Nilai kerja sama jasa influencer yang dikaitkan dengan RANS dan sejumlah kementerian mencapai Rp14.696.955.002. Angka itu menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch menyinggung belanja jasa influencer yang dibiayai APBN. RANS kemudian menyatakan nilai tersebut mengikuti commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain.
Dalam klarifikasinya, RANS merinci kontrak tersebut menjadi satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai Rp10.796.955.000. Perusahaan menyebut perhitungan tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar ruang, dan aktivitas promosi lain.
RANS mengatakan penentuan harga mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kerumitan, serta keluaran lain yang disepakati. Perusahaan juga menyebut proses kerja sama dengan instansi pemerintah dijalankan melalui prosedur pengadaan dan persyaratan administratif, teknis, serta komersial yang berlaku.
Menurut penjelasan perusahaan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk mempromosikan museum-museum di Indonesia. Sementara itu, kampanye bersama KKP disebut berisi edukasi mengenai sumber daya laut dan industri perikanan, termasuk materi tentang budidaya ikan nila di Karawang, kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan di Cemaga Utara, Natuna.
Empat kampanye itu, menurut RANS, menghasilkan lebih dari 150 output. Lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan. Seluruh kampanye tersebut disebut mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.
Perusahaan juga menanggapi perhatian mengenai potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad disebut sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden. RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018, sedangkan The Dudas-1 dibuat sejak pertengahan 2024 dan telah menghasilkan sekitar 90 konten sebelum penunjukan dari KKP. Hingga klarifikasi itu dikutip pada 11 November 2026, belum ada tanggapan lanjutan dari ICW yang tercantum.
