Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara tegas membantah tudingan yang menyebut pemerintah berada di balik teror terhadap aktivis dan influencer yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Pigai menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk framing yang berbahaya karena menyudutkan negara tanpa disertai bukti hukum yang sahih.
Pernyataan itu disampaikan Pigai di Jakarta, Jumat (2/1/2026), merespons meningkatnya narasi publik terkait dugaan intimidasi terhadap sejumlah figur yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah. Ia menegaskan, negara tidak pernah menghalangi kebebasan berpendapat dan justru tengah berada dalam kondisi yang ia sebut sebagai “surplus demokrasi”.
Menurut Pigai, hak menyampaikan kritik dijamin sepenuhnya oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanfaatkan untuk manipulasi opini publik demi kepentingan popularitas atau provokasi.
Di tengah era demokrasi digital, Pigai mengakui ruang kritik semakin terbuka, terutama melalui platform seperti TikTok dan Instagram. Meski demikian, ia menolak anggapan bahwa setiap ancaman atau serangan terhadap influencer kritis otomatis dapat ditarik sebagai bukti keterlibatan negara. “Negara tidak bisa dituduh tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Sikap pemerintah ini di satu sisi memperkuat narasi stabilitas demokrasi pasca-Pilpres 2024. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil mempertanyakan apakah pernyataan normatif tersebut sejalan dengan perlindungan nyata di lapangan. Aktivis HAM, termasuk dari KontraS, sebelumnya menyoroti pentingnya investigasi transparan dan perlindungan konkret bagi korban teror, agar kebebasan berekspresi tidak berhenti sebatas klaim.
Perdebatan ini menunjukkan jurang antara pernyataan resmi negara dan persepsi publik. Di tengah meningkatnya polarisasi dan sensitivitas politik, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menyangkal tudingan, melainkan memastikan aparat penegak hukum mampu membuktikan bahwa negara benar-benar hadir melindungi hak warga untuk bersuara tanpa rasa takut.
