Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirim surat resmi ke UNDP dan UNICEF pada 14 Desember 2025 untuk meminta bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi akibat banjir dan longsor akhir November 2025. Kedua lembaga PBB itu langsung merespons positif dengan memulai peninjauan kebutuhan. Situasi darurat masih berlanjut hingga akhir Desember 2025.
Respons UNDP dan UNICEF
UNDP menerima surat tersebut dan sedang meninjau dukungan untuk pemulihan dini (early recovery) bagi tim nasional serta masyarakat terdampak. UNICEF fokus menelaah prioritas seperti kesejahteraan anak, dengan tim lapangan sudah diperkuat keahlian teknis di Aceh. Kedua lembaga berkomitmen bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia.
Dampak Bencana
Bencana hidrometeorologi melanda hampir seluruh kabupaten di Aceh, terutama Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah, dengan ribuan rumah rusak, lahan pertanian tenggelam, serta korban jiwa mencapai ratusan. Pemicu utama curah hujan ekstrem dari siklon tropis, diperburuk sedimentasi sungai dan kerusakan lingkungan. Status Tanggap Darurat diperpanjang hingga 25 Desember 2025 untuk evakuasi dan rehabilitasi.
Dukungan Pemerintah
Pemerintah pusat alokasikan dana tambahan Rp20 miliar per provinsi dan Rp4 miliar per kabupaten/kota dari APBN. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terbuka terhadap bantuan internasional kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto tekankan kapasitas nasional masih mampu, meski terima tawaran dari negara lain.
