Menteri HAM Natalius Pigai curhat di Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI pada 2 Februari 2026 bahwa uang pribadinya terkuras habis untuk bantu korban bencana alam dan konflik sosial karena KemenHAM tak punya anggaran bansos khusus.
Pigai jelaskan sistem penganggaran bergantung SPPD tak memungkinkan bansos cepat; usulan bantuan selalu dialihkan ke Kemensos atau BNPB, sehingga ia rogoh kocek sendiri sebagai aktivis pas-pasan.
Ia tak keberatan jika pengusaha, tapi sebut hidupnya menderita; anggaran penanganan kasus HAM cukup, tapi bansos lapangan jadi kendala utama.
