Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) geram berat atas praktik titipan haji yang memanfaatkan nama pejabat, dan tegas menyatakan akan “menyikat” semua pelaku tanpa pandang bulu. Pernyataan keras ini disampaikan di Jakarta pada 14 Januari 2026, menargetkan oknum yang mengaku dari tim menteri atau wakil menteri untuk intervensi proyek haji 2026.
Bentuk Pelanggaran
Oknum nakal catut nama pejabat untuk pengadaan barang/jasa di Arab Saudi, padahal Gus Irfan pastikan tidak ada titipan resmi dari Kemenhaj demi transparansi. Ia perintahkan investigasi lanjut jika timnya terlibat, dengan prioritas kenyamanan jemaah.
Komitmen Reformasi
Gus Irfan tekankan era baru penyelenggaraan haji bebas korupsi, sejalan kasus kuota haji sebelumnya, dan pantau ketat laporan tim lapangan.
