Penilaian pengamat itu merujuk pada kritik bahwa sejumlah proyek era Ridwan Kamil di Sumedang lebih mengejar efek ikon dan estetika dibanding memastikan model pengelolaan jangka panjang yang matang. Kritik ini muncul setelah beberapa bangunan dinilai tidak lagi hidup seperti narasi awal saat peresmian.
Nandang Suherman dari Perkumpulan Inisiatif menyoroti Masjid Al-Kamil Jatigede, Gedung Kreatif, ikon Kujang Sapasang, hingga geoteater Rancakalong sebagai contoh “proyek mercusuar”. Ia menilai bangunan-bangunan ini lahir lebih dari kehendak elite pejabat ketimbang kebutuhan warga.
Latar belakang Ridwan Kamil sebagai arsitek disebut berkontribusi pada orientasi yang kuat ke sisi artistik dan ikon visual dalam kebijakan pembangunan di Sumedang.
Pengamat menilai konsep keberlanjutan tidak jelas: tidak ada skema yang kuat soal siapa mengelola, bagaimana operasional dibiayai, dan bagaimana aktivitas di dalamnya dijaga tetap hidup untuk jangka panjang.
Masjid Al-Kamil dan Gedung Kreatif disebut “dulu megah, sekarang seperti artefak”, dengan kesan mulai sepi dan tidak lagi mencerminkan semangat awal, sehingga berpotensi menjadi “bangunan mati” yang tidak menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir membantah anggapan bahwa gedung-gedung peninggalan tersebut terbengkalai, khususnya Gedung Kreatif. Ia menyebut aktivitas di dalam gedung justru padat, sering digunakan pelajar dan komunitas, bahkan sampai waiting list untuk penggunaan ruang.
Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan bahwa dari perspektif mereka, gedung-gedung ikonik itu masih dimanfaatkan sesuai peruntukan, dan kesan sepi muncul karena aktivitas lebih banyak berlangsung di ruang dalam.
Debat ini muncul di tengah tren pembangunan lain seperti tiang pintar di Alun-alun Sumedang (proyek smart city yang diklaim dibiayai CSR dan bukan APBD), yang juga memicu perbincangan soal prioritas, manfaat nyata, dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas berteknologi mahal.
Secara konsep kebijakan publik, kritik pengamat menekankan agar anggaran dan sumber daya (baik APBD maupun CSR) tidak berhenti pada output fisik yang artistik, tetapi memastikan outcome: pelayanan publik yang berjalan terus, partisipasi warga, dan dampak ekonomi yang terasa.
Di level narasi, kritik ini memperkuat wacana evaluasi terhadap model “pembangunan ikon” yang populer di beberapa kepala daerah, termasuk arsitek-politisi, ketika proyek-proyek tersebut sulit menunjukkan keberlanjutan pengelolaan.
Di sisi lain, bantahan bupati menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pengambil kebijakan dan pengawas/pengamat masyarakat sipil soal apa yang disebut “berjalan baik” dan bagaimana mengukur kemanfaatan publik dari proyek-proyek semacam ini.
