Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan lebih maju sebagai pemimpin Dewan HAM PBB pada 2026, mencetak sejarah kepemimpinan multilateral dunia setelah 80 tahun merdeka. Pernyataan ini disampaikan pada 6 Januari 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, terkait peran Indonesia menangani isu seperti konflik Venezuela.
Indonesia dipilih Asia-Pacific Group untuk nominasi Presiden Dewan HAM PBB 2026, menandai pencapaian diplomatik signifikan. Pigai menekankan ini membawa Indonesia ke panggung global untuk memajukan HAM secara efektif.
Sebagai aktivis Papua yang kini menjabat Menteri HAM sejak Oktober 2024, Pigai mendorong program pendidikan HAM di desa-desa dan kenaikan anggaran kementerian hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR untuk perlindungan kelompok terpinggir.
