Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa anaknya menjadi sasaran perundungan atau bullying di media sosial. Pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan langkah hukum sekaligus mendorong percepatan revisi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Pernyataan itu disampaikan Dasco setelah menghadiri acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026.
Dasco menceritakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dirinya merasakan langsung kekhawatiran sebagai orang tua ketika mengetahui anaknya menjadi sasaran komentar negatif di ruang digital.
Menurutnya, anak-anak tidak seharusnya ikut menanggung dampak dari persoalan maupun aktivitas politik orang tua mereka.

Persoalan yang dialami keluarganya disebut terjadi di tengah berkembangnya perbincangan politik mengenai isu pergantian wakil presiden. Dalam situasi tersebut, putri Dasco yang masih di bawah umur turut menjadi sasaran komentar di media sosial.
Dasco mengaku telah berbicara dengan putrinya mengenai kejadian tersebut. Ia memberikan pemahaman tentang dampak perundungan sekaligus meminta persetujuan anaknya sebelum mempertimbangkan tindakan hukum.
Menurut Dasco, keputusan untuk menempuh jalur hukum tidak ingin diambil secara terburu-buru. Ia masih melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pengacara untuk menentukan langkah yang dinilai paling tepat.
Karena itu, hingga pernyataan tersebut disampaikan, langkah hukum masih berada dalam tahap pertimbangan dan belum dapat dinyatakan telah memasuki proses persidangan.
Selain membahas persoalan yang dialami keluarganya, Dasco menyoroti semakin besarnya tantangan perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial.
Ia menilai perundungan tidak hanya terjadi melalui interaksi langsung, tetapi juga dapat berlangsung di ruang digital dan berdampak terhadap kondisi psikologis anak.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menyatakan komitmen DPR untuk mendorong percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perangkat hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan dan perundungan terhadap anak.
Dasco juga menekankan bahwa penyusunan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Ia berharap berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, serta lembaga perlindungan anak, dapat memberikan masukan mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pembahasan regulasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih menyeluruh.
Meski demikian, rencana revisi undang-undang tersebut masih memerlukan proses legislasi sesuai ketentuan yang berlaku. Belum ada kepastian mengenai waktu pengesahan maupun perubahan pasal yang akan ditetapkan.
Kasus yang diungkapkan Dasco turut memperlihatkan bahwa anak-anak dapat terdampak oleh perdebatan yang sebenarnya berlangsung di antara orang dewasa.
Dalam konteks kehidupan politik, perbedaan pandangan dan kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, keterlibatan anak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan etika dalam menyampaikan pendapat.
Perlindungan anak dari perundungan juga tidak terbatas pada keluarga pejabat, melainkan berlaku bagi seluruh anak tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Peristiwa yang dialami keluarga Dasco menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai pentingnya menciptakan ruang digital yang aman.
Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial, perlindungan terhadap identitas, privasi, dan keselamatan anak menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian berkelanjutan.
