RI dan masih relevan untuk dibahas dalam konteks pemerataan pembangunan nasional.

Pernyataan itu muncul ketika Indonesia tengah menghadapi dinamika politik terkait proses pencarian sosok pengganti wakil presiden.

Saat ditanya mengenai harapan DPD terhadap calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI, Sultan justru mengangkat kembali gagasan mengenai perlunya lebih dari satu wakil presiden.

Meski demikian, usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah maupun lembaga legislatif.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Ketentuan tersebut berarti penambahan jumlah wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden atau pembentukan undang-undang biasa.

Apabila gagasan tersebut hendak diwujudkan, diperlukan perubahan terhadap ketentuan konstitusi melalui mekanisme perubahan UUD 1945 yang menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain persoalan konstitusi, rencana penambahan jumlah wakil presiden juga membutuhkan kajian mengenai pembagian kewenangan, hubungan kerja dengan presiden, efektivitas pemerintahan, serta konsekuensi anggaran negara.

Penambahan jabatan dalam struktur pemerintahan belum tentu secara otomatis meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila tidak disertai pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Di sisi lain, gagasan Sultan membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana pemerintah pusat dapat memperkuat perhatian terhadap kebutuhan daerah yang memiliki tantangan geografis dan pembangunan berbeda.

Selama ini, persoalan ketimpangan infrastruktur, akses pelayanan publik, dan pemerataan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Sultan berharap pendekatan kepemimpinan yang lebih memperhatikan keterwakilan wilayah dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang tata kelola pemerintahan pada masa mendatang.

Namun, hingga Sabtu, 21 November 2026, belum terdapat keputusan resmi mengenai perubahan jumlah wakil presiden sebagaimana yang diusulkan Ketua DPD RI tersebut.

Wacana ini menjadi salah satu gagasan yang dapat dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketentuan konstitusi, kebutuhan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pada akhirnya, efektivitas kepemimpinan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah pejabat yang mendampingi presiden, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dwi Anggoro

Pewarta

Dwi Anggoro

seorang mahasiswa di Yogyakarta yang menjalani kesehariannya dengan sederhana. Di sela aktivitas kuliah, Saya kerap menghabiskan waktu di angkringan untuk membaca, Menulis, dan menikmati suasana khas Jogja.