Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memang merencanakan pembubaran Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memungkinkan pemilu dini awal 2026. Pernyataan ini disampaikan pada 14 Januari 2026 kepada petinggi koalisi Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang, setelah pembukaan sidang parlemen reguler pada 23 Januari. Tujuannya memperkuat mandat atas kebijakan fiskal progresif dan pembaruan dokumen keamanan nasional.
Pembubaran kemungkinan diumumkan resmi pada 19 Januari, dengan kampanye mulai 27 Januari atau 3 Februari, dan pemungutan suara 8 atau 15 Februari. Ini kurang dari 1,5 tahun sejak pemilu sebelumnya, memanfaatkan popularitas tinggi kabinet Takaichi sejak Oktober 2025.
Koalisi pemerintah pegang mayoritas tipis di Majelis Rendah tapi minoritas di Majelis Tinggi, sehingga butuh dukungan oposisi untuk undang-undang. Oposisi kritik rencana ini karena berpotensi tunda anggaran fiskal 2026 mulai April, meski Takaichi janji prioritaskan kebijakan. Pasar saham dan obligasi Jepang bereaksi positif terhadap prospek stimulus.
