Pemprov DKI Jakarta dikritik karena kurangnya perawatan fasilitas umum seperti trotoar dan got yang tidak terlindungi, menyebabkan seorang penyandang disabilitas netra terperosok ke selokan di Jakarta. Insiden ini terjadi akibat pembiaran infrastruktur publik yang tidak ramah disabilitas, meskipun APBD 2026 sebesar Rp81,32 triliun mengalokasikan dana untuk infrastruktur dasar.
Kelemahan Fasilitas
Fasilitas seperti handrail dan penutup got sering rusak atau hilang di kawasan padat, memaksa penyandang disabilitas netra bergantung pada tongkat yang tidak cukup melindungi dari bahaya. Kritik publik menyoroti prioritas APBD lebih ke banjir dan sampah, sementara aksesibilitas disabilitas hanya dapat Rp76 miliar untuk Kartu Penyandang Disabilitas.
Respons Pemprov
Pemprov menjanjikan peningkatan infrastruktur kota Rp3,77 triliun di APBD 2026, tapi kasus ini menunjukkan eksekusi lapangan masih lemah. Aktivis disabilitas mendesak audit fasilitas umum dan penegakan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Video: Sindonews
