Sabtu, 24 Oktober 2026
Masuk
Berita

Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Rudy Mas’ud Dikecam Warga Kaltim

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sedang menghadapi polemik terkait rencana pengadaan dinas mobil sebesar Rp 8,5 miliar, yang menuai kritik masyarakat karena dianggap boros di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih banyak bermasalah. Pengadaan…

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sedang menghadapi polemik terkait rencana pengadaan dinas mobil sebesar Rp 8,5 miliar, yang menuai kritik masyarakat karena dianggap boros di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih banyak bermasalah. Pengadaan ini direncanakan melalui APBD 2026 dengan metode e-purchasing mulai Mei mendatang, namun Rudy menegaskan mobil tersebut belum dibeli dan ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk dinas.

Menurut Sekda Kaltim Sri Wahyuni, mobil jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc ini diperlukan untuk medan ekstrem di Kaltim, seperti jalan berlumpur dan berbatu, agar gubernur bisa menyatukan langsung masalah di pelosok seperti Bongan. Rudy menambahkan bahwa spesifikasi sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, yang membatasi mesin sedan hingga 3.000 cc, dan pengadaan hanya 1 unit untuk menjaga “marwah” Kaltim sebagai lokasi IKN yang sering dikunjungi tamu nasional maupun internasional. Ia menolak tudingan boros dengan mengatakan, “Masa ala kadarnya? Miniatur Kalimantan Timur Indonesia, jangan direndahkan seolah-olah miskin.”​

Warga Kaltim curhat di media sosial soal banyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki, sementara anggaran dialokasikan untuk mobil mewah, bahkan ada unjuk rasa dari Aliansi GERAM di Kantor Gubernur Samarinda pada 23 Februari 2026. NasDem melalui Kapoksi Komisi II DPR Ujang Bey menyampaikan kurang sensitif sosial, minta Kemendagri memanggil Rudy untuk diskusi, dan tekankan pemimpin harus memprioritaskankan pembangunan infrastruktur daripada fasilitas pribadi. Rudy menjawab santai saat ditanya wartawan, bahkan bilang “Sedang puasa, jangan banyak ghibah,” menunjukkan sikapnya yang dikenal kalem.​

Rudy terpilih sebagai gubernur periode 2024-2029 melalui Pilkada, mewakili dewan besar, dengan latar belakang birokrat dan politikus PDIP yang fokus pada pembangunan IKN serta kesejahteraan lokal. Polemik ini menyebutkan di situs pengadaan LKPP dengan harga awal Rp 2,9 miliar yang membengkak menjadi Rp 8,5 miliar, memicu spekulasi merek mobil premium seperti Toyota Land Cruiser atau sejenisnya, meski belum dikonfirmasi. Rudy menekankan komitmen transparansi dan sesuai aturan, namun kritik tetap bergulir soal prioritas anggaran di tengah tantangan ekonomi daerah.

Seka one

Penulis

Seka one

Penulis di Pewarta Nusantara.