Kaltim

Dinasti politik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memanas seiring Pilgub 2024-2025, dengan keluarga Mas'ud diwakili Gubernur Rudy Mas'ud didominasi tudingan kuasai jabatan strategis dari DPRD provinsi hingga bupati-wali kota. Pernyataan "hak politik keluarga pejabat tak bisa dilarang" mencerminkan pembelaan Rudy, yang tegaskan pemilihan berdasarkan kompetensi rakyat, bukan monarki, meski aktivis seperti Buyung Marajo khawatirkan konsentrasi kekuasaan picu KKN dan hambat pembangunan. Fenomena ini bukan baru; sejak 2024, pakar seperti Neni Nurhayati peringatkan dinasti rugikan profesionalisme daerah.

Rudy Mas'ud (Gubernur Kaltim) punya kakak Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim dan penasihat Golkar, adik Rahmad Mas'ud Wali Kota Balikpapan, serta Abdul Gafur Mas'ud eks Bupati PPU yang tersandung KPK. Istri Rudy, Syarifah Suraidah Harum, duduk di DPR RI, lengkapi "gurita" yang disebut "Dinasti Keluarga Baru Senayan" oleh pengamat seperti Musyanto, ancam demokrasi lokal via nepotisme. Polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar Rudy pada Februari 2026 perparah isu, pasca-pangkas DBH Kaltim jadi Rp 3,13 triliun.

Pendukung dinasti, termasuk Rudy, klaim hak politik tak terlarang undang-undang karena demokrasi tentukan via suara rakyat; "kalau kompeten, kenapa tidak?" katanya tegas. Mirip Andi Faizal di Bontang yang tepis tudingan dengan prestasi, keluarga Mas'ud anggap dominasi hasil popularitas, bukan rekayasa. Namun, ini bertentangan UU Pilkada No. 10/2016 yang larang nepotisme implisit, meski MK tolak batas usia untuk cegah dinasti secara efektif.

Aktivis Pokja 30 soroti pengambilan keputusan "di atas meja makan," rugikan transparansi dan kompetisi sehat, seperti Pilgub di mana Golkar kuasai banyak kursi. Pengamat khawatirkan stagnasi pembangunan IKN Nusantara di Penajam jika dinasti prioritaskan kepentingan pribadi atas meritokrasi. Hingga Maret 2026, isu ini panas di tengah krisis Iran global yang picu inflasi BBM RI, tapi fokus lokal tetap tuntut transparansi Pilkada Kaltim 2027.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sedang menghadapi polemik terkait rencana pengadaan dinas mobil sebesar Rp 8,5 miliar, yang menuai kritik masyarakat karena dianggap boros di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih banyak bermasalah. Pengadaan ini direncanakan melalui APBD 2026 dengan metode e-purchasing mulai Mei mendatang, namun Rudy menegaskan mobil tersebut belum dibeli dan ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk dinas.

Menurut Sekda Kaltim Sri Wahyuni, mobil jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc ini diperlukan untuk medan ekstrem di Kaltim, seperti jalan berlumpur dan berbatu, agar gubernur bisa menyatukan langsung masalah di pelosok seperti Bongan. Rudy menambahkan bahwa spesifikasi sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, yang membatasi mesin sedan hingga 3.000 cc, dan pengadaan hanya 1 unit untuk menjaga "marwah" Kaltim sebagai lokasi IKN yang sering dikunjungi tamu nasional maupun internasional. Ia menolak tudingan boros dengan mengatakan, "Masa ala kadarnya? Miniatur Kalimantan Timur Indonesia, jangan direndahkan seolah-olah miskin."​

Warga Kaltim curhat di media sosial soal banyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki, sementara anggaran dialokasikan untuk mobil mewah, bahkan ada unjuk rasa dari Aliansi GERAM di Kantor Gubernur Samarinda pada 23 Februari 2026. NasDem melalui Kapoksi Komisi II DPR Ujang Bey menyampaikan kurang sensitif sosial, minta Kemendagri memanggil Rudy untuk diskusi, dan tekankan pemimpin harus memprioritaskankan pembangunan infrastruktur daripada fasilitas pribadi. Rudy menjawab santai saat ditanya wartawan, bahkan bilang “Sedang puasa, jangan banyak ghibah,” menunjukkan sikapnya yang dikenal kalem.​

Rudy terpilih sebagai gubernur periode 2024-2029 melalui Pilkada, mewakili dewan besar, dengan latar belakang birokrat dan politikus PDIP yang fokus pada pembangunan IKN serta kesejahteraan lokal. Polemik ini menyebutkan di situs pengadaan LKPP dengan harga awal Rp 2,9 miliar yang membengkak menjadi Rp 8,5 miliar, memicu spekulasi merek mobil premium seperti Toyota Land Cruiser atau sejenisnya, meski belum dikonfirmasi. Rudy menekankan komitmen transparansi dan sesuai aturan, namun kritik tetap bergulir soal prioritas anggaran di tengah tantangan ekonomi daerah.